Bad News atau Bad Policy: Siapa yang Sebenarnya Harus Bertanggung Jawab?

Berita buruk bukan selalu persoalan tentang bagaimana kita mengelola stres saat membacanya. 

Di balik bad news bisa tersembunyi bad policy: kebijakan yang keliru, dipertahankan, atau gagal diperbaiki hingga dampaknya dirasakan rakyat. 

Sebab itu, publik tak cukup hanya menjadi konsumen berita. 

Kita perlu bertanya: kebijakan apa yang melahirkan masalah, siapa yang membuat keputusan, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang harus bertanggung jawab?

📖 Daftar Isi

Bad news memberi tahu apa yang terjadi. Bad policy mengajak kita bertanya mengapa itu terjadi, siapa yang membuat keputusan, dan siapa yang harus bertanggung jawab. Gambar hanya ilustrasi yang dibuat berkolaborasi dengan AI.

Ponsel itu baru diletakkan beberapa detik di atas meja ketika seorang kawan menghela napas.

“Jangan baca berita terus. Bikin stres.”

Saya melihat layar ponselnya yang masih menyala.

Berita tentang ekonomi. Harga kebutuhan. Utang negara. Korupsi. Hutan terbakar. Bencana. Pajak. Konflik politik. Kebijakan pemerintah yang kembali diperdebatkan.

Ia mengunci layar.

“Sekarang banyak orang overthinking karena terlalu banyak berita buruk.”

Saya mengangguk. Ada benarnya.

Berita buruk memang bisa melelahkan.

Tetapi saya kemudian berpikir: bagaimana kalau yang membuat kita stres bukan beritanya?

Bagaimana kalau berita itu hanya memberi tahu bahwa ada sesuatu yang memang sedang tidak beres?

Sebab ada perbedaan penting antara bad news dan bad policy.

Bad news adalah berita buruk tentang kenyataan.

Bad policy adalah kebijakan buruk yang dapat menciptakan, memperbesar, mempertahankan, atau gagal mengatasi kenyataan buruk tersebut.

Kalau harga kebutuhan meningkat, itu berita.

Kalau daya beli masyarakat terus tertekan, itu berita.

Kalau hutan terbakar, itu berita.

Kalau korupsi kembali terbongkar, itu berita.

Tetapi setelah berita selesai dibaca, pertanyaan yang lebih sulit justru baru dimulai:

Kebijakan apa yang berada di belakang persoalan itu?

Siapa yang membuatnya?

Siapa yang menyetujuinya?

Siapa yang mengawasinya?

Siapa yang mendapatkan manfaat?

Dan ketika dampaknya ternyata buruk, siapa yang harus bertanggung jawab?

Di situlah persoalan bad policy menjadi jauh lebih penting daripada sekadar bagaimana kita mengelola perasaan ketika membaca bad news.

Berita Buruk Tidak Tumbuh dari Udara

Bayangkan seseorang datang ke dokter dengan demam.

Dokter memeriksa suhu tubuhnya, lalu berkata:

“Jangan terlalu sering melihat termometer. Angkanya bisa bikin cemas.”

Pasien mungkin merasa dokter itu aneh. Tetapi kira-kira seperti itulah logika yang muncul ketika persoalan publik hanya dibicarakan sebagai persoalan terlalu banyak mengonsumsi berita.

Padahal berita adalah termometer.

Ia menunjukkan gejala.

Kalau suhu tubuh tinggi, kita tidak menyalahkan termometer.

Kita mencari penyebab demam.

Begitu pula dengan berita.

Ketika media memberitakan harga pangan, pengangguran, korupsi, kerusakan lingkungan, bencana atau kesulitan ekonomi, berita itu tidak otomatis menjadi sumber masalah.

Ia bisa menjadi indikator bahwa masalah memang ada.

Karena itu, pertanyaan “mengapa berita sekarang begitu negatif?” tidak boleh menggantikan pertanyaan yang lebih penting:

“Mengapa kenyataan yang diberitakan itu terus terjadi?”

Di sinilah kita sering tergelincir.

Kita sibuk membicarakan banyaknya asap di layar, tetapi lupa menanyakan mengapa hutannya terus terbakar.

Kita sibuk mengeluhkan berita tentang korupsi, tetapi lupa bertanya mengapa sistem pengawasan terus gagal.

