Delapan Kursi, Satu Dapil

Delapan kursi DPRD Sulut dari Dapil Minahasa-Tomohon membawa ribuan suara ke ruang sidang. Tetapi setelah reses, aspirasi, dan Pokir, sejauh mana suara itu kembali kepada warga sebagai kebijakan, anggaran, dan perubahan nyata?

Tampak depan Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Utara di Manado. Bangunan yang menjadi pusat kegiatan legislatif daerah ini berdiri dengan arsitektur khas dan halaman yang tertata rapi.

Ketika Suara Rakyat Berhenti di Ruang Sidang

Delapan orang duduk di delapan kursi untuk mewakili Minahasa dan Tomohon di DPRD Provinsi Sulawesi Utara. 

Mereka datang dari partai dan latar belakang yang berbeda. Ada yang sudah tiga periode. Ada yang empat periode. Ada pula yang baru pertama kali duduk di lembaga legislatif.

Mereka membawa satu hal yang sama: mandat politik dari sebuah daerah pemilihan.

Tetapi ada satu pertanyaan sederhana yang selalu layak diajukan kepada siapa pun yang menerima mandat publik:

Setelah suara itu sampai ke ruang sidang, sejauh mana ia kembali kepada masyarakat dalam bentuk kebijakan, pengawasan, anggaran, dan perubahan yang bisa dilihat?

Pertanyaan ini bukan tuduhan. Bukan pula vonis.

Ini adalah pertanyaan tentang akuntabilitas.

Sebab dalam demokrasi, memilih wakil rakyat seharusnya bukan akhir dari hubungan antara pemilih dan yang dipilih. Justru setelah pemilu selesai, pekerjaan yang lebih penting dimulai: memastikan bahwa mandat itu tidak berhenti sebagai angka dalam rekapitulasi suara.

Dari Reses ke Pokir

Salah satu pintu utama hubungan anggota DPRD dengan konstituen adalah reses.

Anggota dewan turun ke masyarakat. Mereka bertemu warga, mendengar keluhan, mencatat kebutuhan, dan membawa aspirasi itu kembali ke lembaga legislatif.

Di atas kertas, mekanismenya masuk akal.

Persoalannya muncul pada tahap berikutnya.

Apa yang terjadi setelah aspirasi dicatat?

Dalam banyak laporan mengenai kegiatan anggota DPRD yang dihimpun dalam tulisan ini, kata yang berulang adalah Pokir. Ada pula aspirasi yang disebut disampaikan kepada gubernur atau menunggu proses administratif, termasuk SK Gubernur.

Di sinilah jarak antara politik dan kehidupan sehari-hari warga mulai terasa.

Bagi warga, sebuah aspirasi bukanlah istilah administratif.

Jalan rusak adalah jalan yang harus dilewati setiap hari.

Pipa air yang rusak berarti air tidak sampai ke rumah.

Gedung yang belum tersedia berarti kegiatan masyarakat harus mencari tempat lain.

Bantuan yang belum cair berarti usaha yang masih menunggu.

Karena itu, ukuran sederhana keberhasilan seorang wakil rakyat semestinya bukan hanya berapa kali ia turun reses atau berapa banyak aspirasi yang dicatat.

Pertanyaan berikutnya jauh lebih penting:

Apa yang terjadi setelah aspirasi itu dicatat?

Delapan Kursi, Delapan Cerita

Delapan anggota DPRD dari Dapil Minahasa-Tomohon tentu tidak bisa diperlakukan sebagai satu kelompok yang seragam. Dalam bahan yang dihimpun untuk tulisan ini, masing-masing mempunyai cerita berbeda.

Vonny Jane Paat, misalnya, telah menjalani tiga periode di DPRD Provinsi dan sebelumnya juga mempunyai pengalaman di DPRD Kota Tomohon. Pada periode sekarang ia menjadi Ketua Komisi IV. Kegiatan resesnya juga terdokumentasi, termasuk kunjungan ke sekolah dan pertemuan dengan masyarakat.

Namun pengalaman panjang justru membuat pertanyaan tentang hasil menjadi semakin relevan.

Setelah bertahun-tahun mendengar aspirasi masyarakat, berapa banyak aspirasi tersebut yang dapat ditelusuri hingga menjadi program atau proyek yang benar-benar dirasakan warga?

Pertanyaan yang sama berlaku untuk siapa pun yang telah lama berada di lembaga legislatif.

Semakin panjang masa pengabdian, semakin besar pula kebutuhan publik terhadap rekam jejak yang dapat dibaca.

Bukan sekadar foto kegiatan.

Bukan sekadar daftar kunjungan.

Melainkan jejak dari aspirasi menuju hasil.

Inggried J.N.N. Sondakh mempunyai pengalaman lebih panjang lagi, yakni empat periode. Dalam salah satu kasus yang dicatat dalam bahan tulisan ini, ia memberikan jawaban bahwa permintaan pembangunan gedung tertentu tidak dapat direalisasikan karena persoalan penganggaran.

Jawaban semacam itu sebenarnya penting.

Sebab wakil rakyat tidak selalu harus mengatakan "bisa".

