Tujuh kursi bukan sekadar angka. Di ruang politik DPRD Tomohon, ia bisa menjadi suara penyeimbang—atau hanya menjadi tujuh kursi yang ikut mengangguk.
Ada angka-angka dalam politik yang tampak sederhana, tetapi menyimpan cerita panjang.
Tujuh adalah salah satunya.
 |
| Tujuh kursi Golkar di DPRD Kota Tomohon bukan sekadar angka, melainkan tujuh suara yang diuji untuk menjalankan fungsi pengawasan, kritik, dan penyeimbang kekuasaan. Gambar hanya ilustrasi yang dibuat berkolaborasi dengan AI. |
📖 DAFTAR ISI
Di gedung DPRD Kota Tomohon, tujuh kursi itu kini menjadi milik Partai Golkar. Jumlah tersebut mungkin tidak terdengar spektakuler jika dibandingkan dengan 15 kursi PDI Perjuangan. Namun ia juga bukan angka kecil yang bisa disingkirkan begitu saja dari peta politik.
DPRD Kota Tomohon periode 2024–2029 memiliki 25 kursi. PDIP menguasai 15 kursi, Gerindra tiga kursi, dan Golkar tujuh kursi. Komposisi itu membuat Golkar menjadi partai terbesar kedua di parlemen kota.
Secara matematis, Golkar memang minoritas. Tetapi politik tidak pernah sesederhana matematika.
Sebab tujuh orang anggota dewan bukan hanya tujuh suara ketika tombol voting ditekan. Mereka memiliki hak untuk bertanya, meminta dokumen, mengkritik kebijakan, mengawasi anggaran, menyampaikan aspirasi konstituen, dan—yang paling penting—membuat pemerintah daerah tahu bahwa tidak semua keputusan akan diterima begitu saja.
Di situlah tujuh kursi itu menjadi menarik. Bukan karena jumlahnya. Melainkan karena bagaimana jumlah itu digunakan.
Dari Partai Pemenang Menjadi Minoritas
Ada perubahan menarik dalam perjalanan Golkar di DPRD Tomohon.
Partai ini bukan pendatang baru dalam percaturan politik Kota Tomohon. Bahkan sejarah politik lokal menunjukkan Golkar pernah memiliki posisi yang jauh lebih kuat, baik di legislatif maupun eksekutif Kota Tomohon.
Pada Pemilu 2019, misalnya, Golkar memperoleh 10 kursi DPRD Tomohon—ketika DPRD hanya 20 kursi. Lima tahun kemudian, hasil Pemilu 2024 menempatkan partai itu dengan tujuh kursi.
Artinya, ada tiga kursi yang hilang.
Angka itu mungkin bisa dibaca sebagai penurunan biasa dalam kompetisi elektoral. Tetapi bagi partai politik, berkurangnya kursi di parlemen selalu membawa pertanyaan yang lebih dalam.
Mengapa pemilih mengurangi dukungannya?
Apa yang berubah?
Apakah strategi politiknya?
Apakah figur-figurnya?
Ataukah peta politik Tomohon memang sedang bergerak ke arah yang berbeda?
Pertanyaan-pertanyaan semacam ini jauh lebih penting daripada sekadar merayakan bahwa tujuh kursi masih berhasil diperoleh.
Sebab pemilu bukan hanya tentang siapa yang menang. Ia juga tentang siapa yang kehilangan sebagian kepercayaan pemilih.
Dan Golkar perlu membaca angka tujuh itu dengan kepala dingin.
Bukan dengan rasa puas karena masih menjadi partai terbesar kedua. Bukan pula dengan rasa kecewa karena gagal mencapai target.
Tetapi sebagai sebuah pesan dari pemilih.
Tujuh Kursi dari Empat Penjuru Tomohon
Ada hal lain yang membuat tujuh kursi Golkar menarik. Mereka tidak datang dari satu wilayah saja.
Hasil Pemilu 2024 menunjukkan Golkar memperoleh kursi di empat daerah pemilihan Kota Tomohon. Di Tomohon Tengah–Timur, Golkar memperoleh dua kursi; di Tomohon Selatan dua kursi; di Tomohon Barat satu kursi; dan di Tomohon Utara dua kursi.
