Ketika Balas Budi Lebih Kuat dari Aturan
Dua tahun berlalu. Kampanye sudah lama dilipat. Spanduk sudah lama turun. Tapi di sebuah instansi pemerintah, sebuah kursi baru saja pindah tangan—tanpa diklat, tanpa merit, hanya dengan satu kata ajaib: balas budi. Dan aturan? Aturan menonton dari balik kaca.
📖 DAFTAR ISI
 |
| Menanti Realisasi di Kursi Birokrasi. Dua tahun pasca-pemilu, tantangan nyata justru baru dimulai di dalam ruang kerja. Di balik senyum ramah dan fasilitas jabatan yang megah, tumpukan berkas kebijakan yang belum diselesaikan dan tuntutan publik di luar jendela menjadi pengingat bahwa perubahan administratif sering kali berjalan lebih lambat daripada janji-janji kampanye yang digaungkan. (gambar hanya ilustrasi yang dibuat berkolaborasi dengan teknologi AI) |
Ada bau tertentu di lorong kantor dinas itu. Bukan bau cat baru, bukan bau karpet resmi—melainkan bau yang lebih tua dan lebih akrab: bau balas budi. Samar, manis, sedikit apak. Seperti bolu yang sudah dua tahun disimpan dalam lemari, tapi baru dibuka hari ini karena akhirnya ada yang mau memakannya.
Pak Mon—bukan nama sebenarnya—datang ke kantor—sebelumnya jarang terlihat—dengan senyum orang yang tahu dirinya aman. Bukan karena ia berprestasi. Bukan karena ia lulus seleksi terbuka. Melainkan karena dua tahun lalu, di musim kampanye yang terik dan penuh janji, ia dengan setia mengantar selebaran, mengatur kursi di pertemuan, dan berbisik ke tetangga: "Pilih yang ini, nanti kita diingat."
Dan kini, ia diingat. Resmi. Dengan surat keputusan, tanda tangan, dan stempel basah.
Di atas meja kepala bidang yang baru, terdapat tumpukan berkas yang menunggu tanda tangan. Pak Mon menatapnya dengan ekspresi seseorang yang baru saja sadar bahwa memenangkan kursi dan duduk di kursi adalah dua hal yang berbeda sepenuhnya.
"Belum pernah ikut PKA. Tapi pintu Ibu sudah pernah saya ketuk."
—Pejabat tanpa diklat, dalam percakapan yang tidak ada notulennya
Kronik Sebuah Promosi yang Melompat
Peraturan Indonesia bicara dengan tegas soal ini. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS—yang kemudian diubah dengan PP 17 Tahun 2020—menyatakan bahwa ASN yang akan atau sudah menduduki jabatan struktural wajib mengikuti dan lulus diklat kepemimpinan. Peraturan LAN Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan memperinci aturan itu lebih jauh.
Untuk duduk di Jabatan Administrator—Kepala Bidang atau Sekretaris Dinas—seorang ASN wajib mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA). Durasinya: 908 jam pelajaran, setara 105 hari pelatihan blended learning. Bukan sembarangan. Ini adalah jenjang yang dirancang untuk memastikan seseorang yang akan memimpin puluhan staf dan mengelola anggaran publik memiliki fondasi kepemimpinan yang terukur.
Seratus lima hari.
Hirarki pelatihan itu sendiri berlapis dan ketat:
Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I: untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya / Eselon I—935 jam pelajaran, 114 hari
PKN Tingkat II: untuk JPT Pratama / Eselon II (Kepala Dinas)—923 jam pelajaran, 107 hari
Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA): untuk Kepala Bidang dan Sekretaris Dinas—908 jam pelajaran, 105 hari
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP): untuk Kasubag dan Kepala Seksi—905 jam pelajaran, 104 hari
Selain pelatihan, syarat minimum pangkat untuk mengikuti PKA adalah Penata (III/c) dengan masa kerja minimal tiga tahun, atau golongan III/d. Usia maksimal peserta adalah delapan tahun sebelum pensiun bagi yang belum menduduki jabatan, atau lima tahun sebelum pensiun bagi yang sudah menduduki jabatan. Dan jika seseorang diangkat lebih dulu sebelum mengikuti PKA, Pasal 30 Peraturan LAN 5/2022 mewajibkan pelatihan itu diselesaikan paling lambat satu tahun setelah pengangkatan.
