Dari Bangku Sekolah ke Bandara Osaka: Taruhan Besar Tomohon pada Manusia

Sebuah laporan panjang tentang ambisi pendidikan dan penempatan kerja Kota Bunga yang sedang diuji oleh kenyataan

Pada suatu pagi di Februari 2025, tujuh orang muda asal Tomohon berdiri di sebuah ruang pelepasan. Tas sudah terkemas. Dokumen sudah beres—visa, sertifikat kompetensi, tiket keberangkatan. Pemerintah kota yang memfasilitasi semuanya. Tujuan mereka: Jepang.

Seorang pemuda calon tenaga kerja menunggu keberangkatan di bandara international. Gambar ini hanya ilustrasi yang dibuat dengan teknologi AI.

Bukan sebagai turis. Bukan sebagai pelajar beasiswa. Mereka berangkat sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia, membawa status Specified Skilled Worker—jalur resmi tenaga kerja terampil yang dibuka Jepang untuk mengisi kekosongan di sektor-sektor yang mulai ditinggalkan generasi mudanya sendiri.

Pelepasan itu terdokumentasi di situs resmi Pemerintah Kota Tomohon, tomohon.go.id. Wali Kota Caroll J.A. Senduk hadir. Foto-foto diunggah. Berita dirilis. Dan tujuh orang itu pun pergi.

Yang tidak terdokumentasi—setidaknya tidak dalam ruang publik mana pun yang bisa diakses hingga pertengahan 2026 ini—adalah apa yang terjadi setelah mereka mendarat.

Kota Kecil dengan Rencana Besar

Tomohon bukan kota besar. Luasnya tak sampai satu persen wilayah Sulawesi Utara. Jumlah penduduknya jauh di bawah Manado. Tapi kota yang terjepit di antara Gunung Lokon, Mahawu, dan Masarang, ini punya tradisi yang tidak dimiliki banyak daerah seukurannya: kepercayaan diri dalam urusan pendidikan.

Selama beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kota Tomohon di bawah kepemimpinan Caroll Senduk membangun apa yang bisa disebut ekosistem pengembangan SDM—dari bangku SD hingga penerbangan ke luar negeri. Ekosistem itu berdiri di atas dua pilar: beasiswa dan kerjasama.

Pilar pertama tampak paling konkret dalam angka. Pada 2024, anggaran beasiswa yang digelontorkan mencapai Rp2,96 miliar—sebuah angka yang bukan main-main untuk kota sekecil ini, dan telah diverifikasi oleh laporan BPK Sulut. Uang itu menjangkau 1.356 siswa SD berprestasi, 555 siswa SMP, ditambah puluhan penerima beasiswa non-akademik dari tingkat provinsi hingga nasional.

Program payungnya diberi nama yang aspiratif: Beasiswa Tomohon Hebat. Total penerimanya tercatat 2.738 siswa pada satu siklus penyaluran—campuran antara siswa berprestasi akademik dan mereka yang masuk kategori ekonomi lemah. Antara News melaporkan pada Februari 2026 bahwa 830 siswa kembali menerima beasiswa di awal tahun, menandai kesinambungan program.

Di luar itu, ada beasiswa Lokon untuk siswa SMP dan SMA terpilih, program penyelesaian S1 untuk 271 orang, serta S1 di IAKN Manado untuk 20 penerima. Nilainya bervariasi, antara Rp650.000 hingga Rp1,5 juta per siswa—bukan jumlah yang mengubah hidup secara langsung, tapi cukup untuk meringankan beban dan memberi sinyal: pemerintah memperhatikan anak-anak ini.

Jaringan yang Dirajut Sampai Tokyo

Pilar kedua adalah kerjasama kelembagaan, dan di sinilah Tomohon bermain di liga yang lebih besar dari ukuran kotanya.

Di level nasional, ada MoU dengan Universitas Pelita Harapan (UPH)—institusi swasta bergengsi yang membuka akses bantuan pendidikan penuh dan pengembangan kapasitas guru. Ada pula kerjasama dengan Asia Education Foundation untuk program jembatan Australia-Indonesia, dan dukungan IMP Academy untuk pengembangan pemimpin muda.

Tapi yang paling ambisius—dan paling menarik untuk ditelusuri—adalah kerjasama kerja luar negeri, khususnya dengan Jepang.

