📖 DAFTAR ISI
Ketika APBD Tomohon 2026 Datang Membawa Kabar Duka
 |
| Gambar hanya ilustrasi yang dibuat berkolaborasi dengan teknologi AI. |
Bukan karena udara pegunungan yang memang sudah sejuk setiap fajar. Bukan pula karena AC ruangan mendadak bekerja dua kali lebih keras. Melainkan karena ada angka di atas kertas yang membuat semua yang hadir menghela napas panjang—persis seperti judul dokumen perencanaan yang entah siapa yang mengetiknya dengan puitis: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2026.
Angka itu berbunyi: Rp578.043.810.834.
Bagi orang awam, angka sebelas digit itu mungkin terdengar besar. Lumayan. Bahkan menggiurkan. Tapi bagi mereka yang tahu cara membaca postur anggaran—para kepala dinas yang sudah bertahun-tahun bergelut dengan APBD, para anggota DPRD yang fasih membedakan belanja pegawai dengan belanja modal, para jurnalis yang hafal tabel realisasi seperti hafal nomor telepon lama—angka itu berbicara lain.
Ia berbicara tentang penurunan.
Penurunan yang nyata. Penurunan yang terasa. Penurunan yang—kalau boleh jujur—agak menyengat.
Dua Tahun Bertumbuh, Satu Tahun Terjun
Tomohon punya kebiasaan yang cukup baik dalam beberapa tahun terakhir: anggarannya tumbuh. Pelan, memang. Tidak dramatis. Tapi tumbuh.
Tahun 2024, APBD Kota Tomohon tercatat sekitar Rp695,5 miliar. Bukan angka yang membuat siapapun berdiri di atas meja sambil bersorak, tapi cukup untuk menjalankan kota berpenduduk sekitar seratus ribu jiwa yang duduk manis di kaki Gunung Lokon dan Gunung Mahawu—dua gunung berapi aktif yang tampaknya lebih sering meletus daripada anggaran kota meningkat secara berarti.
Lalu datang 2025. APBD naik lagi, ke kisaran Rp715–717,7 miliar. Ada sedikit perasaan optimis. Ada proyeksi yang terasa lebih lapang. Beberapa program yang selama ini mengantre panjang akhirnya bisa bergeser ke posisi lebih depan dalam antrian.
Kemudian datanglah 2026—seperti tamu tak diundang yang tiba-tiba muncul di acara syukuran dengan membawa tagihan.
APBD Tomohon 2026 disahkan melalui Perda Nomor 7 Tahun 2025 dengan total pagu Rp578,04 miliar. Dibanding APBD Perubahan 2025 yang berada di kisaran Rp717 miliar, penurunannya mencapai sekitar Rp139 miliar—atau sekitar 19–20 persen.
Dua puluh persen.
Coba bayangkan gaji Anda bulan ini dipotong dua puluh persen, tapi pekerjaan Anda tetap sama. Bahkan mungkin bertambah. Dan Anda masih harus tersenyum kepada atasan sambil berkata, "Siap, Pak. Kami akan efisien."
Begitulah kira-kira posisi Pemerintah Kota Tomohon memasuki tahun anggaran 2026.
Biang Kerok Bernama Transfer ke Daerah
Sebelum kita sibuk menghakimi siapa yang salah, mari kita duduk sebentar dan membaca kenyataan dengan kepala dingin—setidaknya setara suhu rata-rata udara pagi Tomohon yang ada di kisaran 18–22 derajat Celsius.
Penurunan APBD Tomohon 2026 bukan murni produk dari kebijakan lokal yang ceroboh, bukan pula hasil rapat yang dipimpin sambil mengantuk. Ia adalah perpaduan antara kebijakan nasional yang menghantam dari atas dan kondisi internal kota yang belum cukup kuat untuk menyerap hantaman itu.