Dengan kata lain, Golkar tidak hanya memiliki basis di satu sudut kota. Ia memiliki jejak elektoral di seluruh wilayah pemilihan.
Itu modal politik yang penting.
Karena tujuh anggota DPRD Golkar sesungguhnya membawa tujuh pintu masuk menuju masyarakat yang berbeda-beda—dengan persoalan, kebutuhan, dan ekspektasi yang tidak selalu sama.
Di Tomohon Selatan mungkin ada cerita berbeda dengan Tomohon Utara. Persoalan warga di Tomohon Barat belum tentu sama dengan kebutuhan masyarakat Tomohon Tengah dan Timur.
Dan justru karena itu, tujuh kursi tersebut seharusnya menjadi semacam jaringan sensor politik bagi Golkar.
Apa yang dirasakan warga di kelurahan?
Apa yang dikeluhkan pedagang?
Apa yang menjadi persoalan petani?
Bagaimana kondisi jalan?
Bagaimana pelayanan publik?
Bagaimana masyarakat memandang program pemerintah?
Dan yang tidak kalah penting: ke mana uang daerah mengalir?
Seorang anggota DPRD tidak seharusnya baru mendengar persoalan rakyat ketika persoalan itu sudah menjadi berita.
Ia seharusnya mendengar sebelum berita itu ditulis.
Minoritas Bukan Berarti Tidak Berdaya
Dalam demokrasi, minoritas sering kali mengalami salah satu dari dua nasib.
Ia menjadi pengganggu yang terus-menerus dianggap menghambat pemerintah.
Atau ia menjadi dekorasi demokrasi—hadir dalam rapat, menyampaikan pendapat, kemudian ikut menyetujui keputusan yang sudah hampir pasti disepakati.
Keduanya sama-sama buruk.
Yang dibutuhkan justru adalah minoritas yang kritis tetapi rasional.
Golkar tidak harus menolak semua kebijakan pemerintah hanya karena ingin menunjukkan bahwa mereka berbeda.
Menolak semuanya bukan oposisi. Itu sekadar refleks.
Sebaliknya, menyetujui semuanya juga bukan tanda kedewasaan politik. Itu bisa menjadi kemalasan politik yang dibungkus kata “harmonisasi”.
DPRD membutuhkan sesuatu yang lebih sulit: kritik yang berbasis data.
Jika pemerintah mengusulkan anggaran, tanyakan angkanya.
Jika ada proyek, tanyakan urgensinya.
Jika ada program, tanyakan indikator keberhasilannya.
Jika ada perjalanan dinas, tanyakan manfaatnya.
Jika ada hibah, tanyakan penerimanya.
Jika ada kebijakan yang dianggap baik, dukung.
Jika ada kebijakan yang bermasalah, kritik.
Sederhana.
Tetapi dalam politik, hal-hal sederhana sering justru paling sulit dilakukan.
Ketika Tujuh Suara Harus Berani Bertanya
Dalam praktiknya, fungsi pengawasan DPRD sangat bergantung pada keberanian anggota dewan menggunakan kewenangan yang mereka miliki.
Dan di sinilah Fraksi Golkar memiliki ruang yang cukup luas.
DPRD Tomohon periode 2024–2029 terdiri dari tiga fraksi: PDIP, Gerindra dan Golkar.
Artinya, Golkar bukan fraksi kecil yang harus bergabung dengan partai lain untuk sekadar memenuhi syarat membentuk fraksi.
Mereka berdiri sendiri.
Mereka memiliki identitas politik sendiri.
Mereka memiliki tujuh suara.
Dan dengan tujuh suara itu, mereka memiliki kesempatan untuk membangun karakter politik sendiri.
Apakah Fraksi Golkar akan dikenal sebagai fraksi yang rajin bertanya?
Fraksi yang membaca dokumen anggaran?
Fraksi yang sering turun ke lapangan?
Fraksi yang konsisten mengawal aspirasi masyarakat?
Ataukah hanya dikenal karena selalu hadir ketika keputusan akan diketuk?
Pertanyaan terakhir mungkin terdengar agak kejam.
Tetapi politik memang tidak selalu membutuhkan pertanyaan yang nyaman.
Ada Tanda-Tanda Bahwa Suara Itu Masih Digunakan
Menariknya, catatan perjalanan DPRD Tomohon menunjukkan bahwa Fraksi Golkar tidak selalu diam.
