Langsung ke konten utama

Tuntas Pratama dan Ambisi yang Belum Selesai

Tomohon Terbaik se-Sulut—Tapi Terbaik dari Apa?

Bayangkan Anda juara kelas.

Bukan juara olimpiade. Bukan juara nasional. Juara kelas. Di kelas yang—mari kita jujur—tidak semua siswanya rajin belajar. Anda mendapat tepuk tangan. Foto bersama wali kelas. Mungkin sertifikat dengan border emas tipis yang terasa agak murahan kalau dipegang terlalu lama.

Lalu seseorang yang tidak diundang ke pesta itu berbisik pelan: 

"Nilai kamu berapa?"

"Tujuh puluh tujuh koma tujuh."

Hening sebentar.

"Oh."

📖 DAFTAR ISI

    Mobil pikap boks biru milik Badan Gizi Nasional—Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terparkir di halaman gedung sekolah dua lantai SD GMIM Wailan, Tomohon Utara, dengan bendera Merah Putih berkibar di area sekolah.
    Aktivitas pelayanan pemenuhan gizi oleh Badan Gizi Nasional di halaman sekolah SD GMIM Wailan, Tomohon Utara. (foto: dorang)

    Inilah posisi Kota Tomohon saat ini dalam sistem penilaian pendidikan nasional. Nilai SPM (Standar Pelayanan Minimal) 77,7 pada 2025—tertinggi di Sulawesi Utara, konsisten tiga tahun berturut-turut, dan secara resmi berpredikat Tuntas Pratama.

    Pratama. Dari bahasa Sanskerta yang berarti pertama atau utama—sebuah nama yang terdengar gagah tapi dalam konteks ini lebih tepat dibaca sebagai: 

    "Selamat, Anda sudah melewati batas minimum."

    Bukan hinaan. Tapi bukan pujian yang bisa dipajang di ruang tamu tanpa sedikit rasa canggung.

    Sistem kategorisasi Kemendagri bersama Kemendikdasmen membagi capaian SPM pendidikan ke dalam enam tingkat: dari Belum Tuntas (di bawah 60) yang terdengar seperti rapor merah yang dipegang dengan gemetar, naik ke Tuntas Muda (60–69), Tuntas Pratama (70–79), Tuntas Madya (80–89), Tuntas Utama (90–99), dan puncaknya: Tuntas Paripurna—nilai 100, mutu sempurna, sebuah angka yang dalam dunia birokrasi pendidikan Indonesia terasa seperti unicorn: semua orang tahu namanya, tidak ada yang pernah benar-benar melihatnya.

    Tomohon ada di tingkat tiga dari bawah.

    Tertinggi se-Sulut, ya. Tapi tiga dari bawah dalam skema nasional.

    Dua kenyataan ini tidak saling membatalkan. Mereka harus dibaca bersama-sama, dengan kepala dingin dan secangkir kopi yang cukup pahit untuk menjaga kejujuran.

    Angka yang Membuat Anda Harus Duduk Dulu

    Mari kita lakukan matematika sederhana yang tidak sederhana implikasinya.

    Untuk naik ke Tuntas Madya—level berikutnya, mutu "tinggi"—Tomohon butuh 2,3 poin lagi. Dari 77,7 ke 80. Kedengarannya mudah. Dua koma tiga poin. Seolah bisa dicapai dengan satu rapat koordinasi yang cukup serius dan beberapa spanduk motivasi di pintu gerbang sekolah.

    Tapi untuk Tuntas Utama—mutu "sangat tinggi"—butuh 12,3 poin. 

    Dan untuk Tuntas Paripurna, angka sempurna itu, butuh 22,3 poin.

    Dalam tiga tahun terakhir, Tomohon bergerak dari 76,27 ke 77,7. Kenaikan kumulatif: 1,43 poin dalam tiga tahun.

    Dengan laju ini, Tuntas Madya butuh sekitar lima tahun lagi. Tuntas Utama butuh sekitar dua puluh enam tahun. Dan Tuntas Paripurna—kalau ada yang mau menghitungnya dengan spreadsheet dan hati yang kuat—butuh waktu yang sebaiknya tidak disebutkan di depan kepala dinas yang baru dilantik—jika akan ada pergantian kepala dinas.

