Negeri yang Sedang Demam: Catatan Satu Minggu Ketika Keranda, Ijazah, dan Emas Bertemu di Headline yang Sama

Sebuah perjalanan dari halaman belakang Sulawesi Utara menuju ruang sidang Jakarta—dan kembali lagi—untuk memahami kenapa Indonesia Juni 2026 terasa seperti satu episode sinetron yang terlalu banyak subplot.

Sebuah ilustrasi editorial yang menggambarkan sengkarut realitas Indonesia di bulan Juni 2026. Dari palu sidang di Jakarta, lubang tambang yang merusak alam, bilik suara di pelosok daerah, hingga selebrasi budaya—semuanya berkelindan dalam satu benang merah yang sama, memperlihatkan bagaimana kebijakan makro dan kehidupan akar rumput saling memengaruhi.

📖 DAFTAR ISI

Negeri yang Tidak Pernah Sepi Berita

Ada minggu-minggu tertentu dalam hidup sebuah bangsa di mana semua hal seolah sepakat untuk terjadi bersamaan—seperti grup keluarga yang tiba-tiba ribut membahas lima topik berbeda dalam satu malam, dan tak ada yang mau mengalah untuk ganti subjek.

Minggu ini, Indonesia mengalaminya secara nyata. 

Di Jakarta, dua figur publik diciduk pagi buta gara-gara ijazah yang sudah diributkan delapan bulan.
Di Manado, mahasiswa membawa keranda ke depan gedung dewan sambil diguyur gas air mata.
Di Ratatotok, tambang emas yang beroperasi diam-diam selama dua dekade akhirnya menyeret dua tersangka baru.
Di 131 desa se-Kabupaten Minahasa, demokrasi paling akar rumput sedang bersiap menentukan siapa yang berhak duduk di balai desa lima tahun ke depan.
Dan di Tomohon, kota kecil penuh bunga itu, justru sedang merayakan rekor predikat keuangan paling bersih yang bisa didapat sebuah daerah, serta sedang promosi Festival Bunga 2026, sehingga kepala daerah harus berkeliling ke beberapa kota di jawa.

Lima panggung, satu republik, satu minggu yang sama. Mari kita susuri satu per satu—dimulai bukan dari Istana, tapi dari rumah kita sendiri: Sulawesi Utara.

Babak Satu: Tomohon dan Kebiasaan—Rajin Bersih, Rajin Berbunga

Ada kota yang kalau ditanya prestasinya, jawabannya panjang seperti daftar belanja menjelang hari raya. Tomohon, misalnya. Per akhir Mei 2026, kota ini resmi mengoleksi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 berturut-turut dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2025.

Tiga belas kali. Bayangkan itu setara tiga belas tahun seseorang tak pernah telat bayar cicilan, tak pernah lupa servis kendaraan, dan tak pernah absen kondangan tetangga. Di Indonesia, konsistensi semacam ini layak diberi piagam khusus—atau setidaknya dijadikan studi kasus, karena kita semua tahu betapa Wajar Tanpa Pengecualian itu sering dianggap remeh padahal sebenarnya mahal harganya.

Angka-angka lain pun ikut tersenyum. Pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga 2025 menyentuh 5,61 persen, melampaui rata-rata regional Sulawesi Utara. Kemiskinan ditekan sampai 4,86 persen—kesenjangan ekonomi terendah se-provinsi. Untuk ukuran kota kecil yang lebih dikenal lewat bunga krisan dan pasar ekstrem yang bikin turis asing pingsan melihatnya, ini prestasi yang pantas dirayakan tanpa harus dilebih-lebihkan.

Dan tentu saja, bulan Agustus nanti giliran bunga-bunga unjuk gigi: Tomohon International Flower Festival (TIFF) 2026 digelar 7–12 Agustus, menargetkan 400 ribu wisatawan, dengan puncaknya Tournament of Flowers pada 8 Agustus. Kalau kota lain sibuk membangun mal, Tomohon sibuk menanam bunga dan berharap dunia datang menciumnya.

