Dari Volkschool ke Merdeka Belajar: Satu Abad Kurikulum yang Terus Bergerak

 Dua Belas Kurikulum, Satu Bangsa yang Belum Selesai Belajar

📖 DAFTAR ISI

Setiap generasi di Indonesia punya kenangan berbeda tentang sekolah. 

Mereka yang lahir di era 1970-an masih ingat bagaimana guru berdiri di depan kelas seperti panglima, memegang kapur tulis, mendiktekan materi yang harus disalin kata per kata. 

Mereka yang bersekolah di era 1990-an mungkin ingat kurikulum yang terasa seperti gunung—banyak sekali mata pelajaran, banyak sekali buku, banyak sekali hafalan.

Sementara anak-anak sekolah hari ini duduk di depan layar, mengerjakan projek kolaboratif, dan belajar dengan pendekatan yang disebut pemerintah sebagai "Merdeka."

Tapi apakah semua perubahan itu sungguh bermakna? Atau sekadar pergantian nama dan jargon?

Untuk menjawab itu, kita perlu pergi jauh ke belakang—ke masa ketika belajar membaca pun bukan hak semua orang.

Perjalanan Kurikulum Pendidikan di Indonesia. Gambar hanya ilustrasi yang dibuat berkolaborasi dengan teknologi AI.

Warisan yang Tak Pernah Netral

Sebelum tahun 1945, kata "kurikulum" di tanah ini bukan urusan rakyat biasa. Ia adalah instrumen kekuasaan.

Pemerintah kolonial Belanda merancang sistem pendidikan bukan untuk mencerdaskan, melainkan untuk melanggengkan kendali. Pendidikan dibagi-bagi berdasarkan ras dan kelas sosial seperti strata kasta yang dibakukan dalam peraturan. Ada Volkschool—sekolah rakyat—yang cuma berlangsung tiga tahun, cukup untuk mengajarkan anak-anak pribumi membaca, menulis, dan berhitung. Tidak lebih. Tidak perlu lebih. Mereka disiapkan untuk menjadi buruh yang cukup pintar mengikuti instruksi.

Di atasnya ada Tweede Klasse School—sekolah kelas dua—bagi anak pribumi dari keluarga yang sedikit lebih terpandang. Tiga tahun juga, dengan tambahan Bahasa Melayu dan keterampilan praktis. Bukan untuk maju. Untuk bekerja lebih terampil, masih di bawah tuan-tuan mereka.

Satu tingkat lagi ada Eerste Klasse School, lima tahun, untuk anak-anak ningrat atau pejabat lokal. Di sini ada Bahasa Belanda. Bukan karena mereka setara, tapi karena mereka perlu bisa berkomunikasi dengan penguasa.

Puncak piramida bagi kalangan pribumi terpilih adalah Hollandsch-Inlandsche School atau HIS, yang berdiri sejak 1914. Tujuh tahun belajar, dengan Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Mereka yang lulus HIS bisa melanjutkan ke MULO—setara SMP hari ini—dan kemudian ke Algemene Middelbare School (AMS) yang setara SMA. Tapi "terpilih" di sini bukan berarti pintar. Ia berarti: lahir dari keluarga yang tepat.

Sementara itu, anak-anak Belanda dan keluarga Eropa bersekolah di Hogere Burger School yang jauh lebih lengkap, dengan jalur lanjutan ke universitas—yang praktis tertutup bagi pribumi.

Kurikulum kolonial, dengan demikian, bukan sekadar daftar mata pelajaran. Ia adalah peta kekuasaan yang dicetak ulang setiap hari di ruang-ruang kelas.

Lalu datanglah Jepang.

Pendudukan Jepang (1942–1945) membawa perubahan yang tak terduga. Belanda disingkirkan, dan tiba-tiba Bahasa Indonesia—bukan Belanda—menjadi bahasa pengantar di sekolah. Jepang menyebut sekolah rakyatnya Kokumin Gako, mewajibkan pendidikan selama enam tahun. Misi mereka jelas: mencetak tenaga pendukung kekaisaran. Tapi tanpa mereka sadari, atau mungkin mereka sadari dan tetap diambil risikonya, mereka memberi sesuatu yang tak ternilai kepada rakyat Indonesia: bahasa yang menyatukan.