Sejak 2023, Pemerintah Kota Tomohon menandatangani MoU dengan dua lembaga: LPK Tsunagu Japan Indonesia dan Jayadi Global Education Center (JGEC). Keduanya bergerak di jalur yang sama—menyiapkan tenaga kerja Indonesia untuk ditempatkan di Jepang, utamanya melalui skema SSW atau Specified Skilled Worker.

Skema SSW sendiri adalah kebijakan imigrasi Jepang yang relatif baru, diperkenalkan pada 2019 sebagai respons atas krisis tenaga kerja di 14 sektor industri—dari pertanian, perikanan, konstruksi, hingga perawatan lansia. Untuk masuk, seseorang harus lulus uji keterampilan sektoral dan tes kemampuan bahasa Jepang. Bukan jalur mudah. Tapi jalur resmi, dengan perlindungan hukum yang lebih kuat dibanding skema tenaga kerja informal.

Pada 11 Mei 2026—tiga hari sebelum tulisan ini diturunkan—Wali Kota Caroll Senduk menandatangani perpanjangan kerjasama dengan JGEC. Tribun Manado melaporkan acara itu. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tomohon, Mariam Rau, mengonfirmasi bahwa program sudah berjalan tiga tahun dan akan berlanjut melampaui batas kontrak lama yang berakhir Juni 2026.

Tiga tahun. Bukan sekadar MoU yang ditandatangani lalu terlupakan di laci.

Yang Terlihat dan Yang Tidak

Di sini narasi harus berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri: seberapa jauh ini semua bisa dipercaya?

Pertanyaan itu bukan untuk meragukan niat. Program-program ini nyata dalam pengertian formal—ada dokumen, ada anggaran, ada nama penerima, ada acara pelepasan. Transparansi di level publikasi tergolong baik untuk ukuran pemerintah daerah: tomohon.go.id aktif merilis berita, media lokal seperti Tribun Manado dan Antara melaporkan dengan cukup detail, termasuk nama pejabat, tanggal, dan jumlah peserta.

Tapi ada kekosongan yang menganga di antara semua publikasi itu.

Ketujuh CPMI yang diberangkatkan ke Jepang pada Februari 2025—bagaimana kabar mereka? Apakah kontrak kerja mereka berjalan sesuai perjanjian? Apakah ada yang mengalami masalah di sana? Apakah mereka mengirim remitansi yang cukup untuk mengubah kondisi keluarga di Tomohon? Tidak ada laporan pasca-penempatan yang bisa ditemukan. Tidak ada evaluasi publik. Tidak ada dashboard yang menampilkan data sederhana: berapa orang berangkat, berapa sukses, berapa kembali lebih awal, berapa melapor masalah.

Ini bukan anomali Tomohon saja. Ini penyakit lama birokrasi Indonesia: pandai memulai, kurang sabar mengukur. Pelepasan selalu meriah. Laporan akhir tahun jarang ada yang membaca.

Masalah berikutnya adalah ketergantungan struktural. Seluruh strategi penempatan kerja luar negeri Tomohon bertumpu hampir sepenuhnya pada satu mitra—JGEC—untuk satu tujuan negara, Jepang. Jika kebijakan visa SSW Jepang berubah, jika hubungan bilateral Indonesia-Jepang terganggu, atau jika JGEC mengalami masalah kelembagaan, seluruh bangunan itu bisa oleng. Diversifikasi mitra dan negara tujuan belum tampak dalam peta kerjasama yang ada.

Ada juga soal jangkauan. Beasiswa Tomohon Hebat memberi prioritas pada siswa berprestasi—masuk tiga besar kelas—dan keluarga kurang mampu. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang tidak masuk dua kategori itu? Yang prestasinya rata-rata, yang keluarganya tidak kaya tapi juga tidak cukup miskin untuk memenuhi syarat? Minim sekali informasi tentang bagaimana program ini menjangkau mereka. Dan untuk penempatan kerja, hanya yang sudah punya modal awal—kemampuan belajar bahasa asing, akses informasi, waktu luang untuk pelatihan—yang bisa masuk jalur JGEC. Pencari kerja dengan latar belakang pendidikan rendah dan tanpa jaringan tampaknya tidak tercakup.

Program yang Serius, tapi Belum Dewasa

Mungkin cara paling jujur untuk menilai semua ini adalah membedakan antara program yang serius dan program yang sudah matang.