    Ini bukan untuk mengatakan bahwa target tersebut mustahil. Ini untuk mengatakan bahwa laju yang ada sekarang tidak cukup—dan bahwa "terbaik se-Sulut" dan "menuju mutu yang sesungguhnya" adalah dua perjalanan yang membutuhkan kendaraan berbeda.

    Empat Indikator, Satu Pertanyaan Besar

    Nilai SPM bukan satu angka dari satu ujian. Ia adalah komposit dari empat indikator makro yang masing-masing punya beratnya sendiri, kerumitannya sendiri, dan—kalau jujur—kesulitannya sendiri yang berbeda-beda.

    Pertama: Angka Partisipasi Sekolah

    Berapa persen anak usia 5 hingga 18 tahun yang benar-benar duduk di bangku sekolah? Ini indikator yang terdengar mudah—bangun sekolah, beri beasiswa, semua orang masuk. Tapi di lapangan, ia menyentuh soal-soal yang lebih dalam: anak yang putus sekolah karena harus membantu orang tua, anak dengan disabilitas yang tidak mendapat akomodasi yang layak, anak usia 16–18 yang menganggap ijazah SMA kurang menarik dibanding bekerja atau—dan ini relevan sekali di 2026—membuat konten di platform digital.

    Kedua: Literasi dan Numerasi

    Bukan sekadar bisa baca tulis dan berhitung. Tapi mencapai level mahir—pemahaman yang fungsional, yang bisa diterapkan untuk memecahkan masalah nyata. Ini indikator yang paling sulit ditingkatkan, karena ia bukan tentang fasilitas atau kebijakan—ia tentang apa yang terjadi di dalam kepala seorang siswa selama empat puluh menit pelajaran Matematika pada Senin pagi setelah weekend yang panjang.

    Ketiga: Iklim Satuan Pendidikan

    Seberapa aman, inklusif, dan bhinneka lingkungan sekolah? Survei Lingkungan Belajar mengukur ini—dari tingkat perundungan, penerimaan terhadap perbedaan, hingga bagaimana guru memperlakukan siswa yang berbeda dari mayoritas. Ini indikator yang paling sulit diukur dengan jujur, karena ia bergantung pada kejujuran responden yang—di institusi hierarkis seperti sekolah—tidak selalu bebas dari tekanan sosial untuk menjawab "baik-baik saja."

    Keempat: Kualitas PAUD

    Akreditasi lembaga, kualifikasi guru minimal D4/S1, standar fasilitas. Di kota dengan 327 lembaga PAUD yang mayoritas swasta dan baru punya tiga TK negeri, ini adalah medan yang luas dan belum sepenuhnya terpetakan.

    Empat indikator. Masing-masing dengan subindikator. Masing-masing dengan medan yang berbeda. Dan masing-masing dengan jawaban yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu program dalam satu tahun anggaran.

    Foto udara sudut lebar pemandangan pagi sebuah kota kecil di pegunungan Sulawesi yang dikelilingi puncak gunung berapi berselimut kabut tipis. Tampak barisan anak-anak sekolah dasar berseragam merah-putih sedang berjalan kaki menyusuri jalan aspal yang sepi di antara rimbunnya bunga tropis, diterangi cahaya keemasan matahari terbit.
    Siluet pagi di salah satu sudut pegunungan Sulawesi. Langkah-langkah kecil berseragam merah-putih membelah kabut tipis, berlatar belakang barisan gunung berapi yang kokoh di bawah sapuan cahaya keemasan. (gambar hanya ilustrasi yang dibuat berkolaborasi dengan AI)

    Magelang Bicara, Tomohon Menyimak

    Sebagai pembanding untuk disimak, di Jawa Tengah, ada kota kecil bernama Magelang yang pada 2023 mencatat SPM 80,40—Tuntas Madya. Angka itu mungkin tidak terdengar dramatis. Tapi dalam konteks nasional, ini adalah pencapaian yang cukup untuk membuat Tomohon—kalau mau jujur pada diri sendiri—sedikit berkeringat dingin—apalagi Tomohon sejak dulu dikenal dengan sebutan Kota Pendidikan.