Dari atas, yang paling keras berbunyi adalah pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD). Pemerintah Pusat menurunkan total TKD nasional dari lebih dari Rp800 triliun di 2025 menjadi sekitar Rp693 triliun di 2026—penurunan sekitar 15 persen dalam satu lompatan. Bagi daerah-daerah besar dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang gemuk, ini mungkin hanya membuat mereka sedikit meringis. Tapi bagi kota-kota kecil yang hidupnya bergantung pada kiriman pusat—dan Tomohon adalah salah satunya—ini adalah kabar yang terasa seperti lampu jalan yang mendadak dipadamkan di tengah malam.
Akibatnya, pagu TKD untuk Kota Tomohon diproyeksikan turun dari sekitar Rp600 miliar di 2025 menjadi sekitar Rp450–480 miliar di 2026. Itu artinya "kehilangan" dana transfer sekitar Rp149–175 miliar dalam satu tahun. Bukan angka kecil untuk sebuah kota yang total anggarannya saja tidak sampai Rp600 miliar.
Lalu ada Permendagri Nomor 14 Tahun 2025—pedoman penyusunan APBD 2026—yang mendorong efisiensi, konsolidasi program, dan tata kelola fiskal yang lebih konservatif. Dalam bahasa pejabat: "kita harus lebih bijak." Dalam bahasa rakyat: "iya, kita harus kencangkan ikat pinggang."
Dari dalam kota, masalahnya tidak kalah kompleks. PAD Tomohon di APBD 2026 juga turun sekitar 16,6 persen dari tahun sebelumnya, dengan anggaran PAD hanya sekitar Rp77 miliar. Angka ini bicara banyak tentang keterbatasan kemandirian fiskal sebuah kota yang—meski indah, meski harum bunga, meski pemandangannya memukau—belum berhasil mengubah keindahan itu sepenuhnya menjadi pendapatan yang mandiri dan stabil.
Tomohon punya gunung berapi, tapi belum bisa memonetisasi keajaibannya dengan optimal. Tomohon punya bunga-bunga yang memesona, tapi pendapatannya masih tergantung pada kiriman dari Jakarta.
Ini adalah paradoks kota bunga yang belum selesai mekar secara fiskal.
Anatomi Diet Mendadak: Tulang, Otot, dan Apa yang Terpaksa Dikurangi
Ketika anggaran total turun, pertanyaan berikutnya adalah: siapa yang menanggung bebannya paling berat?
Bayangkan APBD seperti tubuh manusia. Belanja pegawai adalah tulangnya—tidak bisa dikurangi sembarangan tanpa membuat semuanya roboh. Belanja modal adalah ototnya—yang memberi kemampuan untuk bergerak, membangun, dan bertumbuh. Dan belanja barang/jasa adalah dagingnya—yang menjalankan fungsi-fungsi harian agar kota tetap hidup.
Dalam "diet mendadak" yang dipaksakan oleh realitas fiskal 2026, semua bagian tubuh itu ikut terpangkas—tapi tidak merata.
Belanja pegawai, yang sempat berada di kisaran Rp280 miliar pada 2025, turun ke sekitar Rp230–240 miliar di 2026. Penurunan sekitar 17–18 persen. Angka yang cukup besar jika kita ingat bahwa di balik angka itu ada nama-nama manusia: guru honorer yang setiap bulan menghitung tanggal jatuh tempo honor mereka, pegawai tidak tetap yang hidupnya menggantung pada kebijakan yang bisa berubah kapan saja, dan staf operasional yang bekerja di lapangan dengan gaji yang sudah pas-pasan sebelum dipotong.
Belanja modal turun dari sekitar Rp90 miliar menjadi sekitar Rp75 miliar—penurunan 17 persen. Modal inilah yang seharusnya jadi jembatan antara hari ini dan masa depan. Modal inilah yang membangun sekolah, memperbaiki jalan, memperbarui fasilitas pasar, membangun drainase. Ketika modal menyusut 17 persen, maka proyek-proyek itu harus antre. Dan antrean di birokrasi, seperti kita semua tahu, bisa sangat panjang.
Satu hal yang menarik: meski semua turun, proporsinya dijaga relatif seimbang. Belanja pegawai tetap sekitar 40 persen dari total belanja. Belanja modal sekitar 13 persen. Artinya, yang dipangkas bukan satu lengan saja—melainkan seluruh tubuh fiskal secara proporsional. Seperti diet yang tidak pilih-pilih: lemak dipangkas, tapi otot ikut terkena juga.