Dalam pembahasan berbagai agenda daerah, fraksi ini tetap menyampaikan pandangan dan memberikan catatan kepada pemerintah.
Pada pembahasan perubahan APBD 2025, misalnya, Fraksi Golkar menyampaikan pandangan akhir dan memberikan masukan terhadap perubahan anggaran. Pada pembahasan APBD 2026, pandangan akhir Fraksi Golkar juga disampaikan dalam paripurna.
Yang lebih menarik, pada 2026 pemerintah daerah memberikan jawaban atas sejumlah catatan Fraksi Golkar mengenai laporan hasil pemeriksaan BPK, realisasi pendapatan asli daerah, penyertaan modal, SiLPA, bantuan sosial, belanja infrastruktur, aset daerah, hingga kewajiban daerah.
Ini penting dicatat.
Sebab fungsi oposisi konstruktif bukan selalu menghasilkan kemenangan dalam voting.
Kadang keberhasilannya justru terlihat dari pertanyaan yang memaksa pemerintah memberikan jawaban.
Sebuah pertanyaan di ruang paripurna mungkin hanya membutuhkan beberapa menit.
Tetapi jawaban atas pertanyaan itu dapat menjadi catatan publik.
Dan catatan publik adalah salah satu bentuk pengawasan.
Jangan Sampai Tujuh Kursi Hanya Menjadi Tujuh Kursi
Ada godaan besar dalam politik parlemen ketika seseorang berada di posisi minoritas.
Godaan itu bernama kompromi.
Kompromi sendiri bukan dosa.
Demokrasi membutuhkan kompromi. Anggaran membutuhkan kompromi. Peraturan daerah membutuhkan kompromi. Bahkan politik tanpa kompromi mungkin hanya akan menghasilkan gedung parlemen yang sangat ramai tetapi tidak pernah menghasilkan keputusan.
Masalahnya adalah ketika kompromi berubah menjadi ketergantungan.
Ketika kepentingan rakyat mulai dinegosiasikan bersama kepentingan politik jangka pendek.
Ketika kritik mulai dihitung berdasarkan kemungkinan mendapat posisi.
Ketika keberanian bertanya berhenti karena ada rasa tidak enak kepada pihak tertentu.
Di titik itulah minoritas kehilangan fungsi.
Dan tujuh kursi berubah menjadi sekadar tujuh kursi.
Padahal rakyat tidak memilih angka.
Rakyat memilih orang.
Mereka memilih wakil.
Golkar Tidak Harus Menjadi Musuh Pemerintah
Ada satu kesalahpahaman yang sering muncul dalam politik lokal: seolah-olah menjadi kritis berarti harus menjadi musuh pemerintah.
Tidak.
Golkar tidak harus menjadi musuh Pemerintah Kota Tomohon. Begitu pula pemerintah tidak seharusnya menganggap kritik Golkar sebagai serangan politik.
Keduanya justru membutuhkan hubungan yang sehat.
Pemerintah membutuhkan DPRD yang kritis agar kebijakannya diuji. DPRD membutuhkan pemerintah yang terbuka agar fungsi pengawasan bisa berjalan.
Dan masyarakat membutuhkan keduanya agar uang publik tidak dikelola dalam ruang yang terlalu sunyi.
Demokrasi yang sehat bukan demokrasi tanpa konflik.
Ia adalah demokrasi yang mampu mengelola perbedaan tanpa menganggap perbedaan sebagai permusuhan.
Karena itu, jika Fraksi Golkar mengkritik pemerintah, kritik itu seharusnya tidak langsung dibaca sebagai upaya menjatuhkan.
Begitu pula jika Golkar mendukung kebijakan pemerintah, dukungan itu tidak seharusnya otomatis dianggap sebagai kompromi politik.
Ukuran yang lebih masuk akal hanya satu:
"Apa kepentingan publik yang diperjuangkan"?
Ujian Sesungguhnya Ada di Anggaran
Jika ingin melihat seberapa serius tujuh kursi Golkar menjalankan fungsi pengawasan, masyarakat tidak perlu menunggu pidato yang panjang.
Lihat saja anggaran.
Di sanalah politik menjadi konkret.
Berapa uang untuk pendidikan?
Berapa untuk kesehatan?
Berapa untuk infrastruktur?
