Mereka Melayani Siapa?

 Ketika Rakyat Menyuapi Kekuasaan yang Sudah Kenyang

Siang itu, di sebuah negeri yang gemar memproduksi slogan lebih cepat daripada memproduksi keadilan, seorang lelaki kurus duduk bersila di atas lantai yang dingin.

Tulang rusuknya tampak seperti pagar rumah yang belum selesai dibangun. Lengannya tipis. Wajahnya cekung. Jika angin sedang bersemangat, mungkin tubuhnya bisa bergoyang seperti tiang bendera saat upacara.

Seorang rakyat yang kelaparan menyuapi penguasa yang sudah kenyang. Ilustrasi ini mempertanyakan arah pelayanan publik, ketimpangan sosial, dan relasi antara kekuasaan dengan rakyat yang seharusnya dilayani.

Di tangannya ada sebuah sendok.

Bukan sendok emas. Bukan pula sendok perak yang sering muncul dalam dongeng tentang orang-orang yang lahir dengan keberuntungan bawaan. Ini hanya sendok biasa—logam murahan yang sudah terlalu sering dipakai mengaduk nasib.

Di hadapannya duduk seorang pria bertubuh tambun.

Jasnya licin.

Dasi terikat sempurna.

Perutnya tampak makmur.

Sangat makmur.

Begitu makmurnya hingga kancing bajunya terlihat sedang berjuang mempertahankan kemerdekaan.

Mulut pria itu menganga lebar.

Lebar sekali.

Seperti lubang proyek yang tak pernah selesai dikerjakan.

Dan lelaki kurus itu, dengan tangan gemetar, menyuapkan sesendok makanan ke mulut sang pria gemuk.

Adegan itu berlangsung dalam diam.

Namun diamnya lebih berisik daripada ribuan pengeras suara kampanye.

"Mohon perhatiannya, kami adalah pelayan rakyat."

Kalimat itu mungkin pernah kita dengar.

Di podium.

Di baliho.

Di iklan layanan masyarakat.

Di spanduk.

Di akun media sosial yang dikelola staf khusus dengan anggaran khusus.

Kata "pelayan rakyat" terdengar indah.

Hangat.

Menenangkan.

Seperti teh manis gratis di ruang tunggu kantor pemerintahan.

Masalahnya, seperti banyak hal lain di negeri ini, kadang-kadang label dan isi kemasannya tidak selalu cocok.

Di botol tertulis "pelayan."

Di dalamnya ternyata "majikan."

Bayangkan jika ilustrasi ini hidup.

Mari kita masuk ke dalamnya.

"Apa Bapak sudah kenyang?" tanya lelaki kurus.

Pria berjas mengunyah perlahan.

"Belum."

"Tapi piring Bapak sudah lima."

"Justru itu."

"Maksudnya?"

"Kalau berhenti makan, nanti pertumbuhan saya terganggu."

"Pertumbuhan apa?"

"Pertumbuhan fasilitas."

Lelaki kurus mengangguk.

Ia tidak mengerti.

Tapi pengalaman panjang mengajarinya bahwa sering kali rakyat tidak perlu mengerti. Cukup percaya.

Atau setidaknya cukup diam.

Di luar gambar itu, dunia nyata berjalan seperti biasa.

Pedagang di pasar tradisional yang mulai sepi mulai menghitung keuntungan harian.

Petani memandangi langit yang tak kunjung memberi kepastian.

Nelayan memeriksa jaring yang hasilnya semakin tipis.

Pengemudi ojek menarik napas panjang ketika harga kebutuhan pokok kembali naik.

Mereka semua bekerja.

Mereka semua menghasilkan sesuatu.

Mereka semua menyumbang tenaga, waktu, dan pajak.

Mereka adalah mesin yang menjaga negeri tetap menyala.

Namun anehnya, semakin keras mesin bekerja, semakin sering lampu kemakmuran justru menyala terang di tempat lain.

Seolah ada kabel misterius yang menghubungkan keringat rakyat langsung ke pendingin ruangan kekuasaan.

Seorang filsuf pernah mengatakan bahwa negara lahir dari kontrak sosial.

Sederhananya, rakyat menyerahkan sebagian hak dan sumber daya agar negara mengelolanya demi kepentingan bersama.

Hubungan itu semestinya seperti seorang penjaga malam.

Warga membayar.

Penjaga menjaga.

Selesai.

Masalah muncul ketika penjaga mulai menyita rumah, mengambil televisi, mengambil sepeda motor, mengambil perabotan, lalu meminta penghuni berterima kasih atas jasa penjagaannya.