    Kota Magelang meraih peringkat pertama Jawa Tengah untuk literasi SD, peringkat dua untuk numerasi SD, peringkat pertama untuk literasi dan numerasi SMP, dan peringkat pertama untuk iklim kebinekaan SMP. Bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari fokus yang konsisten, bertahun-tahun, pada hal-hal yang susah diukur dalam satu siklus anggaran: kualitas pembelajaran harian, iklim kelas yang kondusif, dan—yang sering diabaikan—motivasi siswa untuk datang ke sekolah bukan karena terpaksa.

    Apa yang bisa Tomohon pelajari dari Magelang? Bukan menyalin programnya bulat-bulat—konteks Kota Tomohon dan konteks Jawa Tengah berbeda cukup jauh untuk membuat transplantasi kebijakan mentah-mentah menjadi tidak bijak. Tapi ada satu prinsip yang transferable: fokus yang konsisten mengalahkan program yang banyak tapi dangkal.

    Hambatan yang Tidak Ada di Dokumen SPM

    Sejauh ini kita sudah bicara tentang indikator-indikator resmi. Angka partisipasi. Literasi. Iklim sekolah. Akreditasi PAUD.

    Tapi ada satu variabel yang tidak muncul dalam dokumen Kemendagri manapun, tidak ada dalam formulir akreditasi, tidak ditanyakan dalam Survei Lingkungan Belajar—dan mungkin justru karena itu ia menjadi salah satu hambatan paling nyata yang dihadapi pendidikan generasi sekarang.

    Namanya dopamin.

    Lebih spesifiknya: dopamin yang diproduksi oleh otak seorang siswa kelas VIII ketika notifikasi TikTok masuk tepat di tengah-tengah ia mencoba memahami konsep persamaan linear dua variabel.

    Ini bukan metafora. Ini neurosains. Algoritme platform media sosial dirancang—secara eksplisit, oleh insinyur yang digaji sangat baik—untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna dengan cara yang paling primitif: memicu pelepasan dopamin sesering mungkin, dalam dosis sekecil mungkin, agar pengguna terus kembali. Scroll lagi. Like lagi. Watch lagi.

    Bagi otak dewasa yang sudah terbentuk, ini mengganggu tapi masih bisa dikelola. Bagi otak siswa usia 10–18 tahun yang masih dalam proses pematangan prefrontal cortex—bagian otak yang mengatur konsentrasi, penundaan kepuasan, dan pengambilan keputusan jangka panjang—ini adalah kompetisi yang tidak setara. Di satu sisi: buku teks Matematika. Di sisi lain: mesin yang didesain oleh ratusan insinyur Silicon Valley untuk menjadi lebih menarik dari apapun yang pernah diciptakan manusia.

    Tebak siapa yang menang.

    Akibatnya pada indikator SPM bukan abstrak. Literasi dan numerasi turun karena fokus terpecah. APS usia 16–18 terancam karena remaja yang kecanduan konten digital memiliki motivasi sekolah yang melemah. Iklim sekolah memburuk karena perundungan bermigrasi ke ranah online—di mana ia lebih anonim, lebih brutal, dan lebih sulit dideteksi oleh guru yang sibuk mengisi rapor. Dan anak-anak PAUD yang terlalu dini terpapar layar mengalami hambatan perkembangan yang baru terlihat dampaknya bertahun-tahun kemudian.

    Solusinya tidak sesederhana menyita HP di pintu gerbang—meski no-gadget zone di kelas adalah langkah awal yang masuk akal. Yang lebih penting adalah membangun literasi digital yang sesungguhnya: bukan mengajari anak cara menggunakan teknologi, tapi mengajari mereka cara tidak digunakan oleh teknologi. Cara mengenali ketika algoritma sedang memandu perhatian mereka. Cara memilih kapan layar menyala dan kapan layar harus dimatikan.

    Ini bukan pelajaran yang ada di kurikulum nasional. Tapi mungkin sudah waktunya ada.