Keadilan dalam penderitaan, begitu kira-kira filsuf anggaran mungkin menyebutnya.
Jalan Berlubang, Sekolah Menunggu, dan Petani yang Bertanya
Di sinilah cerita mulai turun dari tabel-tabel angka dan masuk ke kehidupan nyata. Kehidupan yang punya alamat. Yang punya wajah. Yang punya suara.
Di jalan-jalan Tomohon, dampaknya mungkin paling terasa secara harfiah—di bawah ban sepeda motor dan roda angkot. Penurunan belanja modal dari Rp90 miliar menjadi Rp75 miliar membuat proyek perbaikan jalan, drainase, dan utilitas harus antre panjang. Jalan yang berlubang di bulan Januari mungkin baru bisa diperbaiki di bulan Juli—atau mungkin ditunda ke tahun depan. Drainase yang mampat di musim hujan mungkin hanya dibersihkan setengah-setengah, karena anggaran operasional sudah tipis.
Ini bukan sindiran. Ini adalah logika sederhana dari anggaran yang menyempit.
Di sekolah-sekolah, ceritanya lebih sunyi tapi tak kalah berat. Di TK, SD, dan SMP negeri di Tomohon, APBD menopang biaya yang tidak ditanggung BOS Pusat: insentif guru honorer, rehabilitasi ringan gedung, pelatihan, dan program-program pengayaan. Ketika APBD mengecil, pos-pos "non-prioritas" inilah yang pertama kali disapa gunting efisiensi.
Honor GTT (Guru Tidak Tetap) dan PTT (Pegawai Tidak Tetap) berisiko stagnan—atau perlahan dikurangi—sementara tuntutan kerja mereka tetap sama: datang pagi, mengajar dengan hati, pulang sore, lalu memikirkan besok makan apa.
Ada sesuatu yang tidak sepenuhnya adil ketika beban efisiensi fiskal pemerintah ditransfer ke pundak orang-orang yang gajinya sudah paling kecil di dalam sistem.
Di ladang-ladang dan sawah di pinggir kota, petani Tomohon yang selama ini menikmati bantuan benih, subsidi pupuk, dan pembangunan jalan usaha tani kini harus bersiap dengan berkurangnya anggaran untuk sektor pertanian. Irigasi yang seharusnya diperbaiki mungkin harus menunggu satu tahun lagi. Bantuan langsung yang biasanya mengurangi beban awal musim tanam mungkin harus dipangkas.
Pertanian adalah sektor yang bekerja diam-diam di balik pamor kota bunga dan wisata. Ia tidak tampil di brosur, tidak masuk billboard, tidak difoto turis. Tapi ia yang memberi makan ekonomi lokal setiap hari—dan ia sedang lapar karena anggaran yang menyusut.
Di tempat pembuangan sampah dan truk-truk kebersihan yang berputar setiap pagi, efisiensi APBD juga bisa berarti frekuensi angkut yang berkurang, atau fasilitas pengelolaan sampah yang tidak mendapat pemeliharaan tepat waktu. Sampah adalah urusan yang tidak pernah masuk pidato, tapi selalu muncul di keluhan warga—dan di kota wisata seperti Tomohon, tumpukan sampah adalah musuh paling nyata bagi kesan pertama yang baik.
TIFF 2026: Festival Megah dengan Dompet Kota yang Lebih Tipis
Tomohon International Flower Festival—atau TIFF, bagi yang akrab—adalah mahkota kota ini. Setiap dua tahun sekali, kota bunga ini berubah menjadi panggung spektakel bunga yang memukau: kendaraan hias dari ratusan ribu kuntum, parade warga dengan kostum bernuansa tradisional, deretan stan kuliner dan kerajinan, dan ribuan mata wisatawan yang terangkat kagum.
