Ketika Orang Pintar Memilih Duduk di Samping Kekuasaan

Pengkhianatan intelektual tidak selalu dimulai dengan kebohongan. Kadang ia bermula dari keputusan sederhana: berhenti bertanya, memilih diam, lalu perlahan menjadi pembela sesuatu yang dahulu dikritiknya.

Seorang lelaki merenung di warung kopi, memandang aktivitas di gedung pemerintahan. Sebuah ilustrasi tentang kebebasan berpikir, integritas intelektual, dan godaan kekuasaan. (Gambar hanya ilustrasi yang dibuat berkolaborasi dengan teknologi AI)

Sore itu hujan baru saja berhenti. Air masih menetes dari ujung atap sebuah warung kopi. Jalanan basah, kendaraan bermotor roda empat dan dua menderu, melintas, meninggalkan suara ban yang menggesek aspal.

Di sudut warung, dua lelaki duduk berhadapan. Dua gelas kopi yang mungkin sudah tidak terlalu panas, terlihat di atas meja. Keduanya terlihat santai namun serius berbincang. Percakapan yang semula berkisar pada harga kebutuhan sehari-hari perlahan beralih ke politik.

"Ngana perhatikan tidak, orang-orang yang dulu paling keras mengkritik pemerintah, sekarang justru paling rajin membelanya?" tanya lelaki yang lebih tua.

Namanya Corneles. Seorang pensiunan yang mengaku masih gemar membaca buku dan mengikuti perdebatan politik dan isu pemerintahan.

Di hadapannya duduk Daniel, lelaki berusia lima puluhan yang sering mengaku sebagai aktivis organisasi non pemerintah.

"Ah, ngana ni dia. Mungkin sekarang mereka melihat persoalan dari dalam," jawab Daniel.

Mendengarnya Corneles tersenyum.

"Bisa jadi. Mar, kalau dulu dorang anggap semua kebijakan salah, lalu sekarang hampir semua dianggap benar, ngana nda rasa ada yang aneh?"

Daniel tertawa kecil.

"Sudut pandang mereka barangkali berubah."

"Atau tempat duduknya yang berubah."

Keduanya tertawa. Bertepatan dengan itu pelayan datang mengangkat dua gelas kosong dari meja sebelah. Percakapan mereka sempat terhenti. 

Corneles memandang keluar jendela ke arah jalan, kemudian berkata,"Saya tidak keberatan kalau orang berubah pendirian/pikirannya," katanya. "Yang saya heran, kenapa perubahan pikiran itu sering terjadi setelah seseorang mendapat jabatan?"

Daniel hanya mendengar, enggan untuk menjawab.

Pertanyaan itu terdengar sederhana. Tetapi di baliknya tersimpan persoalan lama yang telah diperdebatkan para filsuf selama berabad-abad.

Tentang pengetahuan, kekuasaan, dan harga yang harus dibayar seseorang untuk mempertahankan kemerdekaan pikirannya.

Ketika Kebenaran Mulai Memiliki Majikan

Pada 1927, seorang pemikir Prancis bernama Julien Benda menerbitkan buku La Trahison des Clercs, yang kemudian dikenal dalam bahasa Inggris sebagai The Betrayal of the Intellectuals.

Benda menulis tentang sesuatu yang mengusiknya: kaum intelektual yang seharusnya menjaga nilai-nilai universal justru semakin terlibat dalam pembelaan terhadap kepentingan politik, nasionalisme, kelas, dan berbagai pertarungan kekuasaan.

Istilah clercs yang digunakannya merujuk pada kelompok manusia yang mengabdikan diri pada kegiatan intelektual dan nilai-nilai yang melampaui kepentingan praktis. Bukan semata-mata rohaniwan dalam pengertian keagamaan.

Bagi Julian, persoalannya bukan bahwa seorang intelektual mempunyai pandangan politik. Setiap manusia hidup dalam masyarakat, memiliki pengalaman, keyakinan, dan pilihan. Masalah muncul ketika kesetiaan terhadap kelompok atau kekuasaan ditempatkan lebih tinggi daripada kesetiaan terhadap kebenaran.

Seorang intelektual dapat memiliki keberpihakan. Tetapi keberpihakan itu tidak seharusnya membuatnya kehilangan kemampuan untuk mengatakan bahwa pihak yang dibelanya sedang melakukan kesalahan.

Di sinilah pengkhianatan intelektual memperoleh maknanya. Pengkhianatan tidak harus berbentuk kebohongan terang-terangan.

Ia juga dapat berlangsung ketika seseorang mengetahui ada sesuatu yang keliru, tetapi memilih tidak mempersoalkannya karena merasa berkepentingan mempertahankan kedudukannya. Atau ketika kemampuan berpikir yang dahulu digunakan untuk menguji kebijakan kini dipakai untuk mencari pembenaran bagi kebijakan yang sama.

Kebenaran tidak lagi menjadi sesuatu yang dicari melalui penalaran. Ia berubah menjadi sesuatu yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak yang berkuasa. Dan orang yang seharusnya menjadi penguji kekuasaan perlahan berubah menjadi pemberi legitimasi.

Dari Ruang Diskusi ke Ruang Kekuasaan

Bayangkan seorang dosen bernama Adrian. Bertahun-tahun ia dikenal sebagai pengkritik kebijakan pemerintah. Dalam berbagai diskusi, ia berbicara tentang transparansi anggaran, kebebasan berpendapat, dan pentingnya pengawasan terhadap pejabat publik.

Mahasiswa menyukai kuliahnya karena Adrian tidak pernah meminta mereka menerima sebuah pendapat begitu saja.