Tapi—dan selalu ada "tapi" dalam jurnalisme yang jujur—prestasi administratif yang rapi tidak otomatis berarti tak ada 'PR'. WTP bicara soal kepatuhan laporan keuangan, bukan jaminan bahwa setiap rupiah dipakai untuk hal yang paling dibutuhkan rakyat. Predikat bersih dari BPK itu ibarat nilai ujian matematika sempurna—bagus, tapi belum tentu menjamin si anak jago hidup bermasyarakat. Dan seperti akan kita lihat nanti di babak-babak berikutnya, ironi itu justru akan terasa lebih tajam ketika mahasiswa provinsi yang sama turun ke jalan menuntut hal yang sama sekali berbeda: keadilan ekonomi yang dirasakan, bukan cuma tercatat rapi di kertas BPK.

Babak Dua: Ratatotok, Emas, dan Dua Dekade yang Terlewatkan

Sekarang kita geser ke Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), tepatnya Ratatotok—daerah yang sejak 2005 diam-diam jadi tambang emas tanpa izin resmi yang memadai. Dua puluh tahun. Itu bukan typo. Itu cukup lama untuk seorang bayi yang lahir saat tambang ini mulai beroperasi sekarang sudah bisa ikut Pilhut sebagai pemilih pemula.

Pada 18 Juni 2026, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menetapkan dua tersangka baru dalam kasus pengelolaan tambang PT HWR: BAT, mantan Kepala Dinas ESDM Sulut periode 2019, dan HJ, warga negara asing asal Tiongkok yang menjabat Manajer Operasional PT HWR sejak 2020 hingga 2025.

Modusnya ironisnya sederhana—sesederhana orang membuat surat keterangan tanpa benar-benar mengeceknya: BAT disebut menyusun studi kelayakan tanpa eksplorasi lapangan, memakai data dari perusahaan lain, lalu menerima Rp200–300 juta. HJ disebut mengolah dan menjual emas tanpa Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang sah selama tiga tahun, sembari memalsukan data produksi.

Hasilnya? Kerugian negara dan lingkungan ditaksir Rp45 miliar—Rp17 miliar dari kerusakan 43 hektare lahan (dihitung ahli IPB), dan Rp28 miliar dari penjualan emas yang tak sesuai aturan. Empat puluh tiga hektare itu setara 4,3 juta meter persegi tanah yang butuh bukan cuma uang, tapi waktu—mungkin satu generasi—untuk benar-benar pulih.

BAT kini ditahan di Rutan Kelas IIA Manado. HJ berstatus DPO setelah tiga kali mangkir panggilan penyidik tanpa alasan—sebuah pola yang, jujur saja, sudah jadi semacam genre tersendiri dalam dunia hukum kita: kabur dulu, baru nanti ngobrol soal keadilan. Kejati Sulut sendiri menyebut masih ada kemungkinan tersangka lain menyusul, mengingat skala dan durasi aktivitas ilegal ini.

Yang menarik—dan menyedihkan sekaligus—adalah betapa lamanya proses ini berjalan sebelum hukum benar-benar turun tangan. Dua dekade adalah waktu yang cukup panjang bagi sebuah kejahatan lingkungan untuk tumbuh dari benih jadi pohon rindang. Pertanyaannya bukan lagi "kenapa baru sekarang ditindak", tapi "berapa banyak Ratatotok lain yang masih menunggu giliran disorot?"

Babak Tiga: 131 Desa, 60 Wajah Lama, dan Demokrasi yang Turun ke Akar Rumput

Di tengah drama tambang dan laporan keuangan, ada satu hajatan demokrasi yang berlangsung lebih senyap tapi tak kalah penting: Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) Serentak 2026 di Kabupaten Minahasa, melibatkan 131 desa—129 desa reguler dan 2 desa hasil pemekaran.

Pilhut ini sempat molor dari rencana awal 2025 karena petunjuk teknis dari Kemendagri belum turun—alasan klasik birokrasi Indonesia yang sudah jadi semacam meme tak tertulis: "Tunggu juknis dulu ya." Sosialisasi baru dimulai Maret 2026 di 22 kecamatan, dan calon resmi ditetapkan pada Mei.