Merdeka, Tapi Kurikulumnya?

17 Agustus 1945. Indonesia merdeka. Tapi kemerdekaan di atas kertas tidak otomatis mengubah ruang kelas.

Dua tahun setelah proklamasi, pemerintah baru itu meluncurkan kurikulum pertamanya: Rencana Pelajaran 1947. Sebuah nama yang sederhana untuk sebuah misi yang tidak sederhana—menghapus jejak kolonial dari sistem pendidikan dan menggantinya dengan nilai-nilai kebangsaan.

Kurikulum ini memang sangat berbeda dari apa yang ditinggalkan Belanda. Fokusnya bukan lagi pada pelayanan kolonial, melainkan pada pembentukan watak, kesadaran bernegara, dan pendidikan dasar yang merata. Materi disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari, ada kesenian, ada pendidikan jasmani. Sekolah rakyat berlangsung enam tahun, dengan tambahan keterampilan pertanian, pertukangan, dan perikanan—sesuai kenyataan hidup rakyat yang kebanyakan petani dan nelayan.

Ini bertahan hingga 1952, ketika Rencana Pelajaran Terurai menggantikannya. Lebih rinci, lebih sistematis. Satu guru untuk satu mata pelajaran—sebuah perubahan kecil yang sebetulnya signifikan karena mulai membentuk fondasi sistem pendidikan nasional yang sesungguhnya.

Kemudian 1964. Negara dalam gejolak politik, tapi di dunia pendidikan lahir sesuatu yang menarik: Rencana Pendidikan 1964 dengan konsep Pancawardhana—pengembangan manusia dalam lima dimensi: moral, kecerdasan, emosional dan artistik, keprigelan (keterampilan), dan jasmani. Sabtu dijadikan hari krida, hari untuk minat dan bakat. Pembelajaran aktif, kreatif, produktif. Sebuah visi yang terdengar sangat progresif untuk zamannya.

Tapi politik tak memberi ruang untuk mimpi pendidikan berlama-lama. Orde Baru datang, dan bersamanya datanglah kurikulum baru.

Orde Baru: Ketika Kurikulum Jadi Alat Politik

Tahun 1968. Soeharto sudah benar-benar berkuasa. Kurikulum pun berubah.

Kurikulum 1968 menempatkan pembentukan "manusia Pancasila sejati" sebagai tujuan utama. Sehat jasmani dan rohani, cerdas, terampil, bermoral. Mata pelajaran dikelompokkan menjadi tiga: pendidikan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus (agraria, teknik, ketatalaksanaan). Terdengar bagus. Tapi para pengamat mencatat bahwa kurikulum ini terlalu teoritis, kurang menyentuh aspek afektif dan psikomotorik. Hafalan mendominasi. Siswa tahu kata-kata, tapi tidak selalu mengerti maknanya.

Tujuh tahun kemudian, 1975, negara mencoba pendekatan yang lebih efisien. Terinspirasi dari konsep Management by Objective (MBO) yang sedang populer di dunia bisnis, Kurikulum 1975 memperkenalkan sistem PPSI—Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional. Setiap pelajaran harus punya Tujuan Instruksional Umum (TIU), Tujuan Instruksional Khusus (TIK), materi, kegiatan, dan evaluasi yang terencana rapi. Guru dilatih untuk menjadi mesin perencanaan yang presisi.

Masalahnya: guru terlalu sibuk merinci kegiatan hingga kedalaman berpikir tentang murid sering tersingkir. Efisiensi kadang membunuh empati.

Maka datanglah koreksi. Kurikulum 1984—atau dikenal luas sebagai CBSA, Cara Belajar Siswa Aktif—membalik paradigma. Siswa bukan lagi wadah yang diisi. Mereka harus aktif mengamati, mengelompokkan, mendiskusikan. Guru bergeser menjadi fasilitator. Pendekatan proses keterampilan (process skill) menjadi unggulan. Bahkan ada mata pelajaran baru yang khas Orde Baru: PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa—yang isinya, tentu saja, versi sejarah menurut rezim.

Di SMA ada program inti dan program pilihan. Sebuah fleksibilitas yang pada praktiknya tidak selalu berjalan mulus.