TIFF 2026 pun dijadwalkan berlangsung—dan bahkan tetap memasang target ambisius: 400.000 wisatawan. Festival ini juga masuk dalam daftar Karisma Event Nusantara (KEN) 2026 Kementerian Pariwisata RI, yang berarti ada dukungan fasilitas dan promosi dari tingkat nasional.
Kabar baiknya: festival tetap jalan.
Kabar yang perlu dicermati: "tulang belakang" kota yang menopang festival itu—infrastruktur, kebersihan, fasilitas umum, penataan kawasan—berjalan dengan dana yang lebih tipis dari sebelumnya.
Ini adalah paradoks yang cukup jenaka kalau tidak terlalu menyentuh. TIFF bisa tetap megah di panggung utama, dengan bunga-bunga yang mekar memukau dan liputan media nasional yang mengalir deras. Tapi di belakang panggung itu, ada jalan yang berlubang belum ditambal, tempat sampah yang kepenuhan, dan toilet umum yang—mari kita katakan dengan sopan—tidak selalu dalam kondisi terbaiknya.
Festival kelas dunia. Fasilitas pendukung kelas... sedang dalam proses efisiensi.
Pemerintah Kota Tomohon tampaknya sadar akan dilema ini dan merespons dengan cara yang cukup cerdas: mendorong kolaborasi multi-pihak. Bank Indonesia ikut membantu. Kementerian Pariwisata memberikan dukungan. Sponsor swasta diajak masuk. Diaspora Tomohon di berbagai kota dirangkul. Ini adalah pilihan yang masuk akal—bahkan perlu diapresiasi—tapi ia juga mengungkapkan sebuah kenyataan yang agak pahit: ketika APBD tidak cukup panjang, kota harus bergantung pada belas kasihan pihak lain untuk menyelenggarakan pesta yang sudah terlanjur diumumkan kepada dunia.
Bukan salah siapapun. Tapi perlu dicatat.
Si Kaya Bergantung pada Si Baik Hati
Ada ironi yang cukup dalam dalam cerita anggaran Tomohon ini—ironi yang berlaku tidak hanya untuk Tomohon, tapi untuk sebagian besar kota kecil di Indonesia.
Tomohon adalah kota yang cantik. Secara geografis ia dikaruniai dua gunung berapi aktif yang dramatis, udara sejuk yang menyegarkan, lahan pertanian yang subur, dan keanekaragaman hayati yang kaya. Secara kultural, ia punya identitas yang kuat: kota bunga, kota sejuk, kota yang ramah dan bersih (setidaknya dibanding rata-rata kota di Sulawesi Utara).
Tapi cantik tidak sama dengan mandiri.
PAD Tomohon hanya sekitar Rp77 miliar di 2026—sekitar 13 persen dari total anggaran. Sisanya, sekitar 87 persen, bergantung pada transfer dari pusat dan provinsi. Ini bukan anomali—banyak kota kecil di Indonesia berada dalam posisi serupa. Tapi ini adalah pengingat bahwa otonomi daerah yang dirayakan sejak era reformasi masih banyak yang berbentuk otonomi administratif, bukan otonomi fiskal yang sesungguhnya.
Kita punya hak mengatur rumah sendiri. Tapi uang untuk mengelola rumah itu masih dikirim setiap bulan dari Jakarta.
Dan ketika kiriman itu dikurangi—karena alasan yang mungkin sangat logis dari perspektif makro fiskal nasional—maka kota-kota kecil seperti Tomohon langsung merasakan dampaknya di tingkat yang paling konkret: di ruang kelas yang gentingnya bocor, di jalan yang aspalnya retak, di petani yang menunggu bantuan yang tidak kunjung datang.
Efisiensi sebagai Kata Sandi, Prioritas sebagai Pertaruhan
Ada satu kata yang paling sering muncul dalam dokumen-dokumen resmi terkait APBD Tomohon 2026: efisiensi.
Efisiensi perjalanan dinas. Efisiensi belanja barang. Efisiensi program yang tidak prioritas. Efisiensi, efisiensi, efisiensi.
