Catatan dari Kota yang Belajar Keras—dan Membuktikannya
 |
Suasana tenang di lingkungan SD GMIM III Woloan saat papan pengumuman pelaksanaan ujian dipasang di area halaman sekolah. (foto: dorang)
📖 DAFTAR ISI |
Di kaki Gunung Lokon yang tidak pernah benar-benar tidur, ada kota yang juga tidak pernah benar-benar berhenti belajar.
Tomohon. Populasi 102.724 jiwa. Tinggi di atas permukaan laut 00-1.100 mdpl. Sering berkabut di pagi hari. Sesekali gemetar karena aktivitas vulkanik tetangganya. Dan—ini bagian yang tidak semua orang tahu—meraih nilai Raport Pendidikan tertinggi di Sulawesi Utara tiga tahun berturut-turut.
- 76,27 pada 2023.
- 77,7 pada 2024.
- 77,6 pada 2025.
Naik, naik, sedikit turun, tapi tetap terbaik.
Predikat: Tuntas Pratama.
Gelar ini terdengar seperti nama warung makan populer di kawasan pinggir pantai—tapi dalam terminologi Kemendikdasmen, ini adalah pengakuan formal bahwa Tomohon memenuhi Standar Pelayanan Minimal pendidikan di tingkat yang membuat daerah tetangga terkagum-kagum sambil diam-diam bertanya-tanya di mana mereka salah.
"Tomohon adalah barometer pendidikan se-Sulut," tulis beberapa portal berita lokal.
Barometer. Bukan sekadar peserta. Bukan sekadar kompetitor. Alat ukur. Yang artinya, ketika daerah lain ingin tahu di mana posisi mereka, mereka lihat Tomohon dulu.
Ini bukan berita kecil. Ini cerita tentang sebuah kota kecil yang memutuskan bahwa pendidikan bukan hanya anggaran, bukan hanya statistik, dan bukan hanya baliho kampanye. Ini cerita tentang 22.444 siswa, 1.069 guru, 768 rombel, dan satu sistem baru yang berani menyebut dirinya musuh korupsi.
Ekosistem yang Mengejutkan
Mari kita bicarakan angka dulu, karena angkanya sendiri sudah cukup membuat alis terangkat.
Kota Tomohon punya 159 sekolah. Untuk kota dengan sekitar seratus ribu jiwa, ini bukan angka kecil—ini ekosistem. Dari 327 lembaga PAUD, 68 sekolah SD, 24 SMP, 10 SMA, hingga 7 SMK. Didukung 1.069 guru yang mengatur 768 rombongan belajar, dan 297 tenaga tata usaha yang—mari kita akui— sering menjadi pahlawan yang paling tidak disebutkan dalam pidato Hari Pendidikan Nasional.
Total siswa: 22.444. Hampir seperempat dari seluruh penduduk kota adalah pelajar aktif.
Yang menarik—dan ini bukan hal yang selalu mudah diakui dalam narasi resmi pemerintah—adalah kenyataan bahwa mayoritas sekolah unggulan Tomohon adalah sekolah swasta. Dari 11 sekolah dengan nilai Raport Pendidikan 95 ke atas, 7 di antaranya adalah sekolah swasta. Empat sisanya negeri.
Komposisi 64 berbanding 36 persen.
Ini bukan kritik. Ini fakta ekosistem. Dalam kasus Tomohon, sekolah-sekolah Kristen/Katolik dan INPRES telah menjadi tulang punggung kualitas pendidikan selama puluhan tahun—jauh sebelum ada sistem penilaian, jauh sebelum ada Raport Pendidikan, bahkan jauh sebelum Tomohon resmi berdiri sebagai daerah otonom pada 2003. SD Inpres Santa Clara dan SD Negeri Katolik 1 Santo Yohanes sama-sama meraih nilai 97—tertinggi di seluruh jenjang SD kota ini. SMP Katolik Stella Maris? Nilai 97, tertinggi di jenjang SMP.