Lalu Kurikulum 1994 mencoba menggabungkan yang terbaik dari 1975 dan 1984. Tambahan muatan lokal—bahasa daerah, kesenian, keterampilan lokal—memberi warna. Sistem waktu berubah dari semester menjadi caturwulan, tiga periode setahun. SMP berganti nama SLTP, SMA menjadi SMU.

Tapi yang paling diingat dari Kurikulum 1994 bukan inovasinya. Yang diingat adalah kritiknya: materi terlalu berat, terlalu padat, terlalu banyak. Anak-anak pulang sekolah dengan tas berisi begitu banyak buku hingga punggung mereka membungkuk. Para guru menyebutnya, dengan nada setengah guyon setengah lelah, sebagai "kurikulum super padat."

Reformasi: Ketika Otonomi Mulai Terasa

Mei 1998. Soeharto jatuh. Orde Baru runtuh. Dan pendidikan, seperti semua sektor lainnya, dipaksa untuk berubah.

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) lahir pada 2004. Sebuah pergeseran paradigma yang sesungguhnya. Bukan lagi sekadar "apa yang diajarkan" tapi "apa yang bisa dilakukan siswa setelah belajar." Kompetensi menjadi kata kunci. Indikator pencapaian kompetensi harus jelas, terukur. Sumber belajar tidak lagi hanya guru—buku teks, lingkungan, pengalaman nyata, semua bisa menjadi sumber belajar.

KBK hanya bertahan dua tahun sebelum digantikan oleh Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada 2006. Tapi ini bukan kemunduran—ini perluasan. KTSP memberi sekolah kebebasan yang belum pernah ada sebelumnya: merancang silabus sendiri, menentukan metode penilaian sendiri, menyesuaikan kurikulum dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Standar kelulusan tetap nasional, tapi cara mencapainya bisa berbeda-beda.

Bagi banyak guru, ini sekaligus kabar baik dan kabar yang menakutkan. Kabar baik karena ada ruang kreativitas. Menakutkan karena selama puluhan tahun mereka terbiasa mengikuti pedoman yang sangat rigid.

Tujuh tahun berjalan, KTSP kemudian digantikan oleh Kurikulum 2013—yang lebih dikenal sebagai K-13. Kali ini ambisinya lebih besar: mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam satu paket. Menciptakan manusia Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan memiliki karakter. Pembelajaran tematik dan berbasis projek didorong. Keterampilan abad 21 menjadi fokus.

Tapi K-13 juga menuai kritik paling keras dalam sejarah kurikulum Indonesia. Materi terlalu banyak. Administrasi guru menjadi bencana tersendiri—tumpukan RPP, silabus, penilaian deskriptif per siswa yang memakan waktu berjam-jam. Guru yang harusnya fokus mengajar malah tenggelam dalam kertas. Beberapa sekolah kembali ke KTSP. Pemerintah berkali-kali merevisi. K-13 menjadi kurikulum yang paling sering dioperasi.

Merdeka Belajar: Janji atau Kenyataan?

Desember 2019. Nadiem Anwar Makarim—pendiri GoJek, orang yang tak pernah mengajar di sekolah—dilantik sebagai Menteri Pendidikan. Dunia pendidikan Indonesia terkejut, skeptis, penasaran.

Kemudian pandemi datang. Maret 2020. Sekolah-sekolah tutup. Guru dan siswa tiba-tiba harus belajar dari rumah, dengan segala keterbatasannya—jaringan internet yang buruk, gawai yang tak ada, orang tua yang tak bisa mendampingi, dan kurikulum yang dirancang untuk ruang kelas fisik tiba-tiba harus berfungsi di ruang virtual.

Dalam kekacauan itu, Nadiem meluncurkan Kurikulum Merdeka—awalnya dalam bentuk prototipe pada 2020, lalu diresmikan pada 2022. Pada 2023, sekolah-sekolah mulai mengadopsinya secara lebih luas. Dan sejak 2025, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memopulerkan pendekatan deep learning—pembelajaran mendalam yang menekankan pemahaman bukan hafalan.