Pak Mon tidak menempuh 105 hari itu. Ia menempuh rute yang lebih pendek: melalui ruang tamu Ibu Kepala Daerah, sambil membawa buah tangan dan senyum yang sudah dilatih sejak musim kampanye.
Selisihnya: 908 jam. Atau dalam satuan yang lebih manusiawi—sekitar 113 hari kerja, 904 cangkir kopi kantor, dan satu generasi staf yang kini harus melapor kepada seseorang yang tidak tahu perbedaan antara Renstra dan Renja.
Jalur Ibu: Sistem Paralel yang Tidak Ada dalam Peraturan Mana Pun
Ada sebuah fenomena yang tidak tercantum dalam peraturan kepegawaian mana pun, tapi dikenal baik oleh siapa saja yang pernah bekerja di birokrasi daerah: jalur Ibu.
Bukan ibu kandung. Bukan ibu negara dalam pengertian formal. Melainkan Ibu—istri kepala daerah—yang teleponnya bisa lebih efektif dari memo resmi mana pun. Satu kalimat darinya di ujung telepon bisa membuat seorang staf tiba-tiba menemukan namanya di daftar promosi yang sebelumnya tidak pernah ia masuki. Satu kunjungan silaturahmi ke kediaman dinas bisa lebih menentukan karier seseorang daripada sepuluh tahun catatan kinerja yang baik.
Ini bukan gosip warung kopi. Ini adalah ekologi birokrasi yang tumbuh subur di banyak daerah—suatu sistem paralel yang berjalan di samping sistem merit resmi, kadang lebih cepat, selalu lebih sunyi, dan nyaris tak bisa dilacak oleh BKN maupun Bawaslu. Tidak ada bukti tertulis. Tidak ada notulen rapat. Tidak ada jejak digital. Hanya ada kursi yang berpindah tangan dan staf yang bingung tapi tidak berani bertanya.
Fenomena ini bukan eksklusif milik satu daerah. Ia adalah gejala sistemik dari struktur kekuasaan lokal yang belum sepenuhnya memisahkan ranah politik dari ranah administrasi. Ketika seorang kepala daerah memiliki kewenangan penuh sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dan ketika pengawasan eksternal melemah—atau bahkan dibubarkan—maka ruang untuk jalur tidak resmi itu terbuka lebar.
Sistem merit bicara tentang kompetensi. Sistem paralel bicara tentang kedekatan. Keduanya berjalan bersisian—dan kita sudah tahu mana yang lebih sering menang.
Aturan yang Kaya, Penegakan yang Miskin
Yang membuat cerita ini menarik sekaligus lucu dan menyedihkan bukan absennya aturan—melainkan berlimpahnya aturan yang tidak ditegakkan. Indonesia adalah negara yang sangat kaya regulasi tentang netralitas ASN dan sistem merit. Berikut deretan hukumnya yang terasa semakin ironis dibaca satu per satu:
PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS melarang ASN terlibat dalam kampanye, menjadi tim sukses, menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pasangan calon, atau membuat keputusan yang menguntungkan salah satu paslon. Sanksinya berlapis: dari teguran lisan, teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri — alias dipecat.
UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menegaskan bahwa ASN tidak boleh berpihak pada kepentingan siapa pun. PP Nomor 42 Tahun 2004 mengatur sanksi moral dan administratif. Dan PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS menambahkan dimensi sanksi etik.
