Gratis untuk Rakyat: Janji yang Harus Dibayar Tunai

“Gratis” adalah kata paling manis dalam kamus politik—dan salah satu yang paling jarang ditagih setelah kotak suara ditutup. Traktor gratis, persalinan gratis, ambulans gratis: daftarnya panjang, niatnya (mungkin) baik. Tapi di balik setiap kata “gratis” selalu ada seseorang yang membayar. Pertanyaannya: siapa—dan siapa yang berani mengawasinya?

Ilustrasi tentang janji program unggulan “Gratis untuk Rakyat” yang berhadapan dengan kenyataan anggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Rakyat tidak hanya menunggu janji, tetapi berhak menagih pertanggungjawabannya. Gambar hanya ilustrasi yang dibuat berkolaborasi dengan AI.

📖 Daftar Isi

Seperti hampir semua pasangan calon dalam era Pilkada langsung—terutama pada kontestasi terakhir—kepala dan wakil kepala daerah terpilih hadir dengan program yang namanya langsung menyentuh titik paling sensitif di dompet rakyat: “Gratis untuk Rakyat.”

Traktor gratis untuk petani. Pupuk dan benih gratis. Internet publik gratis. Kuota gratis untuk milenial. Dokumen kependudukan gratis. Pengantaran pasien gratis. Persalinan gratis. BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan gratis. Ambulans gratis.

Visi, misi, dan programnya panjang. Kata “gratis” muncul begitu sering selama kampanye hingga terasa seperti mantra: diucapkan cukup keras dan cukup sering, semoga menjadi kenyataan.

Mari kita telaah program-program itu dengan pikiran terbuka. Dan sedikit kritis, karena itulah salah satu tugas jurnalisme.

Yang Menyentuh, Memang Menyentuh

Di bidang pertanian, bagi petani Tomohon yang sehari-hari bergulat dengan tanah datar maupun berbukit dan cuaca yang tak selalu ramah, traktor, pupuk, dan benih gratis bukan sekadar janji manis.

Jika tepat sasaran dan dikelola dengan baik, program seperti ini bisa menjadi pembeda antara musim panen yang cukup dan tahun yang sulit.

Di bidang pendidikan dan teknologi, ketika koneksi internet semakin menjadi kebutuhan dasar, kuota dan internet publik gratis bukan lagi sekadar kemewahan. Ia menyentuh persoalan keadilan akses.

Di bidang administrasi kependudukan, akta kelahiran hingga akta kematian yang dapat diurus tanpa biaya menyentuh sesuatu yang fundamental: hak setiap warga untuk diakui keberadaannya secara legal, sejak lahir hingga meninggal, tanpa harus terbebani biaya.

Di bidang kesehatan, daftarnya bahkan lebih panjang—dan menyangkut sesuatu yang jauh lebih serius: kehidupan manusia.

Jika benar-benar dijalankan, program pengantaran pasien, persalinan, ambulans, serta jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan dapat menjadi jaring pengaman sosial yang mengubah kualitas hidup banyak keluarga di Tomohon.

Karena itu, tidak adil jika seluruh program tersebut hanya ditertawakan sebagai slogan kampanye.

Sebagian di antaranya memang sangat dibutuhkan rakyat.

Tetapi justru karena dibutuhkan, ia harus diawasi dengan lebih serius.

Tapi “Gratis” Tidak Pernah Benar-Benar Gratis

Di sinilah tugas jurnalisme yang sesungguhnya: bukan hanya mencatat janji, tetapi juga mengingatkan bahwa “gratis” dalam kebijakan publik selalu ada yang membayar.

Entah melalui APBD, dana transfer dari pemerintah pusat, kerja sama dengan pihak lain, atau efisiensi terhadap program lain yang harus dilakukan untuk menyediakan anggarannya.

Maka pertanyaannya bukan sekadar: Apakah programnya baik?

Tentu banyak yang baik.

Pertanyaan yang lebih penting adalah: Dari mana anggarannya? Berapa besar kebutuhannya? Siapa penerima manfaatnya? Bagaimana mekanisme penyalurannya? Bagaimana memastikan tidak terjadi kebocoran? Dan yang paling penting: apakah program itu mampu bertahan setelah euforia politik berlalu?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk meragukan niat baik.

Justru sebaliknya.

Niat baik dalam pemerintahan harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang terukur, anggaran yang realistis, mekanisme pelaksanaan yang transparan, dan pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebab niat baik tanpa tata kelola yang kuat pada akhirnya hanya menjadi pameran niat.

Dan rakyat Tomohon, seperti rakyat di mana pun, berhak mendapatkan lebih dari sekadar niat.

Rakyat yang Menagih, Bukan yang Menunggu

Bagi generasi milenial Tomohon yang mendukung kepala dan wakil kepala daerah terpilih dengan antusias, semoga antusiasme itu tidak berhenti pada hari kampanye dan pencoblosan.

Demokrasi yang sehat bukan hanya soal memilih.

Demokrasi juga soal mengawasi mereka yang telah dipilih.

Karena itu, janji “Gratis untuk Rakyat” seharusnya tidak diperlakukan sebagai slogan yang selesai setelah pemilihan.

Ia harus menjadi kontrak politik yang terus diingat.

Berapa traktor yang benar-benar diberikan?

Berapa petani yang menerima pupuk dan benih?

Berapa titik internet publik yang dibangun?

Berapa warga yang memperoleh layanan kesehatan sebagaimana dijanjikan?

Berapa anggaran yang dikeluarkan?

Dan apakah semuanya sampai kepada mereka yang memang berhak?

Pertanyaan-pertanyaan semacam itu bukan bentuk permusuhan kepada pemerintah. Justru sebaliknya, ia adalah bagian dari tanggung jawab warga negara.

Semoga “Gratis untuk Rakyat” benar-benar gratis. Bukan gratis di mulut, tetapi berbayar mahal di lapangan.

Rakyat menunggu.

Bukan dengan kesabaran yang pasif, melainkan dengan mata yang terbuka.

Waktu akan menjawab.

Tetapi rakyatlah yang akan menagih. ***