Kita mengeluh berita ekonomi membuat masyarakat pesimis, tetapi lupa bertanya mengapa begitu banyak orang memang sedang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.

Berita bukan selalu penyakit.

Kadang-kadang berita adalah hasil pemeriksaan laboratorium. Dan kalau hasil pemeriksaannya buruk, mengganti laboratoriumnya tidak membuat pasien sembuh.

Bad Policy Bukan Sekadar Kebijakan yang Tidak Populer

Istilah bad policy juga perlu ditempatkan secara tepat.

Kebijakan yang tidak populer belum tentu kebijakan buruk.

Pemerintah bisa mengambil kebijakan yang tidak disukai sebagian masyarakat tetapi tetap diperlukan.

Sebaliknya, kebijakan yang populer belum tentu baik.

Sebuah kebijakan bisa disambut tepuk tangan hari ini, tetapi meninggalkan tagihan yang harus dibayar masyarakat bertahun-tahun kemudian.

Karena itu, kebijakan publik seharusnya dinilai dari dampaknya, bukti yang mendasarinya, proses pembuatannya, transparansinya, distribusi manfaat dan bebannya, serta mekanisme pertanggungjawabannya.

Di sinilah bad policy menjadi persoalan serius.

Ia bukan sekadar keputusan yang kita tidak sukai.

Ia adalah kebijakan yang berdasarkan desain, pelaksanaan, atau dampaknya gagal mencapai kepentingan publik—atau bahkan menghasilkan kerugian yang sebenarnya dapat diperkirakan dan dicegah.

Lebih buruk lagi ketika kegagalan itu sudah terlihat, tetapi kebijakan tetap dipertahankan tanpa koreksi berarti.

Sebab kesalahan yang sekali terjadi bisa disebut kekeliruan.

Tetapi kesalahan yang terus diulang mulai membutuhkan nama lain:

pilihan.

Kalau Terjadi Sekali, Mungkin Kesalahan. Kalau Bertahun-Tahun?

Sebuah kebijakan dapat gagal.

Itu mungkin terjadi. 

Tidak ada pemerintahan yang sempurna.

Masalah muncul ketika kegagalan yang sama berulang dan responsnya selalu hampir sama.

Bencana datang.

Rapat digelar.

Pernyataan dikeluarkan.

Tim dibentuk.

Evaluasi dijanjikan.

Masyarakat menunggu.

Lalu tahun berikutnya kejadian serupa kembali muncul.

Rapat kembali digelar.

Pernyataan kembali dikeluarkan.

Tim kembali dibentuk.

Begitu terus.

Seolah-olah pemerintah memiliki kalender nasional untuk mengulang masalah dan konferensi pers untuk menjelaskan mengapa masalah itu terjadi.

Di titik tertentu, kita tidak lagi cukup bertanya:

“Kenapa bencana ini terjadi?”

Kita harus bertanya:

“Mengapa setelah mengetahui risikonya, kebijakan kita tetap membuat masyarakat berada dalam posisi rentan?”

Pertanyaan ini membawa kita dari bad news menuju bad policy.

Dan perpindahan itu penting.

Karena selama persoalan berhenti pada berita, publik hanya menjadi penonton. Tetapi ketika pertanyaan diarahkan kepada kebijakan, publik mulai menjadi warga negara.

Ekonomi: Berita Buruk atau Kebijakan yang Buruk?

Ambil contoh persoalan ekonomi.

Ketika seseorang mengatakan penghasilannya tidak lagi cukup memenuhi kebutuhan hidup, kita bisa menjadikannya berita.

Ketika harga kebutuhan meningkat, itu berita.

Ketika utang negara bertambah, itu berita.

Ketika lapangan kerja sulit, itu berita.

Tetapi angka-angka tersebut tidak muncul begitu saja seperti hujan turun dari langit.

Ada keputusan ekonomi dan fiskal di belakangnya.

Ada prioritas anggaran.

Ada pilihan pembiayaan.

Ada kebijakan pajak.

Ada kebijakan upah.

Ada subsidi.

Ada kebijakan industri.

Ada keputusan mengenai proyek apa yang dibiayai dan proyek apa yang tidak.

Ada pula pilihan mengenai siapa yang menanggung beban ketika negara membutuhkan tambahan penerimaan.

