Pokir dan Janji yang Tidak Pernah Tiba

Delapan Wakil Rakyat, Satu Pertanyaan Lama: Sebenarnya Kalian di Sana Sedang Apa?

Catatan tentang delapan kursi, lubang di jalan yang sama, dan ritual tiga kali setahun yang kita semua sudah hafal dialognya.

Kondisi ruas jalan Kamasi-Woloan yang masih memprihatinkan dengan banyaknya lubang yang membahayakan pengendara. Meskipun ada upaya penambalan, hasilnya belum merata dan sebagian besar lubang masih menganga di ruas jalan ini. (foto: dorang)

📖 DAFTAR ISI

Ada sebuah adegan yang sudah terlalu sering dimainkan di berbagai sudut Minahasa dan Tomohon.

Seorang pria atau perempuan berjas—atau minimal berkemeja rapi dengan lencana partai di dada—tiba di balai desa dengan rombongan kecil. Satu asisten membawa clipboard. Satu lagi memegang kamera ponsel untuk dokumentasi. Ada yang siap meng-upload ke Facebook dalam hitungan menit.

Warga sudah menunggu. Kopi sudah dituang. Keluhan sudah disiapkan dalam kepala masing-masing—jalan berlubang sudah beberapa tahun, drainase yang sudah tidak terlihat, irigasi yang mampat, anak muda yang butuh beasiswa, atau lapangan pekerjaan tapi tidak tahu harus ke mana.

Lalu dimulailah dialog yang, jika kamu sudah pernah menghadirinya sekali, kamu sudah tahu seluruh naskahnya:

"Kami sangat mengapresiasi masukan dari masyarakat…"

"Ini akan kami perjuangkan dengan serius…"

"Semoga ini segera masuk Pokir."

Pokir—Pokok-Pokok Pikiran. Sebuah dokumen yang terdengar sangat serius, sangat teknis, sangat meyakinkan. Sebuah kata yang diucapkan dengan penuh kepercayaan diri—seolah menyebutnya sudah cukup sebagai bukti kerja.

Rombongan pulang. Warga tersenyum. Jalan itu tetap berlubang.

Delapan Kursi di Gedung Yang Jauh

Di DPRD Provinsi Sulawesi Utara, ada delapan kursi yang secara resmi mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Minahasa-Tomohon.

Delapan kursi. Bukan satu, bukan tiga. Delapan.

Jika kita bagi rata, masing-masing menanggung sekitar seratus ribu warga lebih. Dan di antara delapan orang itu, dua beralamat di Kota Tomohon: Vonny Jane Paat dan Melisa Gerungan, keduanya politisi PDI Perjuangan. Keduanya sudah cukup lama menghuni kursi itu. Keduanya, dalam logika paling sederhana sekalipun, seharusnya paling dekat dengan lubang jalan yang ada di depan mata mereka setiap pagi.

Kemudian ada Inggried J.N.N Sondakh politisi Partai Golkar, Gracia Yubelinda Oroh politisi Partai Gerindra, Rhesa Reynard Andreas Waworuntu dan Pierre Johan Makisanti politisi PDI Perjuangan, Frangky Mamesah politisi Partai Demokrat, dan Braian R.L Waworuntu politisi Partai Nasdem.

Delapan nama. Delapan partai—atau setidaknya empat partai dengan delapan wajah. Delapan orang yang pada hari pelantikan berfoto di depan gedung megah sambil berjanji menjadi suara rakyat.

Pertanyaannya, suara rakyat yang mana?

Yang versi foto dokumentasi reses yang diunggah ke media sosial? Atau yang versi keluhan nyata tentang jalan Kamasi-Woloan yang kondisinya bisa merusak ban motor dan menguji kesabaran pengendara?

Tentang Jalan Itu

Kamis, 11 Juni 2026. Ada kabar baik—atau setidaknya setengah kabar baik.

Ruas jalan yang menghubungkan Kamasi (pusat kota Tomohon) dengan Woloan (kawasan wisata industri rumah panggung yang sering dipromosikan ke wisatawan) akhirnya mengalami penambalan. Tim datang. Mesin datang. Aspal panas datang.

Tapi yang datang tidak cukup untuk menutupi semua lubang.