    Dari 77,7 ke Suatu Tempat yang Lebih Tinggi

    Tomohon punya modal yang tidak dimiliki semua kota. Tiga tahun konsistensi di posisi teratas. Ekosistem sekolah yang sudah terbukti mampu menghasilkan nilai 95 dan 97. Kepemimpinan kota yang—setidaknya dalam pernyataan resmi dan komitmen bertanda tangan—mengakui bahwa pendidikan adalah prioritas, bukan sekadar anggaran—pernyataan-pernyataan ini terekam dalam jejak digital karena dikutib oleh berbagai portal berita lokal.

    Untuk bergerak dari 77,7 ke 80—Tuntas Madya—yang dibutuhkan bukan revolusi. Yang dibutuhkan adalah kedisiplinan: Survei Lingkungan Belajar yang benar-benar dijalankan dua kali setahun, bukan hanya saat ada monitoring nasional. Kelas remedial literasi dan numerasi yang diisi dengan substansi, bukan sekadar jam tambahan yang diisi latihan soal fotokopian usang. Akreditasi PAUD yang didorong bukan dengan ancaman tapi dengan pendampingan nyata—bantuan fasilitas, beasiswa D4/S1 untuk guru PAUD yang selama ini mengajar dengan semangat tinggi tapi kualifikasi yang belum memadai.

    Untuk bergerak dari 80 ke 90—Tuntas Utama—yang dibutuhkan adalah kejujuran: berani mengakui di mana data menunjukkan kelemahan, bahkan ketika kelemahan itu berada di sekolah-sekolah yang namanya sering disebut dalam pidato sebagai "sekolah unggulan." Berani mengatakan bahwa angka 77,7 adalah permulaan yang baik, bukan akhir dari perjalanan yang perlu dirayakan.

    Dan untuk mendekati Tuntas Paripurna—angka 100 yang seperti unicorn itu—yang dibutuhkan adalah imajinasi: kemampuan membayangkan sistem pendidikan yang tidak hanya memenuhi indikator di kertas, tapi benar-benar mengubah kehidupan anak-anak yang belajar di dalamnya.

    Anak-anak yang suatu hari nanti mungkin berjalan di Jalan Pertamina Lahendong dan mengingat bahwa di sana pernah ada TK kecil yang mendidik seorang anak sampai ia menjadi lurah.

    Atau lebih jauh dari itu.

    Ketahanan Pendidikan Kota Tomohon

    Dari Tuntas Pratama menuju Tuntas Madya dan Utama  |  Data 2023–2025

    Ekosistem pendidikan

    159
    total sekolah semua jenjang
    22.444
    siswa aktif
    1.069
    guru
    768
    rombongan belajar

    Tren nilai SPM Tomohon — tertinggi se-Sulawesi Utara

    76,27
    2023
    77,6
    2024
    77,7
    2025
    2026

    Raport Pendidikan 2026 belum rilis. Diperkirakan akhir 2026.

    Skala kategori SPM pendidikan nasional

    Belum Tuntas
    < 60
    0–59
    Tuntas Muda
    60–69
    60–69
    ▶ Tuntas Pratama
    70–79  ▲ Tomohon 77,7
    70–79
    Tuntas Madya
    80–89
    80–89
    Tuntas Utama
    90–99
    90–99
    Tuntas Paripurna
    100 — sempurna
    100

    Gap yang harus ditempuh Tomohon

    Tuntas Madya Dari 77,7 menuju 80 — terdekat, tapi tidak mudah +2,3 poin
    Tuntas Utama Dari 77,7 menuju 90 — butuh intervensi sistemik +12,3 poin
    Tuntas Paripurna Dari 77,7 menuju 100 — tantangan jangka panjang +22,3 poin

    4 indikator makro yang menentukan nilai SPM

    Angka Partisipasi Sekolah

    APS usia 5–18 tahun mendekati 100%. Termasuk disabilitas dan anak putus sekolah.

    Literasi & Numerasi

    Skor mahir untuk semua siswa SMA/SMK. Indikator paling sulit ditingkatkan.

    Iklim Satuan Pendidikan

    Keamanan, inklusivitas, kebinekaan. Diukur via Survei Lingkungan Belajar rutin.

