Ketika Pengawas dan yang Diawasi Makan Siang di Meja yang Sama
 |
| Gambar ilustrasi DPRD Kota Bunga, yang dibuat dengan teknologi AI. |
Bayangkan sebuah gedung kantor dengan dua pintu. Pintu depan bertuliskan Pemerintah Kota Tomohon, pintu belakang bertuliskan DPRD Kota Tomohon. Tapi siapa yang duduk di dalam? Orang-orang dari satu keluarga besar yang sama. Mereka rapat pagi di sini, rapat siang di sana, lalu makan siang bersama di restoran yang sama. Harmonis. Damai. Seperti paduan suara gerejawi yang semua anggotanya sudah hafal not—dan konduktornya pun kebetulan ikut menyanyi.
Inilah potret politik Kota Tomohon periode 2025–2030.
PDI Perjuangan dan Gerindra kini menggenggam kota bunga ini dari segala penjuru—bukan hanya dari atas, tapi dari samping kiri, samping kanan, dan mungkin juga dari bawah. Di kursi Wali Kota, duduk Caroll Joram Azarias Senduk—kader PDIP, sekaligus Ketua DPC PDIP Kota Tomohon. Di kursi Wakil Wali Kota, duduk Sendy Gladys Adolfina Rumajar—yang bukan kebetulan, adalah Ketua DPC Gerindra Kota Tomohon. Di gedung DPRD, PDIP menguasai 15 dari 25 kursi, Gerindra menambah 3 kursi lagi. Total koalisi: 18 kursi, atau 72 persen dari seluruh suara.
Silakan duduk sebentar dan renungkan konstruksi ini.
Caroll adalah Ketua PDIP. Sendy adalah Ketua Gerindra. Kedua partai itu berkoalisi dan menguasai DPRD. Artinya, dua orang yang duduk di pucuk pemerintahan kota adalah, pada saat yang sama, dua orang yang paling berpengaruh atas fraksi-fraksi terbesar di lembaga yang seharusnya mengawasi mereka.
Jika kekuasaan adalah kue, maka Tomohon kini bukan hanya dikuasai oleh satu tukang roti—melainkan dua tukang roti bersaudara, yang satu punya oven, yang lain punya tepung, dan keduanya sama-sama menentukan siapa yang boleh memotong dan siapa yang cukup mendapat remah-remah. Golkar dengan 7 kursinya? Mereka masih dapat potongan, tentu saja—tapi mereka tidak menentukan rasa, aroma, bahkan suhu pemanggangan.
Satu Atap, Dua Lembaga, Dua Partai—Tapi Satu Koalisi yang Sangat Nyaman
Di negara-negara dengan sistem presidensial yang matang, ada yang disebut separation of powers—pemisahan kekuasaan. Eksekutif di satu kamar, legislatif di kamar lain, dan keduanya saling mengawasi seperti dua anjing penjaga yang berbeda majikan. Prinsip ini ada bukan karena para founding fathers kekurangan ide, melainkan justru sebaliknya: mereka terlalu tahu apa yang terjadi kalau satu tangan memegang semua kartu.
Kota Tomohon kini sedang menguji batas-batas prinsip itu—dengan varian yang lebih canggih dari biasanya.
Karena ini bukan hanya soal satu partai menguasai dua lembaga. Ini soal dua pemimpin pemerintahan yang secara bersamaan adalah komandan lapangan dari dua partai yang membentuk koalisi di DPRD. Bayangkan sebuah pertandingan sepak bola di mana wasit, pelatih tim A, dan pelatih tim B semuanya makan malam bersama sebelum pertandingan dan sudah sepakat soal skor akhir. Tentu saja mereka masih akan bersiul, berlari, dan berlaga seolah sedang bertanding sungguh-sungguh. Tapi hasil akhirnya sudah ada di dalam kepala semua orang sejak sebelum peluit ditiup.
Ini bukan tuduhan—ini adalah pertanyaan struktural yang sah untuk diajukan kepada demokrasi lokal mana pun.
Pasangan Serasi di Balai Kota, Koalisi Kuat di Gedung Dewan
Caroll Senduk dan Sendy Rumajar memenangkan Pilkada 2024 sebagai pasangan CSSR. Kemenangan itu sah dan demokratis—rakyat Tomohon yang memilih. Tidak ada yang perlu dipersoalkan di sana.