Ada kalanya jawaban yang paling bertanggung jawab justru adalah "tidak bisa", disertai alasan yang jelas.

Demokrasi membutuhkan harapan, tetapi demokrasi juga membutuhkan kejujuran mengenai batas kewenangan.

Di sisi lain, ada pula contoh aspirasi yang disebut telah masuk dalam penganggaran atau masih menunggu proses administratif.

Di titik inilah publik membutuhkan transparansi yang lebih sederhana:

mana yang sudah selesai, mana yang sedang berjalan, dan mana yang berhenti di meja birokrasi?

Anggota Baru dan Beban Pembuktian

Gracia Yubelinda Oroh merupakan anggota yang relatif baru.

Ia dilantik pada 2024 dan kemudian dipercaya sebagai anggota Komisi III serta menjadi juru bicara hasil reses dapil dalam rapat paripurna.

Dalam posisi seperti itu, tantangannya berbeda.

Publik tentu belum dapat menuntut rekam jejak selama bertahun-tahun dari seorang anggota yang baru memulai masa jabatan.

Tetapi justru karena masih baru, ada kesempatan untuk membangun kebiasaan baru.

Misalnya, setiap aspirasi yang dibawa dari masyarakat dapat ditelusuri perkembangannya.

Apakah sudah diteruskan?

Kepada siapa?

Apa jawabannya?

Berapa anggarannya?

Apakah selesai?

Transparansi semacam itu akan jauh lebih berguna daripada sekadar menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat telah diterima.

Sebab menerima aspirasi adalah awal pekerjaan, bukan akhir.

Ketika Kursi Berpindah

Salah satu bagian paling menarik dari Dapil Minahasa-Tomohon adalah perjalanan kursi yang semula ditempati Robby Dondokambey kemudian berpindah kepada Melisa Gerungan melalui mekanisme PAW.

Secara hukum dan administratif, mekanisme PAW memiliki aturan.

Tetapi dari perspektif warga, perpindahan tersebut tetap menyisakan pertanyaan demokratis yang menarik.

Seorang calon dapat memperoleh suara sangat besar dalam pemilu, kemudian meninggalkan kursinya karena memilih maju dalam kontestasi lain. Kursi itu selanjutnya ditempati melalui mekanisme penggantian antarwaktu.

Sistem memungkinkan hal tersebut.

Namun demokrasi tidak hanya berisi pertanyaan tentang apakah sesuatu sah menurut aturan.

Ada pertanyaan lain:

Bagaimana publik memahami konsekuensi politik dari aturan tersebut?

Pemilih memberikan suara kepada seseorang dengan harapan orang tersebut menjalankan mandat di lembaga yang dipilihnya. Ketika terjadi perpindahan jabatan, mekanisme hukum memang menyediakan jalan keluar.

Tetapi dari sudut pandang akuntabilitas, perjalanan sebuah kursi tetap layak dicatat.

Bukan untuk menyalahkan orang yang menggantikan.

Bukan pula untuk menganggap PAW sebagai sesuatu yang tidak sah.

Melainkan untuk mengingatkan bahwa kursi politik mempunyai sejarah mandat.

Siapa yang memperoleh suara?

Mengapa kursi berpindah?

Bagaimana proses penggantiannya?

Dan setelah berganti pemilik, apa yang dilakukan oleh orang yang kemudian mendudukinya?

Pertanyaan-pertanyaan itu justru membuat demokrasi menjadi lebih dewasa.

Angka 182 dan Pertanyaan yang Belum Selesai

Dalam salah satu agenda reses yang dihimpun dalam tulisan ini, tercatat 182 usulan masyarakat yang disampaikan dalam forum resmi kepada pemerintah provinsi.

Angka itu menarik bukan semata karena besar.

Ia menarik karena memberi kita sesuatu yang dapat diukur.

Ada jumlah.

Ada waktu.

Ada forum.

Ada pihak yang menerima.

Dan karena itu, seharusnya ada pertanyaan lanjutan.

Dari 182 usulan tersebut, berapa yang kemudian masuk tahap perencanaan?

Berapa yang masuk penganggaran?

Berapa yang selesai?

Berapa yang tidak dapat dilaksanakan?

Dan mengapa?

Inilah jenis pertanyaan yang seharusnya menjadi bagian dari demokrasi sehari-hari.

Sayangnya, perhatian publik sering berhenti pada saat seorang anggota DPRD turun reses.

Kamera menyala.

Warga berkumpul.

Aspirasi dibacakan.

Foto diambil.

Lalu berita selesai.

Padahal bagi masyarakat, justru setelah kamera dimatikanlah pekerjaan sebenarnya dimulai.

Empat Kursi Satu Partai

Dapil Minahasa-Tomohon juga mempunyai konfigurasi politik yang menarik. 

Empat dari delapan kursi dalam bahan tulisan ini berasal dari PDI Perjuangan. Secara politik, komposisi seperti itu tentu menghasilkan kekuatan representasi yang cukup besar bagi satu partai dalam satu dapil.

Tetapi jumlah kursi seharusnya tidak berhenti sebagai statistik.