Karena itu, pertanyaan publik tidak cukup berhenti pada:

“Kenapa ekonomi sedang sulit?”

Pertanyaan berikutnya adalah:

“Kebijakan apa yang membuat beban itu jatuh paling berat kepada kelompok tertentu?”

Dan:

“Siapa yang mendapatkan manfaat terbesar dari kebijakan tersebut?”

Di sinilah angka makroekonomi harus kembali ke manusia.

Defisit bukan hanya angka.

Utang bukan hanya angka.

Pajak bukan hanya angka.

Inflasi bukan hanya grafik.

Di balik semuanya ada keluarga yang mengurangi lauk, pekerja yang menerima upah yang tidak sebanding dengan biaya hidup, usaha kecil yang kesulitan bertahan, dan anak muda yang menunda banyak rencana karena pendapatan tidak cukup memberi ruang bernapas.

Mereka bukan grafik.

Mereka manusia.

Hutan Terbakar, Kebijakan Ada di Mana?

Hal yang sama berlaku pada lingkungan.

Setiap kali karhutla terjadi, kita mendapatkan berita tentang asap, titik panas, warga yang terganggu, sekolah yang terdampak, penerbangan yang terganggu, dan kualitas udara yang memburuk.

Itulah bad news.

Tetapi berita itu seharusnya membuka pintu menuju pertanyaan yang lebih besar.

Bagaimana tata kelola lahannya?

Bagaimana izin diberikan?

Bagaimana pengawasan dilakukan?

Bagaimana perusahaan dan pemegang konsesi diawasi?

Bagaimana penegakan hukumnya?

Apakah kebijakan pencegahan berjalan sebelum kebakaran terjadi, atau negara baru terlihat sibuk setelah asap memenuhi udara?

Kalau kebakaran terjadi sekali, mungkin ada unsur ketidaksengajaan.

Kalau kejadian serupa berulang setiap tahun di wilayah tertentu, pertanyaan tentang tata kelola tidak bisa lagi dihindari.

Karena bencana alam dan kegagalan kebijakan bukan selalu dua hal yang terpisah.

Bencana memang bisa terjadi secara alami.

Tetapi tingkat kerusakan yang dialami masyarakat sering kali dipengaruhi oleh bagaimana negara mengatur ruang, lingkungan, infrastruktur, mitigasi, pengawasan, dan respons.

Di sinilah istilah bad policy mendapatkan maknanya.

Bukan dengan menyalahkan pemerintah atas setiap musibah.

Melainkan dengan memeriksa apakah negara sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebelum, ketika, dan setelah risiko itu muncul.

APBN dan APBD Bukan Angka Milik Pemerintah

Ada satu hal yang sering hilang ketika kita membicarakan kebijakan:

uangnya milik siapa?

APBN dan APBD bukan uang pribadi pejabat.

Bukan uang pemerintah dalam pengertian seolah-olah negara memiliki dompet sendiri.

Ia berasal dari sumber daya publik dan dikelola atas mandat publik. Karena itu, masyarakat berhak bertanya ketika anggaran digunakan.

Mengapa anggaran diprioritaskan ke sana?

Mengapa program ini dipilih?

Mengapa program lain dipotong?

Berapa biayanya?

Siapa penerimanya?

Apa hasilnya?

Apa ukuran keberhasilannya?

Apa yang terjadi kalau target tidak tercapai?

Pertanyaan-pertanyaan semacam itu bukan bentuk kebencian kepada pemerintah.

Itulah pengawasan.

Justru aneh kalau warga diminta tidak terlalu banyak bertanya tentang uang yang pada akhirnya mereka ikut membiayai.

Lebih aneh lagi kalau pertanyaan kritis dianggap sebagai gangguan terhadap stabilitas.

Stabilitas untuk siapa?

Kenyamanan siapa?

Sebab masyarakat mungkin memang perlu ketenangan.

Tetapi pengelolaan uang publik membutuhkan pemeriksaan.

Ketika Bad Policy Disulap Menjadi Bad News

Di sinilah media, influencer, buzzer, dan seluruh ekosistem informasi digital memainkan peran penting.

Sebuah persoalan kebijakan bisa saja diberitakan hanya sebagai peristiwa.

Harga naik.

Banjir terjadi.

Hutan terbakar.

Pajak berubah.