Larangannya pun terperinci. ASN dilarang ikut kampanye langsung maupun tidak langsung. Dilarang menjadi peserta kampanye dengan atribut partai atau atribut ASN. Dilarang menggerakkan PNS lain untuk kampanye. Dilarang menggunakan fasilitas negara. Dilarang memberi surat dukungan disertai fotokopi KTP. Dan secara eksplisit: dilarang menjadi tim sukses, langsung maupun tidak langsung.
Lalu bagaimana hasilnya di lapangan?
Data KASN untuk Pemilu 2024: 417 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN masuk. Dari jumlah itu, 197 terbukti melanggar—hampir 47,2 persen. Tapi dari 197 yang terbukti itu, hanya 14 kasus yang sudah ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Angkanya: 7,1 persen.
Artinya, dari setiap 100 ASN yang terbukti melanggar netralitas, hanya tujuh yang benar-benar diproses. Sembilan puluh tiga sisanya? Mereka melanjutkan hidup. Beberapa di antaranya bahkan mendapat jabatan baru.
Data Pilkada 2020 lebih mengejutkan lagi. Dari 2.034 ASN yang dilaporkan, 1.597 terbukti melanggar—angka 78,5 persen yang mencengangkan. Tapi sanksi yang dijatuhkan jauh lebih sedikit dari jumlah yang terbukti.
Jika aturan adalah tembok, maka yang terjadi bukan tembok yang roboh—melainkan tembok yang berdiri tegak tapi tidak ada yang menjaga pintunya. Pak Mon masuk bukan karena merobohkan tembok. Ia masuk lewat pintu belakang yang memang sudah dibiarkan terbuka.
KASN: Lembaga Pengawas yang Dibubarkan di Tengah Krisis
Mengapa penegakan hukum selemah ini? Jawabannya sebagian besar ada pada satu keputusan yang dibuat pada 2023: pembubaran KASN.
Komisi Aparatur Sipil Negara adalah lembaga independen yang bertugas mengawasi penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. Ia bisa merekomendasikan sanksi, memantau promosi jabatan, dan menjadi rem bagi politisasi birokrasi. Tapi melalui UU ASN Nomor 20 Tahun 2023, KASN resmi dibubarkan. Fungsinya dikembalikan ke Kemenpan-RB—sebuah kementerian yang berada langsung di bawah presiden, bagian dari struktur politik itu sendiri.
Bahkan sebelum resmi bubar, KASN sudah tidak mengajukan anggaran untuk 2025. Anggaran mereka diblokir sebesar 49,4 persen—senilai Rp 43,7 miliar—sejak 2024. Ini seperti meminta seorang penjaga keamanan bekerja tanpa gaji, lalu heran kenapa pos penjagaannya kosong.
Tidak ada lembaga independen pengawas sistem merit yang efektif sejak April 2024.
Pada Oktober 2025, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan masyarakat sipil yang dimotori koalisi organisasi antikorupsi. MK memerintahkan pengawasan ASN dikembalikan ke lembaga independen. Ini adalah kemenangan hukum yang signifikan. Tapi seperti banyak kemenangan hukum di negeri ini, jarak antara putusan dan implementasi bisa sangat jauh—dan di dalam jarak itulah Pak Mon dan kawan-kawannya beroperasi dengan nyaman.
Mengapa pejabat yang berwenang—PPK, dalam hal ini biasanya Sekretaris Daerah—tidak menindak? Jawabannya sederhana dan pahit: PPK adalah juga bagian dari ekosistem yang sama. Menindak berarti melawan kepala daerah yang mengangkatnya. Dalam logika politik birokrasi, ini bukan pilihan yang mudah bagi siapa pun yang masih ingin mempertahankan posisinya.
Manajemen yang Ambyar, Perlahan tapi Pasti
Di instansi tempat Pak Mon kini memimpin, ada perubahan yang tidak tercatat dalam laporan kinerja mana pun. Staf senior mulai mengurangi inisiatif—untuk apa berinovasi jika keputusan akhir ada di tangan seseorang yang tidak paham konteksnya? Rapat koordinasi memanjang karena banyak hal yang harus dijelaskan dari awal. Dokumen perencanaan menjadi lebih tipis karena tidak ada yang tahu harus setebal apa standarnya.