Yang menarik untuk diperhatikan adalah lapisan berikutnya: dua pemimpin kota ini bukan sekadar pasangan kepala daerah. Mereka adalah dua ketua partai yang berbeda, dari dua partai yang berkoalisi. Caroll sebagai Ketua DPC PDIP Tomohon, Sendy sebagai Ketua DPC Gerindra Tomohon. Bersama-sama, mereka memimpin sebuah koalisi yang, di atas kertas, menguasai lebih dari dua pertiga kursi DPRD.
Dalam bahasa manajemen modern, ini disebut conflict of interest yang berlapis-lapis. Tapi dalam bahasa politik Indonesia sehari-hari, ini disebut kekuatan solid—dan dirayakan sebagai keunggulan, bukan dipertanyakan sebagai risiko.
Pertanyaannya bukan apakah niat mereka baik atau buruk. Pertanyaannya adalah: dengan struktur seperti ini, mekanisme apa yang tersisa untuk memastikan kebijakan yang mereka buat benar-benar melewati pengujian yang jujur, bukan sekadar—hanya dugaan—persetujuan bersama di antara orang-orang yang sudah punya kesepakatan di luar ruang sidang? Di balik layar.
Stempel Karet dan Risiko Demokrasi Bonsai
Ada frasa yang sudah lama berputar-putar dalam percakapan politik Indonesia: tukang stempel. Artinya sederhana tapi menusuk—anggota legislatif yang tidak benar-benar berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan, melainkan hanya mengangguk pada apa pun yang diusulkan eksekutif, lalu membubuhkan stempel persetujuan dengan wajah khidmat seolah sedang memberkati keputusan penting peradaban.
Risiko ini paling besar justru ketika mayoritas legislatif dan eksekutif tidak hanya satu partai—tapi satu koalisi yang dipimpin langsung oleh dua orang yang duduk di Balai Kota. Anggota DPRD dari Fraksi PDIP yang ingin maju di Pemilu berikutnya tentu berpikir dua kali sebelum menentang kebijakan Wali Kota yang juga Ketua DPC mereka. Anggota Fraksi Gerindra pun demikian—Wakil Wali Kota adalah Ketua DPC mereka. Lingkaran ini tertutup rapat dari dua arah sekaligus.
Itu bukan kelemahan moral—itu adalah logika politik yang sangat manusiawi. Dan justru karena sangat manusiawi itulah ia berbahaya.
Hasilnya bisa menjadi apa yang kita sebut sebagai demokrasi bonsai: tampak seperti pohon, ada batang, ada daun, ada bunga—tapi pertumbuhannya dikontrol ketat, dipotong di bagian-bagian yang dianggap mengganggu keindahan komposisi. Setiap tunas yang tumbuh ke arah yang tidak dikehendaki akan segera dipangkas—bukan dengan kekerasan, tapi dengan bisikan halus di koridor, dengan tatapan di rapat fraksi, dengan telepon singkat yang tidak perlu dicatat dalam notulen manapun.
Studi Banding
Ah, dan bicara soal topik yang satu ini—mari kita singgahi sebentar, karena ia begitu kaya akan potensi satire yang sayang untuk dilewatkan.
Di republik yang kita cintai ini, studi banding telah berkembang menjadi satu subgenre budaya tersendiri. Ia bukan sekadar perjalanan dinas. Ia adalah ritual. Sebuah upacara yang menggabungkan unsur pendidikan (minimal 10 persen), wisata (sekitar 60 persen), belanja oleh-oleh (25 persen), dan pembuatan laporan yang—mungkin—tidak pernah benar-benar dibaca oleh siapapun (5 persen terakhir yang paling heroik).
Dengan koalisi sekuat ini, anggaran studi banding pun bisa disetujui dengan mulus—sebab siapa yang akan keberatan? Fraksi PDIP tidak akan menentang karena Wali Kota adalah ketua mereka. Fraksi Gerindra tidak akan menentang karena Wakil Wali Kota adalah ketua mereka. Fraksi Golkar? Mereka akan hitung-hitung dulu: apakah lebih menguntungkan ikut menolak atau ikut terbang.
Yang jarang ditanya kemudian adalah: apa yang sesungguhnya dibawa pulang? Selain foto di media sosial, tentu saja—dan mungkin satu set oleh-oleh khas daerah tujuan yang didistribusikan dengan penuh keakraban di lorong gedung dewan.
Golkar: Penonton dengan Kursi Berbayar Mahal
Tujuh kursi Golkar di DPRD Tomohon adalah angka yang menarik untuk direnungkan. Cukup besar untuk diperhatikan, terlalu kecil untuk menentukan. Mereka adalah minoritas yang terhormat—hadir di semua rapat, diundang ke semua acara, tapi tidak cukup kuat untuk membalikkan apapun sendirian.
