‎Siklus Lupa Bencana

KETIKA JANJI MITIGASI MENGUAP SAAT LANGIT KEMBALI BIRU

 ‎Bencana sering datang seperti tamu tak diundang yang hobi mampir berulang kali. Yang lebih ironis: janji mitigasi ikut nongol—dan pergi—secepat pelangi setelah hujan. Begitu langit cerah, semua seperti kembali sibuk dengan urusan masing-masing… kecuali titik rawan bencana yang tetap setia menunggu diperbaiki.

‎‎Di sebuah kota berhawa sejuk bernama Tomohon, curah hujan sering lebih rajin turun daripada janji-janji perbaikan infrastruktur. Setiap kali badai menyerbu dan bencana muncul, kita menyaksikan adegan yang sudah seperti ritual tahunan: pejabat datang meninjau dengan rombongan bak iring-iringan karnaval kecil, disambut liputan media beruntun—meski, jujur saja, kadang si pemberita tak sempat turun ke lapangan dan hanya bersandar pada press release yang beredar manis di grup WhatsApp atau masuk ke email mereka). Begitu langit kembali biru, hebohnya mendadak surut; semua mereda secepat notifikasi chat yang dibaca tapi tak pernah dibalas.

Longsor dan banjir bandang di Tinoor, ruas jalan utama Tomohon–Manado, 2014. Titik ini hingga kini masih termasuk kawasan rawan bencana. (Foto: dokumen)

‎Fenomena ini—dengan segala kehebohan spontan dan melunaknya begitu cuaca membaik—bisa disebut “hebohtika bencana”. Sebuah fase ketika semua orang serentak peduli, lalu pelan-pelan kembali sibuk dengan hidup masing-masing. Seolah mitigasi itu hanya penting ketika air sudah masuk rumah.

‎Padahal, justru ketika cuaca tenanglah kerja besar mitigasi seharusnya dimulai. Tidak glamor memang, tidak fotogenik untuk kamera, tapi sangat menentukan apakah kita harus mengulang drama banjir dan longsor tahun depan atau tidak.

‎Mengurai Akar Masalah: Bencana yang Sesungguhnya Bisa Dicegah

‎Longsor yang berulang—beberapa waktu lalu; seperti di Tinoor, Kinilow, Rurukan, Kumelembuay, Taratara, Woloan, Walian hingga Pangolombian serta genangan di Talete, Paslaten, Matani dan Walian, bukanlah “misteri alam” yang tak terpecahkan. Ini lebih mirip buntut dari ulah kita sendiri: lereng yang digarap terlalu ambisius, vegetasi yang digunduli, dan sungai yang “dipensiunkan” perlahan, bahkan ditutup beton seperti sedang disembunyikan dari pandangan.

‎‎Pengembangan lahan di wilayah curam tanpa penguatan yang benar hanya butuh satu hujan deras untuk berubah menjadi bencana. Tanah yang dulu kuat kini seperti spons tua—mudah runtuh dan malas mengunci air.

‎‎Sementara di pusat kota, drainase kita ibarat jalanan sempit yang harus menampung antrian mobil di jam pulang kantor. Air mencoba mengalir, tapi tersendat oleh sampah, pendangkalan, atau bangunan yang entah sejak kapan mengambil alih jalur air. Hasilnya: genangan yang sama, setiap musim hujan yang sama.

‎‎Bencana yang berulang di titik yang sama adalah bentuk laporan alam yang mengatakan, “Halo, masalah ini belum kalian bereskan.”

‎Saat Janji Tinggal Janji: Siklus "Janji-Lupa" Pemerintah

‎Masyarakat Tomohon punya satu keluhan yang tampaknya lintas generasi: kunjungan pejabat yang penuh janji sering tak berkembang menjadi aksi nyata. Setelah kamera pergi dan status darurat dicabut, proyek nyata hilang seperti tabungan yang terkuras perlahan tanpa sadar.

‎Sebagian karena pemerintah bekerja secara reaktif. Ketika bencana terjadi, anggaran cepat keluar. Tapi begitu cuaca stabil, proyek mitigasi masuk antrean panjang bersama proposal pembangunan lain yang dianggap lebih “menjual”.

‎Janji infrastruktur juga tersandera birokrasi: kajian teknis yang makan waktu, tender berlapis, dan koordinasi antara kota hingga pusat. Belum lagi politik jangka pendek yang kadang lebih suka hasil instan daripada proyek jangka panjang yang baru terasa manfaatnya di periode berikut.