Ketika sekolah swasta lebih baik dari negeri, yang seharusnya kita tanyakan bukan "mengapa swasta lebih baik?" tapi "apa yang bisa sekolah negeri pelajari dari mereka?" Dan yang menggembirakan: beberapa sekolah negeri Tomohon sudah mulai memberikan jawaban yang tidak perlu minta maaf. SD Negeri 2 Tomohon meraih 95. SMP Negeri 2 Tomohon: 95. SMP Negeri 4 Tomohon: 95. Mereka bukan penonton di pesta yang diorganisir swasta. Mereka peserta yang serius.
Tiga TK Negeri: Bukan Anomali, Tapi Pola
Di antara 54 TK yang ada di Tomohon, hanya tiga yang berstatus negeri.
Tiga.
Dari 54.
Dan ketiganya punya cerita yang berbeda.
Yang tertua, lebih senyap kehadirannya dalam pemberitaan: TK Negeri Pembina PAUD di Woloan Satu Utara, Tomohon Barat. Tercatat dalam basis data Kemendikdasmen dengan NPSN 40104871. Tidak ada peresmian yang ramai, tidak ada foto wali kota dengan gunting pita yang beredar di media sosial. Ada, beroperasi, dan rupanya cukup dengan itu.
Yang kedua dalam kelompok ini adalah TK Negeri Lahendong—dahulu bernama TK Karya Lahendong, berdiri di Jalan Pertamina, Lingkungan 4, Kelurahan Lahendong, Tomohon Selatan. Bukan sekolah baru. Sekolah yang sudah cukup lama beroperasi hingga sempat melahirkan alumni yang kini duduk sebagai lurah. Pada 29 Agustus 2023, Wali Kota Tomohon, Caroll Senduk meresmikan perubahan statusnya menjadi TK negeri—membuka selubung papan nama, menandatangani prasasti, dan sekaligus mencanangkan program PAUD Holistik Integratif Tomohon di hari yang sama. Akreditasinya: A. Luas tanahnya: 352 meter persegi di kawasan yang hidupnya diwarnai deru Pertamina Geothermal Energy Lahendong.
"TK Karya Lahendong sudah melahirkan pemimpin masa depan di semua lini kerja," satu pernyataan yang beredar sehari sebelum peresmian. "Lahendong Hebat."
Kalimat yang terdengar seperti slogan kampanye—tapi dalam konteks ini, ada data yang menopangnya.
Yang ketiga adalah yang paling banyak mendapat sorotan: TK Negeri Taratara Tiga di Tomohon Barat, diresmikan 19 Januari 2026—TK negeri paling baru di kota ini.
Tiga TK negeri. Dua kecamatan: Tomohon Barat, Tomohon Selatan. Tomohon Utara, Tomohon Timur, dan Tomohon Tengah, belum punya.
Rasio keseluruhan tetap timpang: 3 negeri berbanding 51 swasta. Tapi kalau dibaca sebagai pola, ada sesuatu yang berbeda dari sekadar ketimpangan pasif. Ini adalah ketimpangan yang sedang bergerak—satu konversi status pada 2023, satu pendirian baru pada 2026, dan satu lagi yang diam-diam sudah ada lebih dulu. Pemerintah Kota Tomohon tidak menyelesaikan masalah ini dalam satu hari, tapi mereka juga tidak berpura-pura masalahnya tidak ada.
Di kota yang mengklaim diri sebagai barometer pendidikan se-Sulut, pertanyaan tentang akses PAUD negeri untuk keluarga yang tidak mampu membayar iuran swasta—bahkan yang paling terjangkau sekalipun—adalah pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab. Tapi setidaknya, sudah mulai dijawab. Pelan-pelan. Dengan prasasti. Dengan papan nama baru. Dan dengan satu lurah yang dulu pernah duduk di kursi kecil TK Karya Lahendong.
Malam 24 Mei 2026
Di 1.655 rumah yang tersebar dari Tomohon Utara hingga Tomohon Selatan, dari Tomohon Timur hingga Tomohon Barat, ada kegugupan yang serupa. Para siswa kelas IX SMP dan kelas VI SD telah menuntaskan TKA—Tes Kemampuan Akademik—sebuah instrumen penilaian baru yang mengukur dua hal sederhana: kemampuan matematika dan literasi Bahasa Indonesia.
Sederhana? Ya, dari sisi mata ujian.