Utang bertambah.

Pejabat memberikan pernyataan.

Selesai.

Padahal tugas publik tidak selesai di sana.

Berita yang baik justru harus membantu pembaca bergerak dari apa yang terjadi menuju mengapa itu terjadi.

Dari peristiwa menuju struktur.

Dari gejala menuju sebab.

Dari korban menuju pertanggungjawaban.

Masalah muncul ketika seluruh persoalan itu justru dibingkai kembali sebagai masalah emosional publik.

“Jangan terlalu banyak membaca berita negatif.”

“Jaga kesehatan mental.”

“Jangan ikut politik terlalu dalam.”

“Fokus saja pada kehidupan sendiri.”

Kalimat-kalimat tersebut tidak selalu salah.

Tetapi menjadi bermasalah ketika digunakan untuk menggantikan pertanyaan tentang kebijakan.

Sebab masyarakat akhirnya diajari cara mengelola rasa tidak nyaman, bukan cara memeriksa sumber ketidaknyamanan itu.

Wellness Tidak Boleh Menjadi Kosmetik Kekuasaan

Kita hidup pada zaman yang menarik.

Dulu orang diminta bersabar.

Sekarang bahasanya lebih modern:

healing.

Dulu orang diminta jangan banyak mengeluh.

Sekarang:

protect your peace.

Dulu orang diminta jangan ikut campur.

Sekarang:

focus on yourself.

Bahasanya berubah. Masalahnya, belum tentu.

Ada saat ketika semua itu memang sehat.

Kita memang membutuhkan batas.

Kita memang perlu istirahat.

Kita tidak harus mengikuti setiap pertengkaran di media sosial.

Tetapi jangan sampai self-care berubah menjadi self-censorship terhadap kenyataan.

Jangan sampai warga begitu sibuk menjaga kedamaian batin sehingga kehilangan keberanian untuk mempertanyakan ketidakadilan.

Dan jangan sampai krisis struktural yang dialami jutaan orang diperkecil menjadi persoalan kebersihan mental individu.

Orang tidak selalu stres karena terlalu banyak membaca berita tentang kemiskinan. Kadang ia stres karena memang miskin.

Orang tidak selalu cemas karena membaca berita ekonomi. Kadang ia cemas karena penghasilannya memang tidak cukup.

Orang tidak selalu marah karena terlalu banyak menonton berita politik. Kadang ia marah karena kebijakan yang dibuat di ruang kekuasaan benar-benar memengaruhi hidupnya.

Itu bukan berarti semua kemarahan otomatis benar.

Tetapi kemarahan publik juga tidak boleh otomatis dianggap sebagai gangguan yang harus diredam.

Kadang-kadang ia adalah sinyal politik.

Ketika Influencer Terlalu Nyaman untuk Bertanya

Di titik ini, kita juga perlu melihat posisi influencer dan buzzer.

Tidak semua influencer adalah buzzer.

Tidak semua kreator menjual pendapatnya.

Dan tidak semua orang yang meminta publik menjaga kesehatan mental sedang membela kekuasaan.

Tetapi ekosistem digital memang menciptakan insentif yang menarik.

Konten yang aman untuk sponsor lebih mudah diproduksi.

Konten yang tidak menyentuh kepentingan kekuasaan lebih nyaman.

Konten motivasi lebih mudah dibagikan daripada laporan tentang dokumen anggaran.

“Cara tetap bahagia di tengah ekonomi sulit” terdengar lebih ringan daripada:

“Siapa yang menentukan kebijakan ekonomi dan siapa yang paling diuntungkan?”

Yang pertama bisa selesai dalam satu menit.

Yang kedua membutuhkan data, dokumen, wawancara, keberanian, dan kemungkinan membuat seseorang tidak senang.

Karena itu, ketika influencer berbicara tentang persoalan publik, ukuran loyalitasnya seharusnya bukan seberapa dekat ia dengan pejabat.

Bukan pula seberapa aman ia bagi sponsor.

Pertanyaannya sederhana:

Apakah ia setia kepada publik dan kebenaran?

Begitu pula dengan penyelenggara negara.

Loyalitas tertinggi mereka bukan kepada orang yang sedang duduk di kursi kekuasaan. Melainkan kepada konstitusi, hukum, kepentingan publik, dan mandat yang diberikan masyarakat.