Dalam situasi seperti ini, ada dua pilihan besar yang tersedia bagi sebuah fraksi minoritas.
Pertama: menjadi oposisi konstruktif yang vokal, mengajukan pertanyaan-pertanyaan keras, meminta transparansi, memberi warna pada debat yang tanpanya hanya akan menjadi monolog bergilir.
Kedua: bergabung dengan arus, bernegosiasi untuk mendapat bagian dari keuntungan-keuntungan kecil, dan merayakan setiap saat ketika pendapat mereka—secara kebetulan—sama dengan pendapat koalisi mayoritas.
Sejarah politik daerah di Indonesia memberikan banyak preseden untuk kedua pilihan itu. Dan bagi rakyat Tomohon, pilihan mana yang diambil Golkar akan menentukan apakah masih ada satu suara berbeda yang terdengar di gedung DPRD selama lima tahun ke depan.
Harapan yang Tidak Naif
Tapi mari kita tidak berakhir di tempat yang sinis saja. Satire yang baik bukan sekadar ejekan—ia adalah kritik yang berharap.
Tomohon adalah kota yang luar biasa potensinya. Terletak di ketinggian, diapit Gunung Lokon, Mahawu, dan Masarang. Memiliki danau indah—Linow, dihiasi bunga yang mekar sepanjang tahun, dan dibanggakan oleh identitas budaya Minahasa yang hidup. Setiap tahun, Festival Bunga Tomohon menarik perhatian dari seluruh nusantara. Ada modal besar di sini—alam, manusia, dan cerita.
Yang dibutuhkan adalah pemimpin—di Balai Kota maupun di gedung DPRD—yang mau melakukan hal-hal yang kadang tidak nyaman: menolak anggaran yang tidak efisien meski itu usulan koalisi sendiri. Mempertanyakan proyek yang menguntungkan kontraktor tertentu. Mengalokasikan anggaran untuk perbaikan infrastrukur—jalan, pendidikan dan kesehatan. Membela warga kecil yang lahannya terdampak, yang suaranya tidak terdengar di ruang rapat. Berdebat dengan keras bahkan ketika semua orang di ruangan itu satu fraksi, satu koalisi, satu keluarga besar politik.
Kepada Caroll Senduk sebagai Wali Kota: jadilah pemimpin yang lebih besar dari partaimu.
Kepada Sendy Rumajar sebagai Wakil Wali Kota: buktikan bahwa jabatan wakil bukan hanya dekorasi protokoler—ada fungsi, ada suara, ada keberanian untuk berbeda ketika perlu.
Kepada 25 anggota DPRD: ingatlah bahwa yang memilih kalian adalah rakyat Tomohon, bukan ketua DPC masing-masing.
Penutup: Kepada Para Wakil yang Terhormat
Kepada 25 anggota DPRD Kota Tomohon yang terhormat—dari fraksi manapun—izinkan rakyat Tomohon menyampaikan satu harapan sederhana:
Jadilah sedikit lebih menyusahkan.
Bukan menyusahkan yang tak berguna, tentu saja. Tapi menyusahkan dalam arti yang baik: tanyakan lebih banyak pertanyaan di rapat anggaran. Minta penjelasan yang lebih rinci soal proyek-proyek besar. Baca dokumen APBD sampai habis—bukan hanya ringkasannya. Kunjungi warga yang mengeluh, bukan hanya warga yang mengundang. Pilih studi banding ke daerah yang benar-benar relevan, bukan yang paling menarik di brosur perjalanan.
Dan ketika koalisi Anda—yang begitu besar, begitu kuat, begitu nyaman—mengusulkan sesuatu yang salah, katakan bahwa itu salah. Meski Ketua DPC Anda ikut rapat. Meski Wali Kota dan Wakil Wali Kota keduanya adalah ketua dari dua partai yang membentuk koalisi Anda. Meski canggung saat makan siang bersama sesudahnya.
Karena pada akhirnya, rakyat Tomohon tidak akan mengenang Anda sebagai anggota DPRD yang paling harmonis dengan eksekutif. Mereka akan mengenang Anda sebagai wakil yang benar-benar mewakili suara rakyat.
Kekuasaan yang terlalu nyaman cenderung lupa bahwa ia bersandar pada kepercayaan—bukan pada kursi.
Masa depan Tomohon ada di tangan Anda. Dan stempel itu—tolong, simpan saja di laci. Keluarkan hanya kalau memang sudah benar-benar layak untuk distempel.
Tomohon, di antara bunga dan harapan yang masih mekar—menunggu pembuktian.
Komentar
Posting Komentar