Di situlah kontrak sosial berubah menjadi kontrak komedi.

Dan sayangnya, sering kali komedi yang mahal.

Ada satu keahlian yang sangat berkembang dalam birokrasi modern.

Bukan efisiensi.

Bukan inovasi.

Bukan pelayanan publik.

Melainkan kemampuan mengubah penderitaan menjadi statistik.

Ketika rakyat mengeluh soal harga beras, muncul grafik.

Ketika lapangan kerja menyusut, muncul presentasi.

Ketika kemiskinan meningkat, muncul seminar.

Seolah-olah masalah dapat diselesaikan hanya dengan mengganti bentuknya menjadi PowerPoint.

Di ruang rapat berpendingin udara, angka-angka dipindahkan dari satu slide ke slide lain.

Sementara di luar gedung, seorang ibu memindahkan isi dompetnya berkali-kali hanya untuk memastikan uangnya cukup membeli makan malam.

Ironi terbesar dari kekuasaan adalah bahwa ia sering lupa dari mana asal makanannya.

Ia mengira anggaran tumbuh di lemari arsip.

Ia mengira fasilitas muncul dari udara.

Ia mengira kursi jabatan dicetak oleh pabrik khusus.

Padahal semuanya berasal dari tempat yang sama:

Dari warung kecil.

Dari ladang.

Dari sawah.

Dari laut.

Dari pasar.

Dari pabrik.

Dari orang-orang biasa yang bangun sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari lelah bersinar.

Mereka adalah sumber energi sebenarnya.

Namun seperti baterai dalam remote televisi, keberadaan mereka baru disadari ketika mulai habis.

Dalam ilustrasi ini, lelaki kurus tidak marah.

Itulah bagian yang paling menyedihkan.

Ia tidak berteriak.

Tidak melempar sendok.

Tidak membalik meja.

Ia tetap menyuapi.

Mungkin karena terlalu lama diajari bahwa berkorban adalah kewajiban, sementara mempertanyakan adalah dosa sosial.

Mungkin karena setiap kali ia bertanya, selalu ada yang menjawab:

"Sabar."

Mungkin karena setiap kali ia protes, selalu ada yang berkata:

"Nanti juga diperbaiki."

Dan mungkin karena "nanti" adalah kata paling panjang dalam kamus politik.

Padahal logikanya sederhana.

Jika pemimpin adalah pelayan rakyat, maka arah sendok seharusnya jelas.

Dari yang kenyang kepada yang lapar.

Dari yang kuat kepada yang lemah.

Dari yang memiliki kuasa kepada mereka yang membutuhkan perlindungan.

Bukan sebaliknya.

Karena ketika rakyat yang kurus harus terus menyuapi kekuasaan yang gemuk, sesuatu telah terbalik.

Dan ketika keadaan terbalik berlangsung terlalu lama, orang mulai menganggapnya normal.

Padahal tidak.

Tidak pernah normal.

Mungkin itulah mengapa ilustrasi sederhana ini terasa mengganggu.

Ia tidak menawarkan solusi.

Ia tidak memuat data.

Ia tidak menyertakan pidato.

Ia hanya mengajukan satu pertanyaan pendek:

"Mana yang melayani dan mana yang dilayani?"

Pertanyaan yang tampak sederhana.

Namun cukup tajam untuk menembus jas, gelar, protokol, dan segala lapisan kosmetik politik yang biasa digunakan untuk mempercantik kenyataan.

Pada akhirnya, kualitas sebuah bangsa tidak diukur dari seberapa besar gedung pemerintahannya.

Tidak juga dari seberapa mewah kendaraan pejabatnya.

Bahkan bukan dari seberapa panjang pidato para pemimpinnya.

Ukurannya jauh lebih sederhana.

Apakah orang yang paling lemah bisa hidup sedikit lebih ringan hari ini dibanding kemarin?

Apakah yang lapar bisa makan?

Apakah yang kecil bisa didengar?

Apakah yang bekerja keras memperoleh hasil yang layak?

Jika jawabannya ya, maka pelayanan sedang berlangsung.

Jika jawabannya tidak, mungkin kita perlu melihat kembali ilustrasi tadi.

Mungkin sendok itu sedang berada di tangan yang salah.

Dan selama arah sendok belum berubah, perjamuan bernama kemajuan hanya akan menjadi pesta eksklusif bagi mereka yang sudah kenyang sejak awal.

Sementara rakyat yang kurus tetap duduk bersila, menunggu giliran makan yang entah datang kapan.

Atau, lebih tragis lagi, terus menyuapi mereka yang bahkan tidak pernah benar-benar lapar. ***