Jabatan berganti.

Pejabat berganti.

Partai berganti.

Tetapi publik tetap membayar tagihannya.

Jangan Jadikan Rakyat Penonton

Ada bahaya lain yang lebih halus. Masyarakat perlahan-lahan bisa dibentuk menjadi konsumen informasi.

Bangun.

Buka ponsel.

Baca berita.

Marah.

Komentar.

Scroll.

Lupa.

Besok ulangi lagi.

Dalam pola itu, warga hanya menjadi penonton yang bereaksi terhadap peristiwa.

Padahal demokrasi membutuhkan lebih dari reaksi.

Ia membutuhkan partisipasi.

Membaca.

Memeriksa.

Mengkritik.

Bertanya.

Mengawasi.

Mengorganisasi.

Menyampaikan aspirasi.

Menggunakan jalur hukum.

Menggunakan hak politik.

Dan, bila diperlukan, mendesak perubahan kebijakan.

Warga bukan penonton yang boleh disuruh pulang karena pertunjukannya terlalu emosional. Mereka adalah bagian dari pertunjukan itu sendiri.

Bahkan lebih tepat lagi:

mereka adalah pihak yang memberi mandat kepada orang-orang yang berada di atas panggung.

Karena itu, ketika gerakan sipil muncul, jangan buru-buru menyebutnya sebagai kegaduhan.

Demokrasi memang tidak selalu terdengar seperti musik instrumental untuk meditasi.

Kadang-kadang demokrasi terdengar seperti orang berteriak di jalan.

Kadang-kadang seperti petisi.

Kadang-kadang seperti rapat warga.

Kadang-kadang seperti wartawan yang terus bertanya meski pejabat sudah ingin pulang.

Dan kadang-kadang seperti masyarakat yang berkata:

“Tidak. Kebijakan ini harus diperiksa lagi.”

Apakah Kita Harus Marah?

Tidak setiap berita membutuhkan kemarahan.

Tidak setiap kebijakan pasti buruk.

Tidak setiap pemerintah pasti salah.

Tidak setiap kritik pasti benar.

Karena itu, publik tetap membutuhkan nalar kritis.

Kita membutuhkan data.

Kita membutuhkan jurnalisme.

Kita membutuhkan pemeriksaan fakta.

Kita membutuhkan perdebatan yang berbasis bukti.

Tetapi nalar kritis berbeda dengan apatisme.

Dan ketenangan berbeda dengan kepasrahan.

Kita boleh tenang sambil tetap kritis.

Kita boleh menjaga kesehatan mental sambil tetap peduli pada persoalan publik.

Kita boleh berhenti sejenak dari media sosial tanpa berhenti menjadi warga negara.

Justru kedewasaan politik terletak di sana:

tidak mudah terbakar oleh setiap informasi, tetapi juga tidak mudah dipadamkan ketika ada persoalan yang memang harus diperjuangkan.

Dari Bad News Menuju Bad Policy

Mungkin karena itu, setiap kali membaca berita buruk, kita perlu membiasakan diri mengajukan beberapa pertanyaan.

Apa yang terjadi?

Mengapa terjadi?

Apakah ini kejadian pertama?

Kalau sudah berulang, mengapa terus terjadi?

Kebijakan apa yang berkaitan dengan persoalan ini?

Siapa yang membuat keputusan?

Siapa yang mengawasi?

Siapa yang diuntungkan?

Siapa yang menanggung akibatnya?

Apakah pemerintah sudah mengevaluasi kebijakan tersebut?

Kalau gagal, apakah ada koreksi?

Kalau ada kerugian publik, siapa yang bertanggung jawab?

Pertanyaan-pertanyaan itu membuat berita berubah fungsi.

Ia tidak lagi sekadar menjadi konsumsi.

Ia menjadi pintu masuk menuju pengawasan.

Dan di situlah bad news dapat menjadi sesuatu yang berguna.

Bukan karena berita buruk itu menyenangkan.

Tetapi karena berita buruk dapat memaksa kita melihat sesuatu yang mungkin sengaja atau tidak sengaja ingin disembunyikan oleh kenyamanan.

Yang Perlu Diperbaiki Bukan Perasaan Publik Saja

Pada akhirnya, kita memang perlu menjaga kesehatan mental. Tetapi negara juga perlu menjaga kesehatan kebijakannya.