Tapi bukan sederhana dalam arti akibat.
TKA adalah pintu masuk. Atau lebih tepatnya, TKA adalah kunci yang menentukan pintu mana yang terbuka. Karena mulai 2026, penerimaan murid baru tidak lagi sepenuhnya bergantung pada nasib domisili, koneksi orang tua, atau—dan ini yang paling penting disebutkan secara eksplisit—kemampuan finansial untuk "menitipkan" nama ke kepala sekolah yang tepat.
Masuk ke sini: CSSR.
CSSR: Sistem yang Berani Menyebut
Pada 13 Mei 2026, di Hotel Grand Master Villa Tomohon, Pemerintah Kota Tomohon meluncurkan Central System for Student Registration dengan cara yang tidak biasa: dengan mengundang polisi dan jaksa ke dalam ruangan yang sama dengan kepala sekolah.
Polres Tomohon hadir. Kejari Tomohon hadir. Dinas Dikbud hadir. Kepala sekolah TK, SD, dan SMP negeri se-kota—hadir semua.
Dan di hadapan mereka semua, ada kalimat yang ditulis resmi dalam dokumen komitmen bersama: "Satuan pendidikan tidak boleh memanfaatkan SPMB untuk tindakan koruptif. Sanksi: pidana."
Ini bukan sekadar basa-basi good governance yang biasanya hanya hidup di slide PowerPoint rapat koordinasi. Ini adalah pernyataan yang menempatkan kepala sekolah dalam posisi yang tidak bisa pura-pura tidak tahu: jika ada yang main-main dengan SPMB, ada nama yang bisa dipanggil ke kantor Kejari.
Sistem CSSR sendiri bekerja melalui empat jalur: domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi—sesuai Permendikdasmen No. 3 Tahun 2025. Masing-masing jalur punya logika yang seharusnya menutup celah kolusi. Jalur domisili berbasis alamat tinggal yang terverifikasi. Jalur afirmasi untuk kelompok rentan. Jalur prestasi berbasis data akademik dan non-akademik yang terukur. Jalur mutasi untuk yang pindah wilayah.
Apakah ini sistem yang sempurna? Tidak ada sistem yang sempurna.
Tapi ini sistem yang lebih jujur dari sistem sebelumnya—dan dalam konteks pendidikan Indonesia, "lebih jujur" adalah kemajuan yang tidak boleh diremehkan.
Wali Kota Caroll J. A. Senduk dan Wakil Walikota Sendy G. A. Rumajar menandatangani komitmen bersama peluncuran sistem ini. Nama mereka terpampang. Yang artinya—seperti semua penandatanganan dokumen publik—ada akuntabilitas yang terasosiasi dengan nama tersebut. Bukan jaminan. Tapi akuntabilitas.
Pawai Bocah dan Logika Bunga
Di tengah semua keseriusan ujian, sistem, dan komitmen anti-korupsi, ada momen yang terasa seperti napas: 4 Mei 2026, Pawai Bocah HARDIKNAS.
Ribuan anak TK dan SD kelas 1-3 turun ke jalan kota Tomohon. Bukan dengan kertas ujian. Bukan dengan seragam formal. Dengan kostum warna-warni, dengan defile yang berisik dan menyenangkan, dengan wajah-wajah yang belum tahu apa itu Raport Pendidikan tapi sudah tahu cara bahagia di pagi hari.
Bank Indonesia Perwakilan Sulut ikut hadir bersama Dinas Pendidikan. Ada yang melihat ini sebagai agenda seremonial. Tapi ada cara lain untuk membacanya: sebagai pengingat bahwa tujuan akhir dari semua sistem, semua nilai, semua komitmen anti-korupsi itu—adalah anak-anak ini. Bukan angka. Bukan predikat. Bukan trofi.
Anak-anak yang berjalan di bawah bayangan Gunung Lokon dengan bunga-bunga di kepala mereka.
Tomohon memang dikenal sebagai Kota Bunga. Dan ada logika yang indah di balik identitas itu: bunga tumbuh paling baik ketika tanahnya dirawat dengan serius, tapi tidak dilupakan bahwa tujuan akhirnya adalah mekar—bukan sekadar bertahan.
