Tomohon: Dulu, Kini dan Nanti

 Usia 23 tahun biasanya seseorang mulai merasa dewasa, tapi masih suka galau saat ditanya: Tomohon pun begitu. Kota ini sejak berotonom berupaya untuk tampil rapih, berdandan bunga tersenyum di panggung festival—namun diam-diam sering bingung membedakan mana prioritas, dan mana sekadar hobi anggaran.

‎Kota sejuk yang kerap memanas di meja kekuasaan 

Kantor Wali Kota Tomohon saat masih meminjam gedung di Kakaskasen dan yang sudah representatif di Kolongan 1.

Dua puluh tiga tahun lalu, tepatnya 27 Januari 2003, sebuah mimpi besar ditancapkan di kaki Gunung Lokon, Mahawu dan Masarang. Tomohon—yang kala itu masih berstatus kecamatan di bawah Kabupaten Minahasa—resmi berdiri sebagai Kota Otonom melalui UU No. 10 Tahun 2003. Hari itu, euforia tumpah ruah. Seolah-olah dengan satu ketukan palu undang-undang, jarak ke Tondano otomatis memendek, birokrasi menjadi ramah, dan kesejahteraan siap turun dari langit seperti hujan berkat.

‎‎Harapan kala itu sederhana dan masuk akal: urusan administrasi tak lagi melelahkan, pelayanan publik menjadi cepat, dan pembangunan terasa hingga ke lorong-lorong kecil kelurahan. Kota otonom diimajinasikan seperti rumah baru—lebih dekat, lebih hangat, dan lebih responsif pada kebutuhan penghuninya.

‎‎Kini, 27 Januari 2026, lalu, lilin ke-23 sudah ditiup. Rangkaian kegiatan sudah digelar, spanduk ulang tahun kala itu terpasang di mana-mana, dan musik festival dinaikkan volumenya. 

Tapi sebelum kita larut mengenang gemerlap peringatan hari ulang tahun itu, patutkah kita berhenti sejenak—mematikan sound system, menurunkan kamera drone—lalu bertanya jujur: benarkah Tomohon sudah menjadi “Kota”, atau ia hanya kecamatan lama yang dipaksa mengenakan baju kebesaran yang mahal, modis, tapi ukurannya kekecilan di bagian fungsi?

‎‎Dulu: Romantisme Kota Pendidikan dan Sejuknya “Tou mu’ung” 

‎‎Ada Tomohon yang hidup dalam ingatan kolektif—Tomohon yang dulu. Kota yang dikenal bukan karena baliho raksasa, melainkan karena reputasi intelektualnya. Kota dengan sekolah-sekolah yang disegani, dengan guru-guru yang dihormati, dan dengan suasana belajar yang membuat ilmu terasa seperti kebutuhan, bukan kewajiban.

‎‎Tomohon dulu adalah “Ibu” bagi para pencari ilmu dari berbagai penjuru Indonesia Timur. Anak-anak muda datang membawa tas, mimpi, dan jaket tebal. Mereka pulang membawa pengetahuan, kenangan, dan rindu yang sulit dijelaskan. Udaranya dingin, tapi percakapannya hangat—di warung kopi, di teras rumah, di bawah pohon cemara.

‎‎Perjuangan menuju otonomi lahir dari rahim gotong royong. Ada komite, panitia, tokoh masyarakat/agama, dan warga biasa yang bergerak swadaya. Tidak ada proposal proyek, tidak ada janji jabatan. Mereka bergerak karena satu hal yang kini terasa langka: harga diri daerah.

‎‎Sejarah mencatat nama-nama pejuang awal, meski hari ini kisahnya kerap disederhanakan—bahkan klaim sepihak. Padahal kota ini tidak lahir dari satu tanda tangan atau satu pidato heroik. Ia lahir dari keringat kolektif. Melupakan itu sama saja dengan menghapus fondasi rumah, lalu heran mengapa dindingnya retak.

‎‎Kini: Paradoks “Kota Bunga” di Atas Aspal yang Terkelupas

‎‎Dua dekade berlalu, wajah Tomohon berubah cepat—kadang terlalu cepat untuk sempat berpikir. Ruko-ruko, hotel/cottage/home stay/penginapan dan kawasan wisata tumbuh bak jamur di musim hujan, sering kali lupa bahwa tanah juga perlu bernapas. Lahan resapan menyusut, sementara papan “Dijual” dan “Disewakan” berkembang biak tanpa izin imajinasi.