Di sana-sini masih menganga. Ada yang hanya ditutup paving—solusi yang, dalam bahasa konstruksi, kurang lebih setara dengan menaruh plester di luka yang butuh jahitan. Sebuah penyelesaian yang terlihat sudah dikerjakan tapi belum selesai dikerjakan. Atau mungkin memang begitu skemanya: tambal sebagian, biarkan yang lain menunggu tender berikutnya, atau menunggu teriakan warga berikutnya—apalagi jika sudah ada korban jiwa karena kecelakaan lalu lintas.

Maka datanglah Senin, 15 Juni 2026, dengan kabar yang seharusnya tidak perlu ada.

Seorang warga—yang kebetulan juga politisi salah satu partai—memutuskan tidak lagi menunggu. Dengan uang pribadi, bekerja sama dengan salah satu ormas kerohanian, ia menambal sendiri lubang-lubang yang masih menganga di jalan provinsi yang membelah Woloan Raya. Bukan dengan dana pemerintah. Bukan hasil Pokir yang akhirnya turun. Tapi dengan kantong sendiri.

Ini kabar yang mengharukan sekaligus menampar. Mengharukan karena masih ada orang yang peduli. Menampar karena pertanyaannya langsung muncul dan tidak mudah dijawab: apakah perbaikan jalan provinsi—yang notabene dibangun dari pajak warga—harus menunggu uluran tangan warga itu sendiri? Kalau iya, lalu untuk apa ada delapan wakil rakyat di gedung dewan sana?

Ini bukan tentang menyalahkan petugas teknis di lapangan. Mereka bekerja dengan anggaran yang ada. Ini tentang pertanyaan yang lebih besar: dari delapan wakil rakyat Dapil Minahasa-Tomohon, siapa yang secara spesifik memperjuangkan perbaikan jalan ini? Berapa anggaran yang berhasil dialokasikan? Dan kenapa hasilnya masih tambal sulam—sampai warga harus merogoh kocek sendiri untuk menutup yang tersisa?

Tidak ada yang menjawab. Bukan karena mereka tidak tahu—mungkin mereka tahu. Tapi tidak ada mekanisme yang memaksa mereka untuk menjawab.

Sistem yang Nyaman dengan Dirinya Sendiri

Di sinilah masalah sebenarnya bukan tentang orangnya, tapi tentang sistemnya.

Sistem ini bekerja dengan sangat efisien untuk menghasilkan satu hal: kesan akuntabilitas tanpa substansi akuntabilitas.

Caranya sederhana dan sudah terbukti bertahan selama puluhan tahun:

Tahap satu: Lakukan reses. Datangi warga. Dengarkan. Catat dengan wajah serius. Foto.

Tahap dua: Upload ke media sosial. Caption-nya selalu kira-kira sama: "Mendengarkan aspirasi masyarakat di kelurahan atau desa. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Aspirasi ini akan kami perjuangkan!"

Tahap tiga: Masukkan aspirasi ke Pokir. Pokir diserahkan ke eksekutif. Eksekutif menimbang berdasarkan banyak pertimbangan—anggaran, prioritas, kedekatan dengan siapa, dan variabel-variabel lain yang tidak selalu transparan.

Tahap empat: Tunggu lima tahun. Ulang dari tahap satu.

Tidak ada tahap lima yang berbunyi: "Laporkan secara terbuka berapa aspirasi yang terealisasi, berapa anggaran yang berhasil masuk APBD, program apa yang bisa dikunjungi warga sebagai bukti."

Tahap lima itu tidak ada bukan karena tidak penting. Tapi karena tidak ada yang memaksa ia harus ada.

PDI Perjuangan meraih empat kursi di Dapil Minahasa-Tomohon pada Pileg 2024. Empat. Angka yang menunjukkan kepercayaan publik yang masih besar. Tapi empat kursi itu dibagi berdasarkan perolehan suara dan dinamika internal partai—bukan berdasarkan evaluasi: "Kader mana yang sudah menghasilkan realisasi konkret di dapilnya?"

Tidak ada seleksi berbasis kinerja. Tidak ada mekanisme yang mengatakan: "Kamu boleh maju lagi hanya kalau bisa tunjukkan angka-angka ini."

Dan selama tidak ada mekanisme itu, siklusnya akan terus berputar. Sampai bumi berhenti berputar—atau sampai warga memutuskan sudah cukup sabar.

Tomohon Layak Mendapat Lebih dari Sekadar Pokir

Tomohon bukan kota yang kekurangan modal cerita.