Seorang kepala bidang yang tidak pernah mengikuti PKA tidak hanya kehilangan pengetahuan teknis tentang manajemen pemerintahan. Ia juga kehilangan jaringan sesama alumnus pelatihan yang biasanya menjadi modal sosial penting dalam koordinasi antar-instansi. Dan yang paling berbahaya: ia tidak memiliki kerangka etika kepemimpinan yang dibangun selama 105 hari pelatihan—kerangka yang, meski tidak sempurna, setidaknya memberikan referensi tentang standar perilaku seorang pejabat publik.
Ini bukan sabotase. Ini adalah cara diam-diam sebuah institusi merespons kepemimpinan yang tidak berakar pada kompetensi. Pelan. Senyap. Seperti air yang meresap ke dalam dinding—tidak terlihat hari ini, tapi setahun kemudian temboknya sudah retak.
Kerusakan terbesar dari jabatan yang salah tempat bukan terletak pada orangnya—melainkan pada semua orang yang benar dan kompeten yang kemudian belajar untuk tidak terlalu benar dan terlalu kompeten.
Ini yang para ekonom kelembagaan sebut sebagai "crowding out" terhadap merit—ketika sistem yang salah secara konsisten mengalahkan sistem yang benar, maka lama-kelamaan orang berhenti berinvestasi pada yang benar. Mengapa mengejar sertifikat, mengikuti diklat, membangun rekam jejak—jika semuanya bisa dikalahkan oleh satu kunjungan ke kediaman Ibu?
Pelanggaran Ganda yang Berjalan Beriringan
Perlu ditegaskan bahwa kasus seperti Pak Mon bukan satu pelanggaran—melainkan dua pelanggaran yang berjalan beriringan dan saling menguatkan.
Pertama, pelanggaran netralitas ASN. Keterlibatan sebagai tim sukses dalam Pilkada jelas melanggar PP 94 Tahun 2021. Sanksi maksimalnya: pemberhentian dari jabatan PNS.
Kedua, pelanggaran sistem merit. Pengangkatan ke jabatan struktural tanpa mengikuti diklat kepemimpinan yang disyaratkan melanggar PP 11 Tahun 2017 dan Peraturan LAN 5 Tahun 2022. Ini bisa dilaporkan langsung ke BKN, yang memiliki kewenangan memblokir data kepegawaian ASN yang bersangkutan sehingga ia tidak bisa menerima hak kepegawaian—termasuk tunjangan jabatan.
Ironisnya, kedua pelanggaran ini tidak hanya terjadi bersamaan—keduanya saling membutuhkan. Tanpa pelanggaran pertama (menjadi tim sukses), tidak ada modal politik untuk melakukan pelanggaran kedua (meminta jabatan). Dan tanpa pelanggaran kedua, seluruh risiko yang diambil pada pelanggaran pertama tidak memiliki imbalannya.
Ini adalah ekosistem korupsi kecil yang sempurna: lengkap, mandiri, dan tahan terhadap pengawasan.
Dua Tahun, Sebuah Hitungan yang Belum Selesai
Pilkada sudah dua tahun berlalu. Spanduk-spanduk itu sudah lama lapuk dihujan. Tapi di beberapa kantor dinas, "Pilkada" masih berlangsung dalam bentuk lain: dalam keputusan mutasi yang tiba-tiba, dalam nama-nama yang muncul di daftar promosi tanpa riwayat yang memadai, dalam surat keputusan yang lebih banyak mencerminkan ingatan daripada rekam jejak.
Pak Mon tidak sendiri. Di banyak daerah lain, ada banyak versi dirinya—dengan nama berbeda, instansi berbeda, tapi dengan cerita yang mengikuti pola yang sama: kampanye, janji, kemenangan, tagih, kursi.