SMKN 1 Tomohon: Bukti yang Tidak Perlu Berteriak
Di sebuah acara kelulusan yang dilaporkan salah satu portal berita lokal pada Mei 2026, SMKN 1 Tomohon mencatat sesuatu yang sederhana tapi kuat: 130 siswa menamatkan pendidikan tahun ajaran 2025/2026. Seratus persen lulus.
Tidak ada yang perlu mengulang.
Dalam lanskap pendidikan vokasi Indonesia yang sering dipandang sebelah mata—"SMK itu untuk yang tidak bisa masuk SMA," kata narasi yang sudah terlalu lama beredar—angka 100 persen adalah pernyataan yang berbunyi tanpa perlu suara keras.
"Orang tua siswa mengapresiasi keberadaan SMKN 1 Tomohon," tulis media.
Apresiasi orang tua. Ini metrik yang tidak ada dalam Raport Pendidikan, tapi mungkin salah satu yang paling penting: apakah keluarga merasa sekolah ini layak dipercaya?
Di Tomohon, jawabannya tampaknya: ya.
Yang Belum Selesai
Tidak ada cerita pendidikan yang benar-benar selesai di akhir tahun ajaran.
Raport Pendidikan 2026 belum rilis. Kemendikdasmen memperkirakan data akan tersedia menjelang akhir tahun. Dan mulai 2026, ada perubahan dalam sistem penamaan raport tersebut—detail teknis yang tampak kecil tapi menandai bahwa sistem penilaian nasional sendiri terus berevolusi, tidak membeku dalam satu format.
CSSR baru saja diluncurkan. Pendaftaran SPMB luring dimulai 22 Juni 2026. Ini adalah uji coba pertama sistem baru dalam kondisi nyata—bukan simulasi, bukan sosialisasi, tapi proses yang melibatkan siswa sungguhan, orang tua sungguhan, dan celah-celah yang hanya akan terlihat ketika sistemnya benar-benar berjalan.
TK Negeri Taratara Tiga baru saja diresmikan. Ia butuh waktu untuk membangun reputasinya.
Dan dari 1.655 siswa kelas IX yang sudah menyelesaikan TKA—banyak di antaranya sedang menunggu. Menunggu hasil. Menunggu pengumuman jalur mana yang akan membawa mereka ke jenjang berikutnya.
Barometer yang Tidak Boleh Turun
Wakil Gubernur Sulawesi Utara pernah mengatakan, pada September 2024, bahwa Tomohon memiliki indeks pendidikan tertinggi se-Sulawesi Utara. Ia mengatakannya di hadapan Wali Kota Caroll Senduk.
Pujian dari atasan kepada bawahan. Dalam tradisi birokrasi Indonesia, ini bisa menjadi akhir dari sebuah cerita: selesai, terbukti, tinggal pertahankan.
Tapi "barometer" bukan gelar yang bisa disimpan di lemari dan sesekali dilap supaya tidak berdebu. Barometer yang tidak dirawat—yang tidak terus dikalibrasi—akan kehilangan akurasi. Ia akan tetap terlihat seperti alat ukur, tapi tidak lagi mengukur apa pun dengan benar.
Tomohon sudah membuktikan konsistensi tiga tahun. Raport 2023, 2024, 2025—semuanya terbaik se-Sulut. Ini bukan keberuntungan. Ini adalah hasil dari 1.069 guru yang masuk kelas setiap pagi, 22.444 siswa yang duduk di bangku mereka, 297 tenaga tata usaha yang memastikan roda administrasi berputar, dan setidaknya sebagian pejabat yang menganggap jabatannya sebagai tanggung jawab, bukan hanya posisi.
Di bawah asap tipis Gunung Lokon, di antara kebun bunga dan aroma khas udara pegunungan Minahasa, ada kota yang memutuskan untuk serius soal pendidikan.
Dan sejauh ini, keputusan itu terbukti benar.
Ditulis berdasarkan data resmi Kemendikdasmen, BPS Kota Tomohon, Raport Pendidikan 2023–2025, dan liputan media lokal Sulawesi Utara. Semua angka terverifikasi dari sumber primer.
Komentar
Posting Komentar