Ia punya Festival Bunga dengan nama keren Tomohon International Flower Festival (TIFF) diselenggarakan bulan Agustus setiap tahun yang membuat orang datang dari jauh dengan kamera mahal. 

Ia punya Pasar Ekstrem (Pasar Tradisional Beriman Wilken) yang viral karena alasan yang agak menggelikan tapi tetap efektif menarik perhatian. Ia punya Danau Linow yang warnanya berubah-ubah seperti mood remaja. Ia punya waruga—kubur batu leluhur Minahasa yang menyimpan ribuan tahun sejarah dalam diameter dua meter.

Dan ia punya penduduk yang, percayalah, mereka ramah dan memiliki SDM.

Warga Tomohon tahu membedakan mana janji dan mana realisasi. Mereka sudah cukup lama duduk sabar. Mereka sudah cukup banyak mendengar kata Pokir sampai kata itu kehilangan semua gravitasinya dan terasa seperti mantra kosong yang diucapkan lebih untuk menenangkan si pengucap daripada si pendengar.

Yang dibutuhkan Tomohon bukan anggota dewan yang lebih rajin reses.

Yang dibutuhkan adalah anggota dewan yang berani menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan data, bukan retorika:

Dari semua irigasi yang dijanjikan masuk Pokir sejak 2021, berapa kilometer yang sudah diperbaiki?

Dari semua komputer sekolah yang "dimohonkan ke PPK Pemprov," berapa unit yang sudah tiba dan sudah berfungsi?

Dari setiap reses yang dilakukan, berapa persen aspirasi yang akhirnya terealisasi dalam bentuk program nyata—bukan dalam bentuk foto dokumentasi?

Jika jawabannya adalah angka yang memuaskan—bagus. Tunjukkan. Publikasikan. Buat laporan yang bisa dibaca warga biasa tanpa perlu jadi ahli anggaran dulu. Jangan biarkan kerja baik tenggelam dalam kebisingan humas partai.

Jika jawabannya adalah "sedang dalam proses" atau "tergantung anggaran provinsi"—maka warga Tomohon dan Minahasa berhak untuk bertanya dengan nada yang lebih keras: mengapa kalian masih di sana, dan apa tepatnya yang kalian kerjakan?

Tentang Kepercayaan yang Berbentuk Pinjaman

Ada sesuatu yang sering lupa disebutkan dalam pidato pelantikan anggota dewan: suara yang mereka terima itu bukan hadiah. Bukan warisan. Bukan juga hadiah dari Tuhan yang bebas dikelola sesuka hati.

Itu pinjaman.

Pinjaman dari ratusan ribu warga yang pada hari pemilu pergi ke TPS, memberi tanda di selembar kertas, dan secara simbolis mengatakan: "Kami percayakan ini padamu. Bawalah sesuatu pulang untuk kami."

Delapan wakil rakyat Dapil Minahasa-Tomohon menerima pinjaman kepercayaan yang sangat besar. Buku besar pinjaman itu sudah cukup tebal.

Dan tidak, pelunasannya bukan berupa foto di balai desa. Bukan berupa kehadiran di podium. Bukan berupa kiriman menjelang Natal.

Pelunasannya adalah bukti yang bisa dilihat, dihitung, dan diverifikasi. Bahwa karena mereka ada di sana, hidup warga yang memilih mereka menjadi—setidaknya—sedikit lebih baik.

Jalan yang lebih mulus. Irigasi yang mengalir. Sekolah yang punya komputer. Pemuda yang punya akses ke program nyata.

Bukan Pokir yang berakhir di dokumen. Bukan aspirasi yang masuk dan tidak pernah keluar lagi.

Pertanyaan Lama yang Masih Menunggu Jawaban

Judul tulisan ini mungkin terdengar retoris. Tapi sebenarnya tidak.

Delapan wakil rakyat, satu pertanyaan lama: sebenarnya kalian di sana sedang apa?

Ini pertanyaan yang serius. Yang butuh jawaban serius. Yang tidak cukup dijawab dengan foto reses atau siaran pers yang ditulis tim komunikasi partai.

Ini pertanyaan yang, jika dijawab dengan jujur dan dengan data, bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih baik—bukan hanya untuk periode ini, tapi untuk cara kerja politik lokal di Sulawesi Utara secara lebih luas.

Dan jika tidak dijawab—yah.

Lubang jalannya masih di sana.

Masih menunggu.

Seperti kita semua. ***