Dan di balik setiap cerita itu, ada staf yang lebih kompeten yang kini melapor kepada seseorang yang lebih beruntung. Ada anggaran publik yang dikelola oleh tangan yang belum pernah dilatih mengelolanya. Ada pelayanan masyarakat yang berjalan lebih lambat dari yang seharusnya, karena pemimpinnya sedang belajar hal-hal yang seharusnya sudah ia kuasai sebelum duduk di kursi itu.
Apa yang bisa dilakukan? Mekanisme formal masih ada, meski tumpul:
Lapor ke BKN (bkn.go.id) jika pengangkatan melanggar syarat kepegawaian. BKN memiliki kewenangan memblokir data kepegawaian ASN pelanggar jika PPK tidak menindaklanjuti rekomendasi dalam 14 hari.
Lapor ke Kemenpan-RB melalui kanal LAPOR! di lapor.go.id atau hotline 085830051948.
Lapor ke Bawaslu Provinsi jika pelanggaran netralitas terjadi dalam konteks Pilkada (bawaslu.go.id).
Lapor ke Kemendagri melalui Inspektorat Jenderal jika pemerintah daerah tidak menindaklanjuti.
Gunakan tekanan publik melalui media massa dan media sosial—40 persen kasus pelanggaran netralitas ASN yang terungkap berawal dari dokumentasi di media sosial.
Tapi di atas semua mekanisme itu, yang paling dibutuhkan adalah sesuatu yang tidak ada dalam daftar mana pun: keberanian kolektif untuk tidak berpura-pura bahwa yang terjadi adalah hal yang biasa.
Karena selama kita memperlakukan balas budi sebagai hal yang biasa, maka ia akan terus menjadi hal yang biasa. Dan Pak Mon berikutnya sudah menunggu di musim kampanye yang akan datang, selebaran di tangan, senyum di wajah, dan janji kursi di dalam hati.
Pak Mon adalah karakter fiksi. Semua angka dan data dalam tulisan ini bersumber dari: KASN (Laporan Pengawasan Netralitas ASN Pemilu 2024), PP Nomor 94 Tahun 2021, PP Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan LAN Nomor 5 Tahun 2022, data Bawaslu, dan laporan Setkab. Feature ini ditulis bukan untuk menghina siapa pun, melainkan karena sistem yang baik layak diperjuangkan—dan cara memperjuangkannya kadang dimulai dengan menertawakannya bersama.
Sumber dan Referensi:
PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (diubah PP 17/2020)
PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS—https://spm.itb.ac.id/wp-content/uploads/sites/42/2022/10/PP-Nomor-94-Tahun-2021.pdf
Peraturan LAN Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelatihan Struktural Kepemimpinan—https://lan.go.id/wp-content/uploads/2024/04/PLAN-5-2022.pdf
KASN: 197 ASN terbukti melanggar, hanya 14 ditindaklanjuti—https://www.kasn.go.id/
KASN tidak ajukan anggaran 2025—https://www.antaranews.com/berita/4149921/kasn-tidak-ajukan-anggaran-untuk-tahun-2025
MK kembalikan pengawasan ASN ke lembaga independen—https://antikorupsi.org/id/kabulkan-gugatan-masyarakat-sipil-mk-kembalikan-pengawasan-asn-ke-lembaga-independen
Sanksi PNS tidak netral—https://setkab.go.id/inilah-sanksi-bagi-pns-yang-tidak-menjaga-netralitas-dalam-pilkada-pileg-dan-pilpres/
MenPANRB: PNS jangan tergiur janji jabatan—https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/pns-jangan-tergiur-janji-jabatan-paslon-kepala-daerah
Informasi PKA—https://ppsdmregmakassar.kemendagri.go.id/event-public/17
BKN—https://www.bkn.go.id/
LAPOR!—https://www.lapor.go.id/
Komentar
Posting Komentar