Sebuah kisah tentang demokrasi yang lahir dari gedung pinjaman, politisi yang "ngekos", dan perjalanan panjang sebuah kota muda menemukan dirinya sendiri.
Kisah kecil yang membentuk sejarah besar kota.
 |
| Ruang komisi DPRD Tomohon saat masih di Walian. Dan gedung megah DPRD Tomohon di Lansot. (foto: doc) |
Bayangkan ini: sebuah kota baru saja lahir. Ia punya nama, punya wilayah, punya rakyat, punya semangat membara seperti bara api yang baru disiram minyak. Tomohon resmi berdiri sebagai kota otonom pada 2003, berpisah dari rahim Kabupaten Minahasa setelah bertahun-tahun dalam pelukan induknya. Sebuah momen bersejarah. Momen yang layak dirayakan dengan meriam bunga dan spanduk besar bertuliskan: Selamat Datang di Kota Baru!
Tapi ada satu hal kecil yang belum tersedia.
Rumah untuk para wakil rakyatnya.
DPRD Kota Tomohon—lembaga terhormat yang seharusnya menjadi "suara rakyat, penyambung lidah masyarakat"—harus berkantor di mana? Di gedung mewah berlapis marmer? Di kantor modern dengan koridor panjang berbau pengharum ruangan dan sofa kulit di setiap sudut?
Tidak.
Mereka ngekos.
Wale Makaaruyen: Kontrakan Pertama Demokrasi
Kalau Anda pernah tinggal di kos-kosan, Anda pasti tahu suasananya. Ada keramahan yang aneh di sana—orang-orang asing yang tiba-tiba jadi tetangga, berbagi lorong, Ada semangat yang segar, tapi juga ada keterbatasan yang tak bisa disembunyikan.
Itulah, kurang lebih, yang dialami DPRD Kota Tomohon pada awal 2004.
Lembaga legislatif pertama kota ini berkantor di sebuah tempat yang bernama Wale Makaaruyen—kompleks Departemen Sosial Sulawesi Utara yang sejatinya adalah rumah pelatihan. Bayangkan sebuah balai latihan kerja: aula besar dan ruangan-ruangan sederhana.
Lokasinya ada di Kelurahan Walian, Tomohon Selatan. Bukan di pusat kota. Tapi lokasi ini cukup mudah dijangkau. Di sanalah—di antara pohon-pohon yang mungkin lebih tua dari kota itu sendiri—para legislator pertama Kota Tomohon mulai menjalankan tugasnya.
Mereka datang—mungkin pagi, siang atau sore hari—menyiapkan berkas rapat, duduk di kursi yang mungkin cukup empuk. Mereka berdebat soal peraturan daerah, soal anggaran, soal nasib rakyat—di sebuah gedung yang bukan milik mereka, di sebuah kota yang sedang belajar berjalan sendiri.
Suasananya, kata beberapa orang yang mengenang masa itu, seperti kos-kosan yang ramai di tanggal muda dan sepi di tanggal tua. Penuh ketika ada agenda besar, lengang ketika tidak ada sidang. Hidup tapi sementara. Bermakna tapi terbatas.
Namun justru di situlah letak keajaibannya.
Keterbatasan tidak pernah mengecilkan makna. Gedung yang sederhana tidak menghalangi gagasan yang besar.
Dua Puluh Kursi, Satu Impian Bersama
Para anggota DPRD perdana Kota Tomohon berjumlah 20 orang—sebuah angka yang proporsional dengan populasi Tomohon yang saat itu masih di bawah 100.000 jiwa. Bukan angka yang besar. Tapi setiap angka memiliki wajah, setiap kursi menyimpan cerita.
Mereka adalah produk dari Pemilihan Umum Legislatif pertama yang digelar untuk kota yang masih bau cat baru ini. Partai-partai yang meramaikan arena perdana itu pun beragam: Golkar, PDI Perjuangan, Demokrat, PDS, PKB, dan PPD. Sebuah konfigurasi politik yang mencerminkan kemajemukan—berbeda warna, berbeda latar belakang, tapi duduk di ruangan yang sama, di gedung yang sama, menghadapi tantangan yang sama.
Golkar mendominasi. Ini bukan kejutan di era itu, di kota ini, di wilayah ini. Kemenangan Golkar di Tomohon pada empat periode berturut-turut—2004, 2009, 2014, 2019—adalah konstanta dalam variabel politik lokal yang terus berubah. Seperti Gunung Lokon yang selalu ada di cakrawala Tomohon: bisa tenang, bisa bergejolak, tapi selalu hadir.
Tapi di balik angka-angka dan nama-nama partai itu, ada kehidupan yang lebih manusiawi dan lebih hangat.