    Kualitas PAUD

    100% terakreditasi B/A. 100% guru D4/S1. Tomohon: 3 TK negeri dari 54 TK.

    Sumber: Kemendagri — Arah Kebijakan SPM  |  Kemendikdasmen — Indikator SPM Pendidikan
    Pemberitaan Portal Berita Lokal — Raport Pendidikan 2025  |  ANTARANews — Rapor Pendidikan Tomohon 2023
    Kota Tomohon: Tuntas Pratama 77,7 — Tertinggi se-Sulawesi Utara 2023, 2024, 2025

    Di bawah asap Gunung Lokon, barometer itu masih bekerja. Masih menunjuk ke angka yang—untuk ukuran Sulawesi Utara—pantas dibanggakan.

    Tapi barometer yang baik bukan hanya yang menunjukkan angka tertinggi di antara tetangganya.

    Barometer yang baik adalah yang terus bergerak—ke atas, dengan sadar, dengan data, dan dengan kesediaan untuk tidak pernah cukup puas hanya karena masih yang terdepan.

    77,7 bukan garis finis. Ia adalah garis start yang lebih bagus dari yang dimiliki kebanyakan orang.

    Gunakan itu.

    Ditulis berdasarkan dokumen Arah Kebijakan dan Strategi Penerapan SPM (Kemendagri), Indikator SPM Pendidikan (Kemendikdasmen), data Raport Pendidikan Kota Tomohon 2023–2025, dan studi kasus Kota Magelang.

    PENULIS

    Foto Donny Turang

    Donny Turang

    Jurnalis Utama bersertifikat Dewan Pers/AJI Indonesia. Menulis cerita yang layak untuk diceritakan.

    Komentar

    POPULER

    Dari Bitung ke Balai Kota: Kisah Caroll, Anak Bupati yang Akhirnya Jadi Wali Kota

    Dua Periode Memimpin Tomohon: Siapa Sebenarnya Caroll Senduk?

    Senator Tanpa Panggung: Kisah Empat Orang yang Mewakili Sulut di Jakarta—dan Hampir Tidak Ada yang Tahu

    DPD RI Sulawesi Utara: Senator yang Nyaris Tak Terlihat | Feature Feature · Politik Daerah · Sulawesi Utara Anggota DPD RI asal Sulawesi Utara — lembaga yang nyaris tak dikenal, senator yang nyaris tak terlihat. Dua puluh tahun sudah DPD berdiri, namun popularitasnya tenggelam. Empat senator dari Sulawesi Utara periode 2024–2029 bekerja di antara celah hukum, koneksi keluarga, dan ketidakterlihatan publik. Oleh Tim Redaksi | Berdasarkan data KPU & riset independen 📖 DAFTAR ISI 1. Empat Senator, Satu Provinsi, dan Pertanyaan yang Seharusnya Sudah Lama Diajukan 2. Apa yang Sudah Mereka Kerjakan? (Pertanyaan yang Adil) 3. Celah Hukum yang Berbau Keluarga ▸ Kasus Stefanus Liow & Adriana Dondokambey 4. DPD: Lembaga dengan Kewenangan Tiga Fungsi dan Satu Masalah Struktural 5. Refleksi: Lembaga yang Baik, tapi Belum Cukup Saat panggu...

    Kota Bunga di Musim Efisiensi

     Sebuah laporan panjang tentang anggaran yang menyusut, rakyat yang menunggu, dan kota yang belajar hidup dengan dompet lebih tipis

    Sendy Rumajar: Cucu Ketua DPRD, Anak Wali Kota, Kini Wakil Wali Kota Tomohon

    Ia lahir di kota yang pernah dipimpin ayahnya. Kakeknya pernah memimpin dewan di wilayah yang merupakan induk dari Kota Tomohon. Di usia 33 tahun, giliran ia yang naik panggung—dilantik Wakil Wali Kota Tomohon. Inilah Sendy Gladys Adolfina Rumajar.

    Semoga DPRD Tak Sekadar Tukang Stempel—dan Tukang Jalan-Jalan

    Ketika satu koalisi kuasai eksekutif sekaligus legislatif, siapa yang akan menggonggong ketika dua harimau tidur?