‎‎Saat Kekuasaan Lupa Cara Bersikap

 Kekuasaan sejatinya mengajarkan tata krama paling dasar: tahu kapan berbicara, kapan mendengar, dan kapan menahan diri. Namun ada masa ketika ia justru lupa caranya bersikap—seolah jabatan cukup tinggi untuk membebaskan diri dari kewajiban berpikir. 

‎‎

Gambar hanya ilustrasi yang dibuat dengan menggunakan teknologi AI.

Kekuasaan, konon, adalah guru etika paling disiplin. Ia mengajarkan tata krama dasar yang bahkan tak diajarkan di sekolah: kapan bicara, kapan mendengar, dan—ini yang sering bolong di ujian—kapan sebaiknya diam. Sayangnya, ada masa ketika kekuasaan tampak lupa silabus. Ia bersikap seolah kursi empuk otomatis memberi izin untuk berhenti berpikir.

‎‎Dalam teori, kekuasaan mirip kaca pembesar. Ia tidak menciptakan watak baru, hanya memperbesar yang sudah ada. 

‎Kalau yang dibesarkan kebijaksanaan, hasilnya cahaya. Tapi kalau yang diperbesar kebiasaan lama yang tak sempat dibereskan, pantulannya bisa menyilaukan—bahkan memalukan. 

‎Maka ketika seseorang yang belum akrab dengan tanggung jawab duduk di pusat pengambil kebijakan, yang berubah sering kali bukan dirinya, melainkan suasana ruangan. Yang tadinya hening penuh pertimbangan, perlahan ramai oleh gestur, gaya, dan humor yang seharusnya berhenti di ruang tunggu.

‎‎Etika dan kewibawaan jarang runtuh dengan suara keras. Ia lebih sering pergi pelan-pelan, seperti tebing yang dikikis ombak kecil tapi rajin. 

‎Awalnya cuma candaan. Lalu kebiasaan. Tahu-tahu, rapat penting terasa seperti acara selingan. 

‎Kekuasaan yang mestinya dijaga seperti benda rapuh malah diperlakukan seperti panggung hiburan: ada penonton, ada tepuk tangan, tapi substansi kadang tertinggal di parkiran.

‎‎Padahal, keputusan publik bukan urusan spontan layaknya memilih kopi pagi—hitam atau manis, panas atau dingin. Ia menuntut proses panjang: mendengar banyak suara, menimbang dampak, mengukur risiko, lalu mengeksekusi dengan kepala dingin. Di situlah kebijakan diuji—bukan pada seberapa cepat diucapkan, melainkan seberapa matang dipikirkan. Tanpa proses, keputusan berubah seperti lelucon internal: lucu bagi yang di dalam, pahit bagi yang harus menelan akibatnya.

‎‎Masalahnya sering salah alamat. Bukan soal dari mana seseorang datang, latar belakang apa yang ia bawa, atau masa lalu apa yang melekat di namanya. Persoalannya lebih sederhana sekaligus lebih serius: kemauan untuk belajar dan bertumbuh. 

‎Kekuasaan menuntut kedewasaan, bukan sekadar keberanian tampil. Tanpa kesadaran baru, kebiasaan lama ikut naik jabatan—dan kita tahu, kebiasaan lama jarang siap memimpin.

‎‎Di titik tertentu, yang sakral mulai terasa remeh. Etika jadi aksesori, tanggung jawab terasa bisa ditawar. Sistem yang sebenarnya kokoh kehilangan arah bukan karena rapuh, melainkan karena dijalankan tanpa rasa hormat. Yang penting ditertawakan, yang serius dianggap berlebihan. 

‎‎Dan pada akhirnya, bukan kursi kekuasaan yang menanggung akibat. Manusialah yang menanggungnya: masyarakat, rekan kerja, dan mereka yang berharap pada keputusan yang adil. Ketika martabat institusi memudar, kepercayaan publik ikut menguap. Kepercayaan, sayangnya, bukan barang yang mudah direkatkan kembali—bahkan dengan janji yang paling fasih sekalipun.

‎‎Di sinilah pelajaran sunyi itu berdiri: posisi tinggi tidak otomatis mengangkat kualitas pribadi. Justru karakterlah yang seharusnya mengangkat martabat sebuah tempat. 

‎Kekuasaan sejati bukan tentang siapa yang paling terlihat, melainkan siapa yang paling siap memikul beban—dengan pikiran jernih, hati dewasa, dan kesadaran sederhana bahwa setiap keputusan selalu punya alamat konsekuensi. ***