Kurikulum Merdeka menawarkan tiga hal yang berbeda dari pendahulunya.
Pertama, fleksibilitas—sekolah tidak dipaksa beralih sekaligus; mereka boleh tetap di K-13 atau mengadopsi Kurikulum Merdeka sesuai kesiapan.
Kedua, pengurangan beban—materi dikurangi agar siswa punya waktu untuk benar-benar memahami, bukan sekadar menghafal.
Ketiga, penguatan karakter melalui projek P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila) yang memberi siswa ruang untuk belajar dari dunia nyata.

Ujian Nasional dihapus. Asesmen Nasional (AN) menggantikannya—bukan mengukur hafalan, tapi literasi dan numerasi serta survei lingkungan belajar.

Apakah ini cukup? Pertanyaan itu belum bisa dijawab sekarang. Yang pasti, reformasi ini datang di waktu yang tepat: ketika pandemi memaksa semua orang untuk jujur tentang kelemahan sistem pendidikan yang sudah lama berjalan.

Guru: Penentu di Balik Semua Kurikulum

Di balik semua pergantian kurikulum yang silih berganti itu, ada satu variabel yang selalu sama: 

guru.

Kurikulum bisa seindah apapun di atas kertas. Tapi tanpa guru yang kompeten, kreatif, dan bersemangat, ia hanya akan menjadi dokumen tebal yang berdebu di laci kepala sekolah. Penelitian demi penelitian telah membuktikan hal yang sama: guru adalah faktor paling menentukan dalam keberhasilan implementasi kurikulum apa pun.

Dan ini bukan sekadar soal penguasaan materi. Ini soal sikap, adaptabilitas, dan semangat untuk terus belajar.

Implementasi Kurikulum Merdeka mengungkap tantangan yang selama ini bersembunyi di balik angka-angka statistik pendidikan. Banyak guru—terutama di daerah terpencil, di sekolah-sekolah kecil—belum siap. Bukan karena mereka malas atau tidak mau. Tapi karena mereka tidak cukup mendapat dukungan. Pelatihan yang ada sering kali terlambat, dangkal, atau tidak relevan dengan realita kelas yang mereka hadapi setiap hari.

Ada lima tantangan utama yang dihadapi guru dalam setiap transisi kurikulum.
Pertama, kesiapan untuk memahami esensi dan konsep dasar kurikulum yang baru.
Kedua, kompetensi pedagogik—kemampuan untuk mengubah konsep kurikulum menjadi pengalaman belajar yang bermakna di kelas.
Ketiga, adaptasi teknologi digital yang makin tak terhindarkan.
Keempat, kemampuan merancang pembelajaran yang terdiferensiasi—yang memperhatikan bahwa setiap siswa belajar dengan cara dan kecepatan yang berbeda.
Dan kelima, penilaian formatif—menilai proses belajar, bukan hanya hasilnya.

Fasilitas yang kurang memadai dan beban administrasi yang berlebihan membuat semua tantangan itu makin berat.

Namun ada harapan. Supervisi akademik yang dilakukan secara konsisten terbukti memberi dampak. Data menunjukkan bahwa 73 persen kompetensi pedagogik guru meningkat setelah mendapat supervisi akademik yang baik—mencakup penggunaan pendekatan saintifik, kemampuan merancang pembelajaran, pemahaman terhadap peserta didik, dan evaluasi berbasis HOTS (Higher Order Thinking Skills).

Komunitas belajar guru—forum informal di mana para guru berbagi praktik, berdiskusi tentang masalah nyata di kelas, dan belajar satu sama lain—juga terbukti lebih efektif daripada pelatihan formal yang top-down. Karena di komunitas belajar, guru bukan peserta pasif. Mereka adalah pemikir aktif yang memecahkan masalah bersama.

Satu Abad, Satu Pertanyaan

Jika kita tarik garis dari Volkschool 1900-an hingga Kurikulum Merdeka 2023, satu hal yang menonjol adalah betapa panjangnya jarak antara niat dan kenyataan.

Setiap kurikulum lahir dengan niat yang mulia. Setiap pergantian membawa janji pembaruan. Tapi di banyak ruang kelas di pinggiran kota, di pelosok kepulauan, di daerah yang guru-gurunya belum pernah mendapat pelatihan yang layak—kurikulum terbaik pun bisa layu sebelum berkembang.