Ada sesi rapat yang berlangsung panjang dan melelahkan, di mana kopi menjadi teman setia dan argumen berterbangan seperti asap rokok di luar ruang rapat. Ada rehat siang di mana obrolan beralih dari urusan perda ke urusan harga rica-rica di pasar Beriman. Ada momen-momen kecil yang tak pernah tercatat dalam notulen resmi, tapi justru itulah yang membentuk kultur sebuah lembaga.
Dan di suatu sudut, di suatu sore—mungkin ketika matahari sudah mulai condong ke barat dan bayangan pohon memanjang di halaman Wale Makaaruyen—seorang anggota dewan nyeletuk dengan nada setengah serius, setengah berkelakar:
"Kapan torang pindah rumah?"
Tawa meledak. Tapi di balik tawa itu, ada yang merasa kalimat sederhana itu menghantam tepat di jantung perasaan mereka semua. Kapan torang pindah rumah? Bukan sekadar pertanyaan soal kantor. Itu adalah pertanyaan tentang kebanggaan. Tentang identitas. Tentang kapan sebuah kota muda akhirnya benar-benar merasa punya rumah.
Kesabaran Adalah Mata Uang yang Paling Mahal
Membangun gedung legislatif tidak semudah membangun lapak pedagang kaki lima. Ada proses panjang yang harus dilalui: perencanaan anggaran, pembebasan lahan, proses lelang, pengerjaan konstruksi, dan tentu saja—dinamika politik yang selalu menjadi bumbu tak terduga dalam setiap urusan pemerintahan.
Selama dua periode—DPRD Tomohon tetap bertahan di kantor pinjaman. Tahun-tahun itu rapat-rapat penting, tahun sidang-sidang bersejarah, perdebatan sengit dan kompromi yang kadang membuat kepala pening—semuanya dijalani di bangunan yang bukan milik mereka.
Tahun-tahun itu adalah waktu yang cukup untuk membesarkan seorang anak dari bayi merah hingga masuk sekolah dasar. Cukup untuk menulis beberapa bab novel tebal. Cukup untuk merindukan sesuatu yang belum ada dengan sangat intens.
Tapi mungkin itulah yang dibutuhkan. Mungkin ada kearifan dalam keterbatasan itu—bahwa para legislator yang memulai karier politiknya di gedung pinjaman, yang merasakan sendiri arti "belum punya rumah", akan lebih mengerti rakyatnya yang juga masih banyak belum punya rumah layak.
Siapa tahu.
Yang pasti, mereka menjalaninya dengan tabah. Tabah yang bukan pasrah—tabah yang aktif, yang terus bekerja, yang terus bermimpi sambil mengurus agenda harian.
Lansot: Ketika Rumah Akhirnya Berdiri
Lalu tibalah momen yang ditunggu itu.
Kabar baik dalam kehidupan sebuah institusi biasanya tidak datang tiba-tiba seperti hujan di musim panas Tomohon yang kerap mengejutkan. Ia datang sebagai hasil dari proses panjang yang sudah dirajut dengan susah payah—persetujuan demi persetujuan, tanda tangan demi tanda tangan, bata demi bata yang disusun di atas tanah yang sudah dibebaskan dengan segala ruwetnya.
Gedung DPRD Kota Tomohon yang baru—representatif, permanen, punya sendiri—berdiri di Kelurahan Lansot, masih di kawasan Tomohon Selatan. Tidak terlalu jauh dari Walian, tapi terasa sangat jauh dalam hal makna.
Coba bayangkan hari pertama mereka menginjakkan kaki di gedung baru itu. Koridor yang bersih dan masih berbau cat segar. Ruang rapat yang lega. Kursi-kursi yang empuk diduduki. Meja pimpinan sidang yang berdiri gagah di depan ruangan. Lambang kota yang terpasang di dinding dengan bangga.
Ini bukan sekadar pindah kantor. Ini adalah sebuah pernyataan: Kota ini sudah tumbuh. Lembaga ini sudah punya rumah.
Dari "ngekos" di Walian ke memiliki istana di Lansot—perjalanan itu mungkin terdengar seperti judul sinetron. Tapi ia adalah kisah nyata tentang bagaimana sebuah institusi tumbuh bersama kotanya, menanggung keterbatasan yang sama, merayakan kemajuan yang sama.
Cuaca Politik yang Selalu Berubah
Kota yang berada di kaki Gunung Lokon tahu betul bahwa cuaca bisa berubah cepat. Pagi cerah, siang mendung, sore hujan deras, malam terang kembali—Tomohon adalah kota yang akrab dengan perubahan yang tak terprediksi.
Politik Tomohon, ternyata, tidak jauh berbeda.
