Kopi Pahit Setelah Pemilihan

Waktu kampanye, mereka turun ke pasar dan salaman hangat. Setelah terpilih, yang tersisa hanya asap rokok, kopi dingin, dan janji-janji yang mengambang entah ke mana. Sementara buzzer sibuk menjual narasi, jurang antara penguasa dan rakyat makin dalam.

📖 DAFTAR ISI

Rakyat Menunggu, Buzzer Bekerja

Di antara janji dan harapan rakyat. Gambar hanya ilustrasi yang dibuat teknologi AI.

Ada dua jenis kopi di kota ini. Yang pertama dijual Rp 7.000 di warung pojok, hitam pekat, pahit sampai ke pangkal lidah. Yang kedua gratis—dihidangkan senyum-senyum oleh para calon wakil rakyat menjelang hari pencoblosan. Yang pertama jujur. Yang kedua, yah, Anda sudah tahu.

Siang itu, warung kopi di sudut pusat kota sudah penuh sesak sejak pukul sebelas. Asap rokok bergantung di udara seperti kabut yang enggan pergi. Beberapa pria duduk berdesak-desakan di bangku plastik, siku hampir menyentuh siku. Tidak ada yang mempermasalahkan sempitnya ruang—mereka sudah terbiasa hidup dalam keadaan sempit.

Seorang pria berusia 40-an, wajah matang oleh terik matahari dan beban hidup, meletakkan cangkirnya dengan bunyi tok yang agak lebih keras dari seharusnya. "Sudah, mari jo bekerja," katanya. "Jalankan pekerjaan masing-masing. Cari uang untuk keluarga. Mereka tidak akan kasih makan torang. Makan torang cari sendiri."

Tidak ada yang protes. Tidak ada yang mengangguk antusias. Hanya anggukan pelan—anggukan yang sudah kehilangan tenaganya karena terlalu sering dilakukan.

Di sebelahnya, seorang pria berjaket lusuh dengan tulisan "Ojek Online" di punggung—tulisan yang sudah pudar, seperti harapannya—menyesap kopi sebelum bersuara. "Waktu kampanye, semua janji manis. Katanya lapangan kerja akan dibuka luas, ekonomi rakyat akan naik. Sekarang, mana?" Ia berhenti sejenak, menatap kopi hitam di hadapannya. "Torang tetap harus putar otak sendiri."

Ironis memang. Di era digital, ketika setiap janji kampanye bisa direkam, ditonton ulang, dan disebar jutaan kali, kenapa janji-janji itu tetap saja dilupakan begitu mudah? Mungkin karena ada yang bertugas memastikan ia terlupakan. Dan mereka dibayar untuk itu.

Industri Amnesia: Buzzer dan Influencer Pesanan

Di warung kopi itu tidak ada sinyal bagus. Tapi di tempat lain—di kamar kos yang rapi, di kantor-kantor kecil tanpa papan nama, di balik layar ponsel yang menyala sepanjang malam—ada mesin yang sedang bekerja keras. Mesin itu bernama buzzer. Tugasnya satu: memastikan kamu lupa.

Lupa bahwa setahun lalu ada janji soal lapangan kerja. Lupa bahwa proyek jalan yang dijanjikan diperbaiki dan selesai itu masih berbatu dan berlubang, dilewati setiap hari oleh orang-orang yang memilihnya. Lupa bahwa janji internet gratis hanya terdengar merdu di panggung kampanye, lenyap begitu podium dilipat. Lupa bahwa anggaran beasiswa, program kesehatan, dan infrastruktur yang diumumkan dengan konferensi pers megah—lengkap dengan backdrop berlapis logo dan deretan pejabat berjas—ternyata hanya separuh yang cair. Separuhnya lagi entah singgah di rekening mana, dalam perjalanan panjang dari niat baik menuju kenyataan yang tidak pernah sampai.

Cara kerjanya sederhana tapi efektif. Begitu ada kritik yang mulai viral, tim buzzer bergerak. Ribuan akun—sebagian berusia tiga hari, sebagian meminjam wajah orang lain sebagai foto profil—mulai memenuhi kolom komentar. Narasi diputar: yang mengkritik dituding tidak nasionalis, tidak mendukung pembangunan, atau—favorit sepanjang masa—dituduh sebagai antek lawan politik.

Buzzer tidak membunuh kebenaran. Mereka hanya menenggelamkannya dalam kebisingan, sampai orang capek mencari dan memilih percaya yang lebih nyaman.

Lalu ada influencer. Beda dengan buzzer yang bekerja dalam gelap, influencer bekerja di bawah spotlight. Wajahnya dikenal, kontennya ditonton ratusan ribu orang, suaranya dianggap otoritatif karena jumlah followers-nya. Ketika mereka tiba-tiba memuji kebijakan yang bahkan tidak mereka pahami detailnya, yang terjadi bukan pencerahan publik—itu pemasaran.