Kata ini terdengar bersih dan profesional. Ia berbau seperti kursus manajemen keuangan daerah yang mahal. Dan dalam banyak hal, ia memang perlu—tidak ada yang benar-benar membela pemborosan anggaran, meskipun kita semua tahu bahwa dalam birokrasi, pemborosan bisa bersembunyi di balik baris-baris laporan pertanggungjawaban yang rapi.
Tapi ada bahaya dalam kata "efisiensi" yang diucapkan tanpa kehati-hatian: ia bisa menjadi dalih untuk memangkas apa yang seharusnya dipertahankan, dan mempertahankan apa yang seharusnya dipangkas.
Siapa yang memutuskan mana yang "prioritas" dan mana yang tidak? Siapa yang duduk di rapat dan menentukan bahwa renovasi gedung kantor lebih prioritas dari rehabilitasi sekolah dasar di kelurahan pinggiran? Siapa yang berwenang memutuskan bahwa perjalanan dinas ke kota lain bisa dikurangi, tapi anggaran representasi pejabat tetap terjaga?
Pertanyaan-pertanyaan ini bukan paranoia. Ia adalah pertanyaan yang sehat dan perlu terus diajukan oleh warga, jurnalis, dan DPRD—tiga elemen yang dalam sistem demokrasi mestinya menjadi pengawas alokasi anggaran publik.
Karena pada akhirnya, anggaran adalah dokumen politik. Ia mencerminkan prioritas siapa yang paling didengar. Ia mencerminkan siapa yang punya akses ke ruang pengambilan keputusan, dan siapa yang menunggu di luar.
Jalan Cerdas yang Masih Terbuka
Ini bukan cerita tanpa harapan. Sejarah kota-kota yang berhasil melewati krisis fiskal mengajarkan bahwa penyempitan anggaran tidak selalu berujung pada kemunduran—ia juga bisa menjadi katalis untuk inovasi dan pembenahan yang selama ini ditunda karena ada rasa aman dari dana transfer yang mengalir rutin.
Tomohon masih punya beberapa kartu yang belum dimainkan dengan optimal.
Pertama, Dana Alokasi Khusus (DAK). Baik DAK fisik maupun non-fisik dari kementerian-kementerian teknis masih bisa dimaksimalkan. Pendidikan punya pintunya. Pertanian punya pintunya. Pariwisata punya pintunya. Kuncinya adalah proposal yang rapi, data yang meyakinkan, dan hubungan yang dipelihara dengan baik di tingkat kementerian. Ini bukan soal "kenal orang"—ini soal kemampuan daerah melobi secara substansif, bukan seremonial.
Kedua, reformasi PAD. Digitalisasi penagihan pajak dan retribusi daerah bukan hanya jargon modernisasi—ia adalah cara paling nyata untuk meningkatkan kemandirian fiskal tanpa menambah beban warga. Berapa banyak potensi retribusi parkir, retribusi pasar, retribusi wisata yang masih bocor karena sistem pencatatan masih manual atau semi-manual? Berapa banyak wajib pajak daerah yang belum terdata dengan baik?
Ketiga, kemitraan yang bukan sekadar ceremonial. CSR perusahaan swasta, sponsorship event, pendampingan KUR bagi petani dan UMKM—semua ini adalah potensi yang sudah lama disebut-sebut dalam dokumen perencanaan tapi belum tentu sudah dieksekusi dengan serius. TIFF 2026 memberi peluang: festival berskala nasional adalah daya tawar yang kuat bagi sponsor-sponsor potensial.
Keempat, RTRW yang sedang direvisi. DPRD Tomohon sedang membentuk Pansus RTRW 2025–2045—ini adalah kesempatan untuk memasukkan visi pengembangan ekonomi yang lebih ambisius: kawasan wisata yang terintegrasi, zona agrowisata yang menghasilkan retribusi, dan tata guna lahan yang mendukung PAD jangka panjang. Jangan biarkan proses ini hanya jadi ritual administratif.
Refleksi dari Kota yang Belajar Berhemat
Di ujung cerita panjang ini, ada satu pertanyaan yang lebih mendasar dari sekadar angka-angka APBD: kota macam apa yang sedang dibangun Tomohon?