Yang membuat Pilhut ini layak dicermati adalah angka 60 incumbent yang kembali "turun gelanggang"—istilah yang dipakai sendiri oleh media lokal, seolah ini gelanggang gulat, bukan kontestasi kepemimpinan desa. Enam puluh dari 131 kepala desa lama memilih bertarung lagi mempertahankan kursinya. Ini bukan hal aneh—petahana memang biasanya unggul modal popularitas dan jaringan. Tapi ini juga mengingatkan kita bahwa demokrasi desa, sekecil apa pun skalanya, tetap rawan pada pertanyaan klasik: regenerasi kepemimpinan, atau status quo yang dipertahankan karena nyaman?

Bupati Kabupaten Minahasa, Robby Dondokambey, menyatakan komitmennya agar pelaksanaan berjalan kondusif, jujur, dan adil—kalimat yang, harus diakui, sudah jadi formula wajib setiap pejabat menjelang pemilihan apa pun. Yang lebih konkret justru kabar dari Desa Tonsealama di Tondano Utara, yang terpilih sebagai calon Desa Antikorupsi 2025 mewakili Minahasa. Setidaknya ada satu titik terang: di tengah isu tambang ilegal dan incumbent yang bertahan, ada desa yang justru berusaha membangun reputasi sebaliknya.

Pilhut mungkin tidak akan jadi headline nasional. Tapi justru di sinilah demokrasi diuji paling jujur—bukan di panggung besar dengan kamera dan podium, tapi di balai desa dengan kotak suara sederhana dan ratusan warga yang saling kenal nama, bahkan kenal utang piutangnya.

Babak Empat: Kairagi Memanas—Ketika Mahasiswa Manado Bawa Keranda ke DPRD

Sementara Minahasa sibuk menyiapkan kotak suara, ada panggung lain yang justru memanas di Manado: halaman Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara di Kairagi, Rabu siang menjelang sore, 17 Juni 2026.

Bukan demo kaleng-kaleng. Puluhan mahasiswa dari berbagai aliansi kampus long march dari Taman Makam Pahlawan Kairagi sambil meneriakkan penolakan kenaikan harga BBM nonsubsidi dan program Makan Bergizi Gratis (MBG)—gabungan suara nasional dan keluhan kampus. Sampai di depan kantor dewan, mereka membawa properti yang langsung jadi sorotan kamera: keranda bertempel foto Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Simbol yang gamblang, gaya orasi jalanan klasik—kalau aspirasi tak didengar lewat mikrofon, biar keranda yang bicara.

Total ada 16 tuntutan yang dibawa, campuran isu nasional dan lokal: dari "turunkan rezim Prabowo-Gibran" dan restrukturisasi kabinet yang dianggap kegemukan, sampai desakan penuntasan kasus pelecehan seksual di Sulut dan penolakan komersialisasi pengelolaan MBG oleh institusi kampus. Satu daftar yang menunjukkan mahasiswa Manado tidak cuma meniru gelombang Jakarta—mereka menambahkan pekerjaan rumah daerah sendiri ke dalam paket tuntutan.

Situasi awalnya tertib—orasi bergantian, atribut simbolis, suasana mendung yang cocok untuk drama. Tapi sore harinya berubah arah ketika massa berusaha mendobrak pagar gerbang utama untuk bertemu pimpinan dewan. Pagar roboh, massa merangsek masuk, aparat membalas dengan gas air mata dan water cannon. Mahasiswa terdorong mundur sampai ke depan SPBU Kairagi, sekitar 200 meter dari kantor DPRD. Sejumlah pendemo diamankan—beberapa sempat bersembunyi di toko dan lorong sekitar lokasi sebelum akhirnya "disuruh jalan jongkok" oleh petugas, sebuah adegan yang, sayangnya, sudah jadi pemandangan akrab tiap kali demonstrasi di Indonesia berakhir ricuh.

Warga sekitar lokasi mengaku resah—bukan karena tidak setuju dengan aspirasi yang disuarakan, tapi karena kericuhan selalu punya cara menyeret orang-orang yang sebenarnya cuma ingin pulang kerja dengan tenang. "Kalau hanya keluarkan aspirasi tidak masalah, jangan sampai ricuh," kata salah seorang warga kepada media lokal—kalimat sederhana yang sebenarnya merangkum harapan mayoritas publik soal demonstrasi di mana pun: didengar, bukan dihindari.