Tarifnya bervariasi. Ada yang dibayar per posting, ada yang mendapat "fasilitas": diundang ke acara pemerintah, difoto bersama pejabat, diberi akses eksklusif yang membuat mereka merasa menjadi bagian dari lingkaran kekuasaan. Dan itu cukup. Tidak perlu amplop—cukup undangan makan malam di tempat yang fotonya bagus untuk Instagram.

Sementara Marta di pasar belum tahu kapan harga sayur bisa stabil, influencer yang tadi pagi sarapan di restoran yang tagihannya setara penghasilan Marta sebulan itu sudah mengunggah caption: "Bangga dengan pemimpin kita yang pro-rakyat!" Lengkap dengan tagar resmi dan emoji bendera.

Ketika narasi dibentuk oleh mereka yang dibayar untuk membentuknya, rakyat tidak sedang berdebat tentang kebijakan. Mereka sedang dikonsumsi oleh konten. Dan konsumen yang baik tidak bertanya—mereka hanya membeli.

Ekonomi Pasar vs Ekonomi Panggung

Marta tiba di pasar tradisional sebelum fajar. Bukan karena ia sangat bersemangat—tapi karena lapak terbaik diambil lebih dulu, dan ia tidak punya privilege untuk datang siang. Sayur-mayurnya ia susun dengan teliti: tomat di kiri, kangkung di kanan, cabai di depan karena warnanya menarik perhatian. Ia paham psikologi konsumen lebih baik dari kebanyakan konsultan marketing yang digaji puluhan juta.

Namun ada musim di mana lapaknya tiba-tiba ramai bukan karena sayurannya lebih segar. Musim itu bernama kampanye.

"Kalau pas mau pemilihan, mereka datang, salaman, beli dagangan torang," kata Marta, sambil menata ulang ikatan kangkung yang sudah rapi. "Tapi setelah menang, sudah tidak pernah lihat mereka lagi." Ia terkekeh—tawa yang getir. "Torang cuma bisa berharap dagangan laku, supaya bisa beli beras."

Para politisi itu membeli sayur Marta saat kampanye. Entah kangkungnya habis dimakan atau dijadikan properti foto untuk media sosial, Marta tidak tahu. Yang ia tahu: setelah terpilih, mereka tidak pernah kembali. Yang kembali hanya tagihan, dan harga yang naik diam-diam.

Ada semacam ritual yang terjadi di setiap musim pemilihan di kota ini. Politisi turun ke pasar, berfoto bersama pedagang, membeli satu-dua ikat sayur dengan senyum selebar spanduk kampanye mereka. Tim dokumentasi mengabadikan momen itu dari berbagai sudut. Besok paginya, foto itu sudah tersebar di media sosial dengan caption penuh tanda seru: "Blusukan bersama rakyat!"

Rakyat yang dimaksud: Marta dan kawan-kawannya yang sejak subuh sudah basah keringat. Yang tidak masuk dalam caption: bahwa kunjungan itu berlangsung dua puluh menit, dan setelah itu mobil hitam mengkilap melaju kembali ke arah yang berlawanan dengan arah pasar.

Menunggu di Pinggir Trotoar

Tidak jauh dari pasar, sekelompok buruh bangunan duduk di tepi trotoar. Mereka datang pagi, bukan untuk berolahraga. Mereka menunggu proyek—atau lebih tepatnya, menunggu kabar tentang proyek yang mungkin ada, mungkin tidak, tergantung pada banyak hal yang tidak ada hubungannya dengan keahlian mereka membangun.

"Kalau mo kerja, musti kenal orang dalam," ujar salah seorang dari mereka, menghela napas panjang yang mengandung banyak kata yang tidak terucap. "Kalau nda, torang cuma bisa tunggu proyek yang entah kapan datang."

Di sinilah letak paradoks terbesar kota ini. Anggaran untuk infrastruktur ada. Proyek-proyek berjalan. Bangunan-bangunan berdiri. Tapi para buruh yang tiap pagi duduk di trotoar itu sering kali hanya bisa menonton dari luar pagar. Proyeknya sudah dibagi-bagi jauh sebelum tender resmi diumumkan, dalam pertemuan-pertemuan yang tidak tercantum di agenda resmi mana pun.

Bantuan usaha kecil tersendat di meja—menunggu kelengkapan administrasi yang persyaratannya berubah-ubah. Pelatihan keterampilan digelar sekali setahun, dibuka dengan pidato panjang, lalu peserta pulang dengan sertifikat yang tidak bisa ditukar dengan nasi.

"Kalau mo kerja, musti kenal orang dalam. Kalau nda, torang cuma bisa tunggu."