Tomohon punya program yang serius. Anggaran Rp2,96 miliar yang diaudit BPK menunjukkan ini bukan janji kosong. Perpanjangan kerjasama JGEC setelah tiga tahun menunjukkan ada evaluasi informal yang positif di internal pemerintah—tidak mungkin kontrak diperpanjang jika hasilnya nol. Konsistensi penyaluran beasiswa dari 2021 hingga 2026 menunjukkan komitmen yang melampaui siklus politik tunggal.

Tapi program yang serius belum tentu program yang sudah dewasa dalam tata kelola.

Program yang dewasa punya sistem monitoring yang bisa diakses publik. Ia mengukur output, bukan hanya input. Ia tahu berapa persen penerima beasiswa S1 yang akhirnya wisuda. Ia tahu berapa orang yang dikirim ke Jepang masih bekerja di sana dua tahun kemudian. Ia tahu di mana titik kebocoran—siapa yang gagal di tengah jalan dan mengapa.

Program yang dewasa juga tidak berhenti pada satu pintu keluar. Jepang bagus, tapi Korea Selatan, Jerman, Kanada pun membuka keran tenaga kerja terampil. Sektor domestik yang tumbuh—pariwisata, kesehatan, teknologi—juga butuh tenaga terlatih yang tidak harus terbang ke luar negeri.

Dan program yang dewasa menginklusifkan yang tersisih. Bukan hanya juara kelas dan keluarga sangat miskin. Juga anak remaja putus sekolah yang tidak punya ijazah SMA. Juga perempuan kepala rumah tangga yang tidak bisa ikut pelatihan karena harus menjaga anak. Juga penyandang disabilitas yang sering menjadi invisible dalam skema SDM pemerintah daerah.

Pertanyaan untuk Pemimpin Kota

Pada 13 Mei 2026, Wali Kota Caroll Senduk hadir dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Kerjasama KPK-RI dengan Pemerintah Daerah Sulawesi Utara. Satu hari sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja Kota Tomohon mengonfirmasi kelanjutan program JGEC. Dua hari sebelum itu, MoU perpanjangan ditandatangani.

Itu tiga agenda besar dalam satu pekan. Pemerintah yang aktif, tidak diragukan.

Tapi ada satu agenda yang belum tampak di kalender mana pun: sesi pertanggungjawaban publik tentang nasib para pekerja yang sudah diberangkatkan. Bukan konferensi pers. Bukan foto di media sosial. Tapi pertemuan sungguhan dengan warga Tomohon—keluarga penerima beasiswa, orang tua CPMI, komunitas lokal—di mana pemerintah berdiri dan menjawab pertanyaan paling sederhana: anak-anak itu, sudah bagaimana kabarnya?

Transparansi yang sesungguhnya tidak diukur dari seberapa banyak kita memublikasikan awal program. Ia diukur dari seberapa jujur kita melaporkan akhirnya.

Di Ujung Cerita: Tujuh Orang di Osaka

Kita tidak tahu di mana persisnya ketujuh orang itu sekarang. Mungkin mereka bekerja di sebuah fasilitas perawatan lansia di pinggiran kota—belajar merawat orang tua Jepang dengan kelembutan yang melampaui batas bahasa. Mungkin ada yang memilih jalur lain: ladang pertanian di Hokkaido, dapur restoran di Osaka, lantai pabrik di Nagoya. Mungkin salah satu sudah pulang karena kontrak berakhir. Mungkin ada yang berhasil memperpanjang izin tinggal dan memilih bertahan.

Yang pasti, nama mereka tidak ada di situs resmi mana pun. Tidak ada pembaruan. Tidak ada cerita lanjutan.

Dalam logika pemerintahan, pelepasan adalah klimaks narasi. Tapi dalam kehidupan nyata, pelepasan hanyalah awal dari cerita yang sesungguhnya.

Tomohon sudah berani memulai cerita itu. Pertanyaannya sekarang: apakah kota ini juga berani menulis babnya sampai selesai—termasuk bagian-bagian yang tidak selalu menyenangkan untuk dibaca?

(Laporan ini disusun berdasarkan data dari situs resmi Pemerintah Kota Tomohon (tomohon.go.id), laporan BPK Sulut, Antara News, Tribun Manado, Manado Tempo, dan dokumen kerjasama publik yang tersedia hingga Mei 2026.)