Gelombang ini bukan kejadian tunggal. Ia menyambung dari rangkaian aksi nasional yang sudah bergulir sejak 12 Juni di Jakarta—dimulai oleh aliansi BEM Universitas Indonesia dengan tajuk "Menuju Indonesia Bangkrut" di kawasan Sudirman-Bundaran HI, berlanjut 15 Juni dengan aksi "Tata Ulang Indonesia" menuju Istana dan ribuan personel kepolisian dikerahkan mengamankan titik-titik di Monas dan DPR, lalu memuncak 17 Juni dengan tajuk "Indonesia Darurat" dari BEM SI Jawa Barat, dan terus berlanjut hingga 19 Juni dengan mahasiswa Universitas Trisakti turun lagi ke depan Gedung DPR/MPR—tanggal yang tak lepas dari muatan simbolis sejarah 1998. Gelombang ini menyebar ke berbagai kota: Medan, Palembang, Surabaya, Makassar—dan kini Manado. Tuntutan nasionalnya nyaris seragam di mana pun: turunkan harga BBM dan bahan pokok, evaluasi atau hentikan program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, tolak militerisme di ranah sipil, tinjau ulang UU TNI dan UU Polri.

Di tengah gelombang protes nasional yang menuntut evaluasi anggaran negara, Sulawesi Utara, Kota Tomohon justru baru saja merayakan WTP ke-13 dari BPK. Dua realitas yang hidup berdampingan dalam provinsi yang sama: laporan keuangan yang rapi di atas kertas, dan mahasiswa di jalan yang merasa kondisi ekonomi rakyat tidak serapi angka-angka itu. Bukan kontradiksi yang aneh—justru pengingat bahwa opini WTP bicara soal kepatuhan administrasi, bukan jaminan bahwa kebijakan ekonomi di atasnya sudah dirasakan adil oleh semua orang.

Babak Lima: Jakarta—Ijazah, Penangkapan, dan Drama yang Tak Kunjung Tamat

Sekarang, panggung utama. Jumat pagi, 19 Juni 2026, dua nama yang sudah lama jadi langganan linimasa—Roy Suryo dan dr Tifauziah Tyassuma (dr. Tifa)—diamankan penyidik Polda Metro Jaya. Roy Suryo dijemput di rumahnya di Bintaro pukul 07.00 WIB; dr. Tifa lebih dulu, di apartemennya di Jakarta, pukul 06.47 WIB.

Kasusnya bukan barang baru: tuduhan pencemaran nama baik terkait klaim ijazah palsu Presiden Joko Widodo, yang mereka angkat lewat buku "Jokowi's White Paper" bersama Rismon Sianipar. Keduanya sudah berstatus tersangka sejak November 2025, dan pada 2 Juni 2026 berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Yang menarik dari penangkapan ini bukan soal hukumnya semata—karena secara prosedural, polisi menyebutnya sebagai langkah lazim menuju tahap dua, yaitu pelimpahan tersangka dan barang bukti ke jaksa. Yang menarik adalah bagaimana reaksi publik langsung terbelah dua, secepat orang membagi kubu di grup keluarga WhatsApp saat membahas politik.

Kuasa hukum Roy Suryo, Petrus Selestinus, menyebut penangkapan ini "tindakan represif", mengingat kliennya selama ini kooperatif dan rutin wajib lapor—argumen yang masuk akal secara prosedural: kalau berkas sudah lengkap, kenapa tidak cukup surat panggilan? Sementara di sisi lain, Kombes Pol. Budi Hermanto menegaskan bahwa penangkapan ini murni bagian standar proses hukum begitu berkas P21 turun.

Dan dr. Tifa—entah karena memang punya prinsip atau sekadar strategi komunikasi yang piawai—memilih jalur paling tenang: tetap mengikuti ujian program doktoralnya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia secara daring, persis di tengah lingkungan kepolisian. Sebuah adegan yang, harus diakui, punya nilai sinema tersendiri: diperiksa sambil sidang akademik. Republik ini memang tak pernah kehabisan ironi yang sulit dikarang fiksi sekalipun.