Publik dapat bertanya apakah keberadaan empat wakil dari partai yang sama menghasilkan koordinasi yang lebih kuat dalam memperjuangkan agenda daerah.

Apakah ada persoalan yang diperjuangkan bersama?

Apakah ada agenda pembangunan yang dikawal secara kolektif?

Atau masing-masing tetap bekerja berdasarkan agenda politik dan konstituen masing-masing?

Tidak ada jawaban yang perlu dipaksakan dari pertanyaan tersebut.

Biarkan rekam jejak yang menjawab.

Sebab kekuatan politik paling mudah dibuktikan bukan melalui jumlah kursi, melainkan melalui apa yang dapat dilakukan dengan kursi tersebut.

Yang Kita Butuhkan Bukan Delapan Biografi

Pada akhirnya, mungkin publik tidak terlalu membutuhkan delapan biografi politik.

Kita sudah cukup sering membaca siapa pernah menjadi apa, menghadiri kegiatan di mana, bertemu siapa, dan menyerap aspirasi berapa orang.

Yang jauh lebih berguna adalah sebuah dokumen sederhana.

Misalnya:

Daftar aspirasi Dapil Minahasa-Tomohon.

Kolom pertama: masalah.

Kolom kedua: lokasi.

Kolom ketiga: siapa yang mengusulkan.

Kolom keempat: kapan diusulkan.

Kolom kelima: apakah masuk Pokir atau tidak.

Kolom keenam: apakah masuk APBD atau tidak.

Kolom ketujuh: statusnya—selesai, berjalan, tertunda, atau tidak dapat direalisasikan.

Kolom terakhir: alasan.

Sederhana.

Tidak perlu bahasa politik yang rumit.

Tidak perlu foto besar.

Tidak perlu slogan.

Dokumen seperti itu justru dapat menjadi jembatan paling nyata antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakilinya.

Demokrasi Tidak Berakhir di Kotak Suara

Ada kecenderungan dalam politik kita untuk menganggap pemilu sebagai garis akhir.

Setelah surat suara dihitung, pemenang ditetapkan, dan para anggota dewan dilantik, perhatian publik perlahan kembali kepada urusan masing-masing.

Padahal mandat politik baru benar-benar diuji setelah pelantikan.

Delapan kursi DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari Dapil Minahasa-Tomohon adalah delapan titik tempat kepentingan masyarakat seharusnya bertemu dengan proses kebijakan.

Di sana ada aspirasi.

Ada reses.

Ada Pokir.

Ada pembahasan anggaran.

Ada fungsi pengawasan.

Ada rapat.

Ada keputusan.

Tetapi di ujung semuanya, masyarakat hanya membutuhkan satu hal yang sangat sederhana:

hasil yang dapat diperiksa.

Bukan berarti setiap aspirasi harus menjadi proyek.

Tidak mungkin semua permintaan masyarakat dapat diwujudkan.

Anggaran terbatas. Kewenangan terbagi. Prosedur pemerintahan panjang. Tidak semua masalah dapat diselesaikan oleh DPRD.

Justru karena itulah transparansi menjadi penting.

Jika sebuah aspirasi tidak dapat direalisasikan, katakan mengapa.

Jika masih dalam proses, jelaskan sampai di mana.

Jika sudah selesai, tunjukkan hasilnya.

Dengan begitu, warga tidak hanya menjadi pemilih ketika pemilu tiba.

Mereka menjadi bagian dari proses pengawasan sepanjang masa jabatan.

Delapan Kursi, Satu Pertanyaan

Delapan kursi.

Satu dapil.

Ribuan suara.

Banyak aspirasi.

Dan satu pertanyaan yang pada akhirnya akan selalu kembali:

Apa yang terjadi setelah suara rakyat masuk ke ruang sidang?

Pertanyaan itu tidak ditujukan kepada satu orang.

Tidak pula kepada satu partai.

Ia ditujukan kepada sistem representasi itu sendiri.

Sebab wakil rakyat bukan hanya nama yang tercetak di surat suara.

Mereka adalah bagian dari sebuah mekanisme yang seharusnya memungkinkan warga mengetahui bagaimana kepentingannya diperjuangkan.

Karena itu, ukuran keberhasilan seorang anggota DPRD tidak harus selalu berupa proyek besar yang bisa difoto.

Kadang ukurannya justru lebih sederhana:

Apakah ia menjelaskan apa yang berhasil?

Apakah ia berani mengatakan apa yang gagal?

Apakah ia memberi tahu mengapa sebuah aspirasi tidak dapat diwujudkan?

Dan apakah warga dapat memeriksa jawabannya?

Demokrasi yang sehat bukan demokrasi tanpa kritik.

Ia adalah demokrasi yang memungkinkan kritik diuji dengan data, jawaban diuji dengan kenyataan, dan janji diuji oleh waktu.

Pada akhirnya, delapan kursi itu akan tetap berada di ruang sidang.

Yang berubah adalah orang yang mendudukinya.

Yang seharusnya tidak berubah adalah kewajiban untuk menjelaskan kepada siapa kursi itu sesungguhnya dipertanggungjawabkan.

Kepada rakyat.