Lebih dari dua belas kurikulum telah datang dan pergi dalam satu abad perjalanan pendidikan Indonesia. Dari yang paling kolonial hingga yang paling "merdeka." Dari yang paling hafalan hingga yang paling berbasis kompetensi. Angka-angka itu bukan bukti kegagalan—ia adalah bukti bahwa bangsa ini tidak pernah berhenti mencoba.

Tapi ada satu pelajaran yang harusnya sudah lama kita petik: perubahan kurikulum tanpa perubahan menyeluruh pada kondisi guru, fasilitas, dan ekosistem sekolah hanya akan menjadi pertunjukan siklus lima tahunan yang melelahkan. Ganti menteri, ganti kurikulum. Ganti pemerintah, ganti nama. Sementara di kelas-kelas yang bocor atapnya, siswa-siswa itu tetap duduk, menunggu siapakah yang hari ini akan sungguh-sungguh mengajari mereka.

Kurikulum Merdeka membawa angin segar yang sesungguhnya. Tapi merdeka bukan hanya nama. Ia harus menjadi kenyataan—di setiap sekolah, di setiap kelas, di setiap guru yang setiap pagi berdiri di depan murid-muridnya dengan semua keterbatasan yang ada, dan tetap memilih untuk mengajar.

Sebagus apapun peta yang kita buat, yang menentukan apakah perjalanan sampai ke tujuan adalah mereka yang berjalan di lapangan.

Dan di lapangan pendidikan Indonesia, merekalah para guru itu.

Ditulis berdasarkan berbagai sumber akademis dan dokumentasi resmi Kemendikdasmen tentang sejarah kurikulum pendidikan di Indonesia.

Sumber Referensi

Sumber Resmi Pemerintah
1. Kemendikdasmen. (t.t.). *Sejarah Kurikulum Indonesia*. Kurikulum.ac.id. https://kurikulum.ac.id/kurikulum-indonesia/
2. Kemdikbud. (2007). Kurikulum Pendidikan di Indonesia Sepanjang Sejarah. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 13(1). https://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/view/354
3. Kemendikdasmen. (t.t.). *Sejarah Pusat Kurikulum* [Dokumen resmi PDF]. https://repositori.kemdikdasmen.go.id/16598/1/Sejarah_kurikulum.pdf
Jurnal Ilmiah & Akademik
4. Neliti. (2022). Sejarah Kurikulum di Indonesia: Studi Analisis. https://media.neliti.com/media/publications/226468-sejarah-kurikulum-di-indonesia-studi-ana-bac69203.pdf
5. Jurnal Edukatif. Sejarah Perubahan Kurikulum. https://www.edukatif.org/edukatif/article/download/8626/pdf
6. EJurnal STAID Darussalam Lampung. https://ejournal.staidarussalamlampung.ac.id/index.php/assalam/article/download/132/193/
7. Tantangan & Strategi Guru Implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal JHUSE*. https://jurnal.yayasanmeisyarainsanmadani.com/index.php/JHUSE/article/view/59
8. Upaya Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru. *Jurnal JPDK*, Universitas Pahlawan. https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/9013
9. Supervisi Akademik untuk Meningkatkan Kompetensi Pedagogik. *JPTAM*. https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/714
10. Peran Guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal PGSD*, Samudra Ilmu. https://ojs.samudrailmu.com/index.php/jpgsd/article/view/41
11. Peran Guru dalam Pengembangan Kurikulum. *Jurnal Mansa*. https://ejournal-revorma.sch.id/index.php/mansa/article/download/4/5/18
12. Peran Guru dalam Pengembangan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Propek*, Mahadewa. https://ojs.mahadewa.ac.id/index.php/prospek/article/download/2622/1933/10104
Media & Ensiklopedia
13. Wikipedia Indonesia. (2021). Kurikulum di Indonesia. https://id.wikipedia.org/wiki/Kurikulum_di_Indonesia
14. Detik.com Edu. (2024, Oktober 31). Sejarah Kurikulum di Indonesia, Dari Kurikulum 1947 hingga Kurikulum Merdeka. https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7616888/sejarah-kurikulum-di-indonesia-dari-kurikulum-1947-hingga-kurikulum-merdeka