‎‎Festival bunga bertaraf internasional (TIFF) menjadi kebanggaan tahunan. Anggaran miliaran digelontorkan, tamu datang, kamera menyala, dan Tomohon kembali tersenyum di panggung dunia. Namun, di balik krisan yang mekar sempurna itu, ada ironi yang tak ikut difoto: jalan berlubang, drainase tersumbat, dan fasilitas publik yang lebih sering tutup daripada buka. ‎

‎Aset pemerintah berdiri megah—lalu terlupakan. Resting area Kinilow, Pustu di beberapa kelurahan, dan bangunan lain yang dibangun dari uang rakyat kini lebih mirip museum kegagalan perencanaan. Dibangun dengan semangat, ditinggalkan tanpa fungsi. Kita tampaknya lebih gemar meresmikan daripada merawat.

‎‎Infrastruktur dasar pun ikut bersuara—sayangnya dengan cara berisik: jalan berlubang, aspal mengelupas, dan kubangan yang muncul setiap hujan seolah ingin ikut festival. Ruas Kamasi–Woloan  berubah menjadi arena uji nyali, sementara jalur Tomohon–Manado dihantui longsor dan pohon tumbang.

‎‎Ironinya, di jalur rawan itu pula villa-villa mewah terus tumbuh. Drainase tak sanggup menampung air hujan, tapi sanggup menampung keserakahan. Alam dipaksa mengalah, lalu kita heran mengapa ia membalas dengan banjir dan longsor.

‎‎Politik yang Memisahkan, Pelayanan yang Menjauh

‎Otonomi daerah yang diharapkan mendekatkan pelayanan justru sering menjauhkan persaudaraan. Pilkada demi Pilkada meninggalkan residu kebencian. Warga terkotak-kotak dalam warna, jargon, dan baliho. Setelah pemilu usai, lukanya tetap terbuka—dan jarang diobati.

‎‎Pemimpin yang lahir sering kali lupa menjadi “Bapak” bagi semua. Lebih sibuk menjadi “Ketua Kelompok”, mengingat siapa memilih siapa. Bantuan dan pembangunan pun terasa selektif. Politik balas budi tumbuh subur, profesionalisme birokrasi mengerdil, dan media arus utama perlahan berubah peran—dari anjing penjaga menjadi kucing rumahan yang jinak.

‎‎Nanti: Menggugat Kelayakan Otonomi 

‎‎Pertanyaan pahit itu akhirnya tiba: masih layakkah Tomohon menyandang status Kota Otonom? APBD kian menipis. Jika sebagian besar habis untuk gaji, operasional, dan perjalanan dinas, lalu apa arti otonomi selain menambah stempel dan papan nama?

‎‎Kita punya struktur lengkap—Wali Kota, DPRD, puluhan dinas/badan—namun daya eksekusinya sering terasa seperti mesin besar dengan bensin terbatas. Kota dengan tubuh besar tapi napas pendek akan selalu tersengal di tikungan sejarah.

‎‎Tomohon tak bisa terus dikelola dengan gaya “manajemen festival”: ramai sesaat, redup setelah panggung dibongkar. Kita butuh pemimpin yang berani berkata “tidak” pada proyek yang merusak lingkungan, dan “ya” pada kebijakan sunyi yang dampaknya terasa lama.

‎‎Kembali ke Jati Diri

‎Usia 23 tahun seharusnya menjadi momen audit rakyat. Kita tak butuh lebih banyak monumen yang kelak ditumbuhi lumut. Kita butuh jalan mulus sampai ke kebun, Pustu yang benar-benar hidup, dan drainase yang bekerja tanpa harus viral dulu.

‎‎Saatnya warga Tomohon kembali cerdas—dan kritis. Jangan mau terus diadu domba lima tahunan. Jika pemerintah gagal menghadirkan fungsi kota yang nyata, maka status “Kota” hanyalah beban pajak yang lebih mahal dengan manfaat yang lebih tipis.

‎‎Tomohon harus kembali menjadi kota yang sejuk—bukan hanya udaranya, tapi juga politiknya. Kota yang berbunga—bukan hanya di panggung festival, melainkan di dompet, dapur, dan kesejahteraan warga serta petani-petaninya.

Usia 23 tahun, Kota Tomohon. Semoga kedewasaan usia membawamu pulang ke tujuan awal pembentukanmu: kesejahteraan untuk semua—bukan hanya untuk mereka yang sedang memegang mikrofon kekuasaan.‎***