Dan sementara mereka menunggu di trotoar, di medsos ada buzzer yang sedang memposting tentang betapa banyaknya proyek pembangunan yang sudah diselesaikan pemerintah daerah. Lengkap dengan data dan infografis yang tampilannya profesional. Siapa yang membuat infografis itu? Bukan Marta. Bukan buruh di trotoar itu. Tapi merekalah yang menjadi alasannya dibuat.

Kesenjangan yang Makin Menganga

Ada angka yang tidak pernah masuk dalam spanduk kampanye. Angka tentang berapa lebar jarak antara yang paling kaya dan yang paling miskin di kota ini—dan bagaimana jarak itu terus melebar, diam-diam, seperti retakan di dinding rumah tua yang tidak pernah diperbaiki.

Kesenjangan itu bukan hanya soal uang. Ia soal akses. Anak-anak dari keluarga yang "kenal orang dalam" mendapat rekomendasi beasiswa. Yang tidak kenal harus antre di loket dengan formulir yang sering kali sudah habis. Pengusaha yang punya koneksi ke pejabat mendapat informasi proyek lebih awal. Yang tidak punya koneksi membaca pengumuman di koran—setelah semua sudah selesai dibagi.

Kota yang seharusnya tumbuh bersama justru tumbuh tidak merata. Di satu sisi, gedung-gedung baru berdiri, kafe-kafe estetik bermunculan, dan mobil-mobil baru berseliweran di jalan yang lebarnya tidak berubah. Di sisi lain, Marta masih menghitung hari agar bisa membayar kontrakan. Pengemudi ojek itu masih berharap ada order tambahan sebelum tengah malam.

Kesenjangan yang terlalu lebar tidak hanya berbahaya bagi ekonomi. Ia berbahaya bagi kepercayaan. Dan ketika kepercayaan habis, yang tersisa bukan demokrasi—melainkan sinisme yang dipilih setiap lima tahun sekali.

Yang paling mengkhawatirkan bukan kesenjangan itu sendiri—melainkan normalisasinya. Ketika orang sudah tidak lagi marah karena sudah terlalu lelah untuk marah. Ketika Marta mengangguk pasrah bukan karena setuju, tapi karena tidak tahu harus protes ke mana. Itulah momen paling berbahaya dalam sebuah demokrasi: bukan ketika rakyat memberontak, tapi ketika rakyat berhenti peduli.

Semua Sudah Menjadi Politisi

Yang paling menarik dari kota ini bukan politisinya. Yang paling menarik adalah penontonnya—yang lama-kelamaan tidak bisa disebut penonton lagi.

Di kota ini, seakan semua telah menjadi politisi: masyarakat awam, akademisi, pedagang, bahkan tukang parkir pun kadang berpendapat dengan semangat seorang juru kampanye. Mereka telah berafiliasi—sebagai kader, simpatisan, atau sekadar penyorak yang setia tanpa benar-benar paham apa yang mereka soraki.

Akibatnya, mencari seseorang yang benar-benar independen sudah menjadi pekerjaan yang lebih sulit dari mencari sinyal di pelosok daerah pinggiran. Jika Anda menyebut satu nama partai, bersiaplah—akan ada yang membela mati-matian, dengan pengetahuan yang cukup untuk semangat tapi tidak cukup untuk argumen. Dan begitu argumen mulai kalah, yang keluar adalah serangan personal. Bukan bantahan, tapi peluru.

Demokrasi yang sehat butuh warga yang kritis. Yang ada sekarang: warga yang setia—setia pada partai, setia pada janji, dan setia pada kekecewaan yang sama setiap lima tahun sekali.

Seharusnya: Bagaimana Rakyat Bersikap

Marah saja tidak cukup. Komentar di media sosial tidak mengganti kebijakan. Share postingan tidak sama dengan partisipasi. Dan memilih tanpa mengawasi adalah seperti menitipkan uang kepada seseorang lalu pergi tidur selama lima tahun.

Rakyat perlu mengembangkan satu kebiasaan yang sederhana tapi revolusioner: mencatat. Catat janji kampanye. Simpan tangkapan layar pidato pelantikan. Bandingkan dengan kenyataan setahun kemudian. Dua tahun kemudian. Lakukan ini bukan untuk amarah—tapi untuk akuntabilitas.

Ketika ada buzzer yang memutarbalikkan fakta, jangan hanya ikut marah di kolom komentar. Tanyakan: siapa yang bicara? Apa kepentingannya? Dari mana datangnya narasi ini? Literasi media bukan kemewahan intelektual—ia alat bertahan hidup di era ketika informasi bisa diperjualbelikan seperti dagangan di pasar.