Selama dua dekade pertama berdirinya kota ini, peta kekuasaan di DPRD terbilang stabil —dominasi Golkar yang kokoh selama empat periode berturut-turut, dari 2004 hingga 2024. Dua puluh kursi, empat periode, satu nama besar yang selalu muncul di peringkat teratas. Sebuah kontinuitas yang boleh jadi membuat pengamat politik sedikit mengantuk.
Tapi kemudian datanglah Pemilu 2024, dan Tomohon membuktikan bahwa dalam demokrasi, tidak ada yang abadi kecuali perubahan.
PDI Perjuangan meraih 15 dari 25 kursi yang tersedia—sebuah capaian mengejutkan yang langsung mengubah wajah DPRD Kota Tomohon secara dramatis. Bukan hanya dominasi partai yang berganti, tapi jumlah kursinya pun bertambah: dari 20 menjadi 25, seiring bertambahnya populasi kota yang terus tumbuh.
Dua puluh lima kursi di gedung yang kini sudah representatif. Lima kursi tambahan yang menjadi saksi betapa kota ini tidak berhenti berkembang. Dan satu kejutan besar yang mengingatkan semua orang bahwa dalam demokrasi, tidak ada yang boleh terlalu nyaman dengan status quo.
Persis seperti Lokon yang bisa meletus kapan saja—memberi peringatan bahwa kekuatan alam (dan kekuatan rakyat) tidak bisa dianggap remeh.
Apa yang Bisa Dipelajari dari Sebuah Kos-kosan
Ada sebuah filosofi sederhana yang tersimpan dalam perjalanan Walian ke Lansot ini—sesuatu yang melampaui urusan gedung dan kursi dan peta politik.
Semua kisah besar memang selalu berawal dari tempat kecil.
DPRD Tomohon memulai perjalanannya dari gedung pinjaman yang mungil, di antara bangunan-bangunan pelatihan yang bukan dirancang untuk rapat pleno atau sidang paripurna. Para legislator pertamanya tidak punya koridor megah untuk berjalan dengan gagah, tidak punya ruang rapat ber-AC yang dinginnya membuat mata mengantuk, tidak punya kantin mewah yang menyajikan makan siang premium.
Yang mereka punya adalah semangat. Dan semangat itu, ternyata, cukup untuk memulai.
Ini bukan sekadar kisah tentang DPRD Tomohon. Ini adalah cermin dari pengalaman banyak dari kita—individu, keluarga, komunitas, lembaga—yang pernah memulai dari titik yang jauh dari ideal. Yang pernah "ngekos" dalam arti yang paling luas: menempati ruang yang bukan sepenuhnya milik kita, menjalankan peran besar dengan fasilitas yang terbatas, bermimpi besar sambil duduk di kursi plastik yang berbunyi.
Dan pada akhirnya, setelah perjalanan panjang yang penuh sabar dan kerja keras dan harapan yang dijaga tetap menyala—rumah itu pun berdiri.
Bukan karena keajaiban. Tapi karena tidak ada pilihan lain selain terus berjalan.
Satu Pertanyaan yang Masih Bergema
Gedung DPRD di Lansot hari ini berdiri dengan tegak dan bermartabat. Tembok-temboknya menyimpan puluhan tahun keputusan-keputusan penting. Ruang-ruangannya menyaksikan perdebatan tentang anggaran, tentang perda, tentang masa depan kota yang terus berubah. Lobi-lobinya menjadi tempat percakapan yang kadang lebih penting dari rapat resmi itu sendiri.
Tapi di balik kemegahan itu, ada fondasi yang tidak tampak.
Ia berdiri di atas ketabahan para perintis yang rela berkantor di gedung pinjaman selama bertahun-tahun. Di atas ambisi kota muda yang menolak menyerah pada keterbatasan. Di atas kebersamaan lintas partai yang—di tengah persaingan politik yang kadang sengit—tetap memiliki satu impian yang sama: bahwa kota ini layak punya lembaga yang bermartabat.
Dan suatu hari, ketika seseorang anggota DPRD yang baru dilantik di gedung megah Lansot itu duduk di kursinya yang nyaman, mungkin ia akan mendengar—samar-samar, seperti gema dari masa lalu—suara seseorang yang dulu pernah nyeletuk di sudut Wale Makaaruyen:
"Kapan torang pindah rumah?"
Jawabannya, sekarang, sudah jelas.
Sudah pindah rumah. Dan rumah itu berdiri karena generasi sebelumnya bersedia menunggu, bersedia bersabar, bersedia menjalani masa "kontrakan" dengan penuh integritas.
Ternyata semua perjuangan dari kos-kosan itu... ada gunanya juga.
Feature ini ditulis berdasarkan perjalanan sejarah DPRD Kota Tomohon sejak kelahiran kota ini pada 2003. Setiap detail adalah bagian dari kisah nyata sebuah kota yang belajar berdiri di atas kakinya sendiri.
Komentar
Posting Komentar