Masyarakat perlu belajar mengelola stres. Tetapi pemerintah juga perlu belajar mengelola kekuasaan.

Warga perlu berhenti sejenak ketika lelah. Tetapi kebijakan yang gagal tidak boleh ikut berhenti dievaluasi.

Sebab ada perbedaan besar antara mengelola dampak dan menghilangkan penyebab.

Kita boleh mengajari masyarakat bagaimana menghadapi tekanan ekonomi. Tetapi jangan berhenti di sana.

Kita juga harus bertanya mengapa tekanan itu terjadi. Kita boleh mengajari warga bagaimana menghadapi kecemasan akibat bencana.

Tetapi jangan berhenti di sana.

Kita harus memeriksa apakah kebijakan mitigasi, tata ruang, lingkungan dan pengawasan sudah benar.

Kita boleh meminta masyarakat menjaga kesehatan mental ketika menghadapi banjir informasi.

Tetapi jangan gunakan kesehatan mental sebagai alasan untuk membuat mereka berhenti mengawasi kekuasaan. Karena kalau demikian, kita sedang mengobati demam sambil membiarkan penyakitnya berkembang. 

Jadi, Bad News atau Bad Policy?

Mungkin jawabannya bukan memilih salah satu.

Bad news dan bad policy adalah dua hal yang harus dibaca bersama.

Bad news memberi tahu kita apa yang terjadi.

Bad policy mengharuskan kita bertanya mengapa itu terjadi.

Bad news memperlihatkan korban.

Bad policy membawa kita mencari keputusan yang membuat seseorang menjadi korban.

Bad news membuat kita bertanya apa yang salah.

Bad policy membuat kita bertanya siapa yang bertanggung jawab.

Dan ketika persoalan yang sama muncul berkali-kali selama bertahun-tahun, pertanyaan itu menjadi semakin penting.

Sebab pada titik tertentu, kita tidak lagi sedang membicarakan sebuah berita buruk.

Kita sedang membicarakan pola. Dan pola yang terus dibiarkan adalah persoalan politik.

Karena itu, jangan biarkan masyarakat diyakinkan bahwa mereka terlalu banyak membaca berita. Jangan pula membuat mereka merasa bersalah karena masih peduli.

Kalau rakyat stres karena sulit mencari uang, jangan hanya ajari mereka cara bernapas dalam-dalam.

Cari tahu mengapa kehidupan menjadi begitu mahal.

Kalau warga marah karena pajak, jangan buru-buru menuduh mereka tidak nasionalis.

Periksa bagaimana beban pajak didistribusikan.

Kalau masyarakat resah karena korupsi, jangan sekadar minta mereka tidak sinis.

Pastikan hukum bekerja.

Kalau warga takut karena hutan terbakar, jangan hanya minta mereka tidak menonton gambar asap.

Periksa siapa yang mengelola hutan, bagaimana izin diberikan, bagaimana pengawasan dilakukan, dan mengapa persoalan yang sama terus berulang.

Dan kalau masyarakat mulai bergerak menyampaikan aspirasi, jangan buru-buru mematikan suaranya dengan alasan menjaga ketenangan.

Dengarkan.

Sebab mungkin yang sedang terjadi bukan masyarakat yang kehilangan kewarasan. 

Mungkin justru masyarakat sedang menunjukkan bahwa mereka masih waras.

Mereka melihat.

Mereka merasakan.

Mereka bertanya.

Mereka tidak mau lupa.

Dan mereka tidak mau persoalan yang sama terus-menerus dikemas menjadi berita buruk, lalu setelah itu mereka sendiri yang diminta belajar berdamai dengannya.

Maka lain kali seseorang berkata,

“Kurangi baca berita. Biar tidak stres.”

Tidak perlu langsung marah.

Tersenyumlah.

Ambil napas.

Lalu tanyakan satu hal:

“Beritanya yang harus dikurangi, atau kebijakan buruk yang membuat berita itu terus ada?”

Karena pada akhirnya, persoalannya bukan bagaimana membuat rakyat lebih pandai menerima berita buruk.

Persoalannya adalah bagaimana membuat kekuasaan lebih bertanggung jawab agar berita buruk tidak terus diproduksi oleh kebijakan yang buruk. ***