Rakyat juga perlu berhenti memisahkan diri dari politik. Politik bukan urusan gedung DPRD saja. Politik adalah harga cabai di lapak Marta. Politik adalah proyek yang tidak kunjung datang ke trotoar tempat buruh menunggu. Politik adalah apakah anak dari keluarga biasa bisa masuk sekolah bagus tanpa harus "kenal orang dalam."

Rakyat yang diam adalah rakyat yang menyetujui. Dan persetujuan diam itu adalah bahan bakar paling murah bagi kekuasaan yang ingin terus berkuasa tanpa perlu berubah.

Yang paling konkret: gunakan hak pilih dengan sungguh-sungguh. Bukan pilih yang membagi amplop terbanyak. Bukan pilih yang paling sering muncul di medsos. Pilih yang rekam jejaknya bisa diperiksa. Pilih yang ketika dikritik tidak mengirimkan tim buzzer, tapi memberikan jawaban.

Seharusnya: Bagaimana Politisi Bersikap

Politisi yang baik tidak membutuhkan buzzer. Ia membutuhkan kerja yang bisa bicara sendiri. Ketika sebuah kebijakan benar-benar berpihak kepada rakyat, rakyat yang akan menjadi juru bicaranya—tanpa bayaran, tanpa koordinasi, tanpa tagar yang dirancang di ruang rapat kampanye.

Transparansi bukan ancaman bagi pemimpin yang benar. Ia hanya ancaman bagi mereka yang menyembunyikan sesuatu. Anggaran daerah seharusnya bisa dibaca siapa pun. Proses pengadaan proyek seharusnya terbuka, bukan hanya di atas kertas tapi juga dalam praktik. Rapat-rapat yang menyangkut kepentingan publik seharusnya bisa diakses publik.

Para pemimpin perlu memahami satu hal mendasar: jabatan bukan hadiah. Ia mandat. Mandat dari Marta yang bangun sebelum fajar. Dari pengemudi ojek yang menunggu order sampai larut. Dari buruh yang duduk di trotoar menunggu proyek. Ketika mandat itu dilupakan, legitimasi pun mulai retak—meski kursinya masih terasa empuk.

Dan soal kesenjangan yang makin melebar: pemimpin yang cerdas tahu bahwa rakyat miskin yang makin miskin bukan hanya masalah kemanusiaan—ia bom waktu. Ketidakstabilan sosial tidak memilih waktu yang nyaman untuk meledak. Investasi pada pemerataan bukan kemurahan hati. Itu manajemen risiko paling dasar.

Pemimpin yang membangun tembok dari buzzer dan influencer untuk melindungi diri dari kritik, pada akhirnya hanya membangun ruang gema—tempat ia hanya mendengar suaranya sendiri, sampai ia tidak lagi tahu apa yang sesungguhnya terjadi di luar sana. Di pasar. Di trotoar. Di warung kopi.

Kesadaran di Antara Kopi dan Asap Rokok

Kembali ke warung kopi. Seorang pedagang bertanya kepada siapa pun yang mau mendengar: "Kalau torang biarkan terus begini, kapan mo berubah? Torang musti berani suarakan apa yang salah."

Pertanyaan itu menggantung di udara, bersama asap rokok yang belum juga pergi.

Pilkada memang sudah berlalu. Para pemimpin terpilih sudah kembali ke kursi mereka—yang lebih empuk dari bangku plastik warung kopi, tentu saja. Tapi rakyat tetap harus bangun pagi, mengejar lapak terbaik di pasar, duduk di trotoar menunggu proyek, menghidupkan motor ojek dan mengecek aplikasi berharap ada order. Sementara di satu sudut internet, ada seseorang yang sedang mengetik pujian—tidak karena yakin, tapi karena dibayar untuk itu.

Dan setiap pagi, kopi pahit itu tetap dihidangkan. Tidak berubah harganya. Tidak berubah rasanya. Tidak berubah kesetiaannya pada kenyataan.

Mungkin itulah yang bisa kita pelajari dari secangkir kopi warung: ia tidak pernah berjanji akan manis. Ia datang apa adanya—hitam, pekat, dan jujur. Tidak butuh buzzer untuk membuktikan rasanya. Tidak butuh influencer untuk meyakinkan bahwa ia mengenyangkan.

Beda dengan yang datang menjelang pemilihan—menawarkan gula, tapi tidak pernah benar-benar menuangkannya. Dan setelah pergi, mengirimkan orang lain untuk menjelaskan bahwa kopi tanpa gula itu sebenarnya lebih sehat.

Perubahan tidak datang dari kursi empuk yang kosong janji, dan bukan pula dari ribuan akun yang tepuk tangan tanpa alasan. Ia lahir dari trotoar, dari lapak pasar, dari warung kopi—ketika rakyat memutuskan berhenti mengangguk dan mulai bertanya. Dengan sungguh-sungguh. Dengan nama lengkap. Tanpa menyembunyikan wajah. ***