Berapa untuk program sosial?
Berapa yang benar-benar sampai kepada masyarakat?
Berapa yang habis untuk kegiatan administratif?
Berapa yang dialokasikan untuk sesuatu yang terlihat bagus di atas kertas tetapi belum tentu terasa manfaatnya di lapangan?
Anggaran tidak pandai berbohong. Yang kadang pandai adalah cara manusia menjelaskannya.
Karena itu, tujuh anggota DPRD Golkar punya pekerjaan yang jauh lebih penting daripada sekadar menyampaikan pandangan umum.
Mereka perlu membaca angka.
Membandingkan.
Mengajukan pertanyaan.
Memeriksa.
Dan jika perlu, mengatakan:
“Tidak.”
Bukan karena pemerintah salah setiap saat. Tetapi karena uang yang sedang dibicarakan bukan uang milik pemerintah.
Itu uang rakyat.
Dari Tujuh Kursi Menjadi Tujuh Suara
Mungkin inilah cara paling sederhana untuk membaca posisi Golkar di DPRD Tomohon hari ini.
Tujuh kursi adalah fakta politik.
Tetapi tujuh suara adalah pilihan politik.
Kursi adalah tempat duduk.
Suara adalah keberanian untuk menggunakannya.
Seorang anggota DPRD dapat duduk selama lima tahun di kursinya tanpa pernah benar-benar meninggalkan jejak.
Sebaliknya, seorang anggota dewan dapat membuat satu pertanyaan sederhana yang kemudian memaksa sebuah kebijakan diperbaiki.
Yang satu memiliki kursi.
Yang lain memiliki fungsi.
Dan rakyat, pada akhirnya, lebih membutuhkan yang kedua.
Pemilu Berikutnya Dimulai dari Hari Ini
Ada kesalahan yang sering dilakukan partai politik: menganggap pekerjaan politik dimulai beberapa bulan sebelum pemilu.
Sesungguhnya tidak.
Pemilu berikutnya dimulai sehari setelah hasil pemilu sebelumnya diumumkan.
Setiap rapat.
Setiap interupsi.
Setiap suara setuju.
Setiap suara tidak setuju.
Setiap kunjungan kepada warga.
Setiap kali seorang anggota dewan membela kepentingan publik. Semuanya dicatat—setidaknya dalam ingatan masyarakat.
Karena itu, tujuh kursi Golkar di DPRD Tomohon bukan hanya warisan dari Pemilu 2024. Ia adalah investasi politik menuju pemilu berikutnya.
Jika tujuh anggota itu mampu menunjukkan bahwa mereka benar-benar bekerja, angka tujuh bisa bertambah.
Jika mereka gagal menunjukkan perbedaan yang berarti, angka tujuh bisa saja menjadi angka terakhir yang mereka pertahankan.
Politik tidak mengenal kursi abadi.
Pemilih juga tidak.
Pertanyaan untuk Tujuh Kursi
Maka pertanyaan terbesar bagi Golkar Tomohon bukan:
“Bagaimana mempertahankan tujuh kursi?”
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
“Untuk apa tujuh kursi itu digunakan?”
Untuk mengamankan posisi?
Untuk menjaga hubungan politik?
Untuk sekadar hadir dalam rapat?
Atau untuk menjadi salah satu kekuatan yang memastikan pemerintah tidak pernah terlalu nyaman ketika menggunakan kekuasaan?
Tujuh kursi memang tidak cukup untuk menguasai DPRD.
Tetapi tujuh kursi cukup untuk bertanya.
Cukup untuk mengkritik.
Cukup untuk meminta data.
Cukup untuk mengawasi.
Cukup untuk berdiri ketika yang lain memilih duduk.
Dan kadang-kadang, dalam demokrasi, satu suara yang berani mengatakan sesuatu yang tidak ingin didengar jauh lebih berharga daripada 24 suara yang mengucapkan hal yang sama.
Golkar Tomohon tidak perlu menjadi mayoritas untuk membuktikan dirinya penting.
Mereka hanya perlu membuktikan bahwa tujuh kursi itu bukan tujuh kursi kosong.
Sebab pada akhirnya, yang akan diuji bukan jumlah kursinya.
Melainkan keberanian orang-orang yang duduk di atasnya. ***
Komentar
Posting Komentar