Di balik drama personalnya, kasus ini sebenarnya menyentuh pertanyaan yang lebih besar dan lebih penting dari sekadar ijazah satu orang: di mana batas antara kebebasan menyuarakan kecurigaan publik dan pencemaran nama baik yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum? Itu pertanyaan yang akan terus relevan, siapa pun presidennya, siapa pun yang menuduh—dan menariknya, ia muncul di pekan yang sama ketika ribuan mahasiswa justru turun ke jalan menuntut hal yang sebaliknya: lebih banyak ruang bersuara, bukan lebih sedikit.

Babak Enam: Republik yang Juga Sedang Bersih-Bersih Rumah Sendiri

Sementara drama ijazah dan gelombang demonstrasi menyita perhatian, ada catatan lain yang nyaris tenggelam: sepanjang 2025, KPK mencatat 11 Operasi Tangkap Tangan, didominasi pejabat daerah, jaksa, wakil menteri, hingga direksi BUMN. Desember saja menyumbang dua OTT besar—di Banten (sembilan orang diamankan, termasuk satu jaksa, dengan barang bukti uang Rp900 juta) dan di Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan (tiga jaksa struktural diduga melakukan pemerasan).

Penegak hukum menangkap sesama penegak hukum. Ironi ini sebenarnya kabar baik sekaligus kabar buruk sekaligus: kabar buruk karena menunjukkan korupsi memang masih bersarang di institusi yang seharusnya jadi garda terdepan, tapi kabar baik karena setidaknya mekanisme pengawasan masih bekerja—tidak semua dibiarkan lolos begitu saja.

Republik yang Sibuk, Tapi Tak Pernah Berhenti Mencatat

Dari kebun bunga Tomohon, lubang tambang Ratatotok, balai desa di 131 titik Minahasa, halaman DPRD Sulut yang diselimuti gas air mata, sampai pintu apartemen di Jakarta pagi-pagi buta—minggu ini Indonesia menunjukkan wajahnya yang khas: ribut, rumit, kadang menggemaskan, kadang menyebalkan, tapi selalu sibuk mencatat dirinya sendiri.

Tomohon mengajarkan bahwa konsistensi administratif itu mungkin, asal mau telaten—tapi juga mengingatkan bahwa kertas yang rapi tak selalu mencerminkan dompet warga yang lega. Ratatotok mengingatkan bahwa kejahatan lingkungan bisa tumbuh diam-diam selama dua dekade kalau tak ada yang benar-benar menengok. Pilhut Minahasa menunjukkan demokrasi paling akar rumput tetap berjalan, dengan segala dinamika incumbent dan harapan regenerasi. Kairagi mengingatkan kita bahwa suara mahasiswa, sekeras dan seberisik apa pun, lahir dari kegelisahan yang nyata—bukan dari kebiasaan demo semata. Dan di Manado, di bawah langit mendung itu, mahasiswa membawa keranda dengan wajah dua pemimpin negeri—bukan untuk mendoakan kematian siapa pun, tapi untuk mengingatkan bahwa harapan publik bisa juga "dikuburkan" kalau terus diabaikan. Gas air mata mungkin membubarkan massa sore itu, tapi tidak membubarkan pertanyaan yang mereka bawa pulang.

Jakarta, seperti biasa, mengingatkan kita bahwa di republik ini, bahkan urusan ijazah bisa jadi drama hukum berbulan-bulan—sementara di waktu yang sama, ribuan anak muda lain memilih turun ke jalan untuk persoalan yang mereka anggap jauh lebih mendesak: harga beras, harga BBM, dan masa depan yang terasa makin sulit dijangkau.

Bukan berarti kita harus sinis pada semuanya. Justru sebaliknya—di tengah riuhnya berita, ada baiknya kita tetap menaruh harapan kecil: bahwa proses hukum, sekalipun lambat dan penuh drama, masih berjalan; bahwa desa-desa kecil masih punya ruang untuk memilih pemimpinnya sendiri; bahwa kota sekecil Tomohon bisa jadi contoh tata kelola yang rapi; dan bahwa mahasiswa yang turun ke jalan, dengan segala kekisruhannya, sebenarnya sedang melakukan satu hal yang paling mendasar dalam demokrasi: menolak diam.

Indonesia bukan negeri yang sempurna. Tapi ia negeri yang terus mencatat dirinya—dan selama pencatatan itu jujur, selalu ada ruang untuk memperbaiki diri.