Apakah sebuah kota yang hidupnya bergantung pada transfer pusat—dan karenanya rentan setiap kali kebijakan nasional berubah arah? Atau sebuah kota yang perlahan-lahan membangun kemandirian, mengubah keindahan alamnya menjadi ekonomi yang berkelanjutan, dan mengelola anggarannya dengan cara yang benar-benar memihak warga paling bawah?
Penurunan APBD 2026 adalah momen yang tidak nyaman—tapi momen-momen tidak nyaman itulah yang paling sering memaksa perubahan nyata. Selama anggarannya selalu tumbuh, ada godaan untuk tidak benar-benar menata ulang sistem. Tapi ketika anggaran menyusut, pilihan-pilihan menjadi lebih nyata dan konsekuensinya lebih terasa.
Siapa yang dilindungi lebih dulu? Siapa yang dikorbankan lebih awal?
Guru honorer di sekolah pinggiran kota, atau perjalanan dinas ke rapat koordinasi di hotel bintang empat?
Petani yang menunggu bibit bantuan, atau anggaran representasi pejabat yang entah digunakan untuk apa?
Warga di jalan berlubang yang membahayakan, atau fasilitas kantor yang sudah cukup layak?
Pertanyaan-pertanyaan ini tidak harus dijawab di sini. Tapi ia harus ditanyakan—di rapat DPRD, di sidang-sidang anggaran, di media lokal, di warung kopi tempat warga duduk dan berdiskusi tentang nasib kotanya dengan teh manis dan gorengan yang masih panas.
Karena anggaran adalah dokumen pilihan. Dan pilihan adalah cermin karakter.
Tomohon, kota bunga di kaki gunung berapi, sedang belajar berhemat di musim efisiensi ini. Semoga yang dipangkas adalah yang memang sudah gemuk, dan yang dilindungi adalah yang memang paling membutuhkan perlindungan.
Semoga angka-angka di dalam APBD 2026 itu bukan sekadar tabel di lembar kerja Excel—melainkan janji kepada seratus ribu warga yang setiap pagi bangun dengan harapan bahwa kota tempat mereka tinggal sedang diurus dengan serius, dengan jujur, dan dengan hati yang berpihak pada mereka.
Tidak pada angka. Tidak pada jabatan. Pada mereka.
*Laporan ini disusun berdasarkan data APBD Kota Tomohon 2024–2026, dokumen resmi JDIH dan Pemerintah Kota Tomohon, data DJPK Kemenkeu, serta berbagai sumber pers dan analisis kebijakan fiskal daerah. Seluruh tautan sumber dapat diakses melalui dokumen referensi yang tersedia di laman resmi Pemkot Tomohon dan portal data pemerintah.*
Sumber Rujukan:
- Perda APBD Kota Tomohon Tahun 2026: https://tomohon.go.id/perda-no-7-thn-2025-apbd-tahun-2026/
- Realisasi APBD 2026 (DJPK Kemenkeu): https://batam.tribunnews.com/news/682089/realisasi-belanja-apbd-kota-tomohon-2026-rp-112-miliar-71-persen-untuk-belanja-pegawai
- Berita penetapan APBD 2026: https://redaksisulut.com/pemkot-dan-dprd-tomohon-sahkan-ranperda-apbd-2026-dalam-rapat-paripurna/
- Data PAD 2026: https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/99540268d1277b5/realisasi-pendapatan-asli-daerah-pad-pemkot-tomohon-per-mei-2026
- Launching TIFF 2026: https://redaksisulut.com/launching-tiff-2026-digelar-pemkot-tomohon-targetkan-400-ribu-wisatawan/
- Pemangkasan TKD 2026: https://www.tempo.co/ekonomi/pemerintah-kurangi-anggaran-transfer-ke-daerah-2026-2060731
- Dana transfer Tomohon terancam anjlok: https://batam.tribunnews.com/2025/08/27/tkd-2026-dipangkas-dana-transfer-daerah-kota-tomohon-terancam-anjlok-rp-149-miliar
Komentar
Posting Komentar