‎Akhirnya, masyarakat mulai skeptis. Jika kepercayaan publik punya termometer, skalanya kini di titik suam-suam kuku.

‎Risiko Jika Siklus Ini Tidak Diputus

‎Setiap janji mitigasi yang tak ditepati adalah undangan bagi bencana berikutnya. Drainase dangkal tetap dangkal; tebing rapuh tetap rapuh; sungai yang menyempit tetap menyempit. Semua menunggu waktu. Seperti alarm yang tak dimatikan.

‎Kepercayaan publik pun terkikis. Ketika masyarakat merasa janji hanyalah retorika, partisipasi dalam kesiapsiagaan menurun. Bukan karena malas, tapi karena merasa percuma. Padahal ketahanan kota tidak bisa dibangun oleh pemerintah saja—dan tidak akan kuat tanpa masyarakat. 

‎Pentahelix: Kolaborasi untuk Memutus Siklus "Janji-Lupa"

‎Untuk keluar dari lingkaran ini, Tomohon butuh pendekatan yang lebih besar daripada sekadar “siapa berbuat apa”. Kita butuh simfoni. Pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat harus bergerak bersama—bukan pensejahteraan masing-masing pihak, tetapi ketahanan bersama.

‎Pemerintah: Dari Peninjau Menjadi Pelaksana

‎Pemerintah kota harus lebih dari sekadar datang meninjau sambil memegang payung. Transparansi menjadi kunci: setiap janji harus dipublikasikan, dijadwalkan, dan dilaporkan progresnya. Bayangkan dashboard mitigasi bencana yang bisa dipantau warga kapan saja—barangkali tekanan publik justru bisa menjadi booster realisasi proyek.

‎Penegakan rencana tata ruang juga wajib diperketat. Sungai harus kembali menjadi sungai, bukan tempat parkir atau halaman belakang rumah. Lereng harus kembali hijau, bukan sekadar objek investasi.

‎Dunia Usaha dan CSR: Dari Donasi Reaktif ke Investasi Ketahanan

‎Perusahaan bisa menjadi penyelaras kekosongan anggaran mitigasi. CSR bukan hanya paket sembako pasca-banjir, tapi investasi sosial jangka panjang.

‎Mulai dari penguatan tebing di area operasional mereka, kontribusi peningkatan drainase induk di titik rawan banjir, hingga program pelatihan kesiapsiagaan di komunitas. Ini bukan sekadar kebaikan hati, tetapi juga perlindungan bagi keberlanjutan bisnis.

‎Perda CSR di Tomohon adalah peluang besar. Jika dirancang dengan baik, CSR tidak lagi “sumbangan acak”, melainkan bagian dari strategi mitigasi resmi daerah.

‎Masyarakat, Akademisi, dan Media: Penjaga Akal Sehat Publik

‎‎Masyarakat bisa menjadi pengawas lapangan sekaligus pelaku mitigasi sehari-hari. Membersihkan drainase, menjaga vegetasi, dan aktif menagih janji bukan hanya hak, tetapi peran penting.

‎‎Akademisi bisa menghadirkan data yang presisi—peta risiko mikro, tren hidrometeorologi, analisis kerentanan. Kota yang kuat butuh pengetahuan yang kuat pula.

‎‎Media menjadi pengingat kolektif kita. Tidak hanya meliput saat banjir, tetapi juga menagih update saat kemarau. Tekanan media yang konsisten adalah bahan bakar untuk memastikan janji tidak menjadi fosil.

‎‎Menuju Budaya Kesiapsiagaan

‎Tomohon punya modal sosial yang kuat: gotong royong, sense of community, dan kesadaran akan risiko bencana. Yang kurang hanyalah satu hal: konsistensi.

‎Memutus siklus “Janji-Lupa” berarti menjadikan mitigasi sebagai budaya, bukan reaksi. Sebuah kerja diam-diam tapi terus-menerus. Bukan proyek musiman, melainkan komitmen jangka panjang.

‎Dan ketika langit Tomohon kembali biru, itulah saat paling tepat untuk bekerja. Agar di musim hujan berikutnya, cerita yang terdengar bukan lagi tentang janji yang menguap, tetapi tentang kota yang lebih siap, lebih kokoh, dan lebih tangguh.***