"Kalau dosenmu mengatakan sesuatu, jangan langsung percaya," katanya suatu hari di ruang kuliah.

Seorang mahasiswa mengangkat tangan.

"Termasuk pendapat Bapak?"

"Terutama pendapat saya."

Ruang kelas langsung riuh, ada yang tertawa.

Adrian kemudian menjelaskan bahwa pendidikan tinggi tidak seharusnya menghasilkan manusia yang sekadar pandai menghafal pendapat orang lain. Menurutnya, mahasiswa harus belajar mengajukan pertanyaan, termasuk terhadap pandangan yang terdengar paling meyakinkan.

Beberapa tahun kemudian, Adrian diangkat menjadi staf khusus lembaga pemerintah. 

Pada mulanya tidak ada yang aneh.

Seorang akademisi tentu boleh bekerja dalam pemerintahan. Bahkan pengetahuannya dapat membantu memperbaiki kebijakan publik.

Tetapi perlahan, sesuatu berubah.

Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dahulu sering dikritiknya, Adrian tidak lagi mengajukan pertanyaan yang sama.

Dalam sebuah diskusi, seorang mantan mahasiswanya bertanya:

"Pak, bukankah dulu Bapak mengatakan kebijakan seperti ini berisiko merugikan masyarakat?"

Adrian merapikan kertas di hadapannya.

"Kita harus memahami kompleksitas pemerintahan," jawabnya.

"Tetapi apakah kebijakannya sekarang menjadi benar?"

"Persoalannya tidak sesederhana itu."

Mahasiswa tersebut terdiam.

Jawaban Adrian sebenarnya tidak sepenuhnya salah. Pemerintahan memang rumit. Kebijakan publik sering melibatkan pertimbangan yang tidak terlihat dari luar. Namun, kompleksitas juga dapat menjadi tempat persembunyian yang nyaman ketika seseorang tidak lagi bersedia menjelaskan alasan perubahan sikapnya.

Barangkali Adrian memang menemukan informasi baru yang mengubah penilaiannya. Jika demikian, ia semestinya mampu menjelaskan apa yang berubah, bukti apa yang ditemukannya, dan mengapa kesimpulannya kini berbeda.

Tetapi bagaimana jika tidak ada informasi baru?

Bagaimana jika satu-satunya hal yang berubah hanyalah kedudukannya?

Pertanyaan seperti inilah yang membuat kritik Julian Benda tetap relevan hampir satu abad setelah bukunya diterbitkan.

Ketika Akal Mulai Menantang Raja

Untuk memahami mengapa kemerdekaan berpikir begitu penting, kita perlu kembali ke Eropa pada abad ke-18. Masa itu kemudian dikenal sebagai era Pencerahan, atau Enlightenment.

Di sejumlah kota Eropa, gagasan-gagasan baru berkembang melalui buku, pamflet, surat-menyurat, salon intelektual, dan pertemuan di kedai kopi. Orang memperdebatkan agama, ilmu pengetahuan, hukum, pendidikan, dan hak-hak manusia. Pertanyaan yang sebelumnya dianggap berbahaya mulai memperoleh ruang.

Mengapa seorang raja harus memiliki kekuasaan yang begitu besar?

Apakah tradisi selalu benar hanya karena diwariskan selama berabad-abad?

Mengapa suatu pendapat harus diterima hanya karena disampaikan oleh tokoh agama, bangsawan, atau penguasa?

Para pemikir Pencerahan berusaha menempatkan akal sebagai alat untuk memeriksa berbagai klaim tentang kebenaran.

Voltaire dikenal melalui kritiknya terhadap intoleransi dan penyalahgunaan otoritas. Denis Diderot, bersama para kontributor Encyclopédie, berusaha menghimpun dan menyebarluaskan pengetahuan.

Mereka tidak selalu sepakat satu sama lain. Bahkan hubungan mereka dengan kekuasaan juga tidak sederhana. Voltaire pernah memiliki hubungan dengan lingkungan istana. Diderot pun berhubungan dengan Catherine II dari Rusia, seorang penguasa monarki.

Kenyataan sejarah ini penting. Sebab, akan terlalu mudah menyimpulkan bahwa seluruh pemikir Pencerahan memandang pengabdian kepada raja atau negara sebagai tindakan memalukan.

Persoalannya jauh lebih rumit.

Sebagian pemikir melihat kemungkinan menggunakan kedekatan dengan penguasa untuk mendorong perubahan. Sebagian lainnya lebih memilih mempertahankan jarak.

Yang menjadi persoalan mendasar ialah apakah kedekatan itu menghilangkan kemampuan mereka untuk berpikir dan mengkritik secara merdeka.

Seorang pemikir dapat berada di lingkungan istana tanpa harus menyetujui seluruh keputusan raja. Sebaliknya, seseorang yang berada jauh dari istana pun dapat menjadi pembela kekuasaan melalui tulisan dan pendapatnya.

Jarak fisik tidak selalu menentukan jarak intelektual. Seseorang boleh duduk di dekat penguasa. Tetapi pikirannya tidak harus ikut duduk bersimpuh.

Mengapa Orang Pintar Bisa Berubah?

Kembali ke warung kopi. Hujan mulai turun lagi, kali ini lebih deras. Corneles memesan secangkir kopi tambahan.

Daniel masih memikirkan percakapan mereka.

"Menurut ngana, kenapa orang yang punya pendidikan tinggi bisa berubah begitu?" tanyanya.

Corneles mengaduk kopi.

"Karena orang pintar tetap manusia."

"Maksudnya?"

"Mereka juga punya kebutuhan. Punya keluarga, cicilan, keinginan dihormati. Ada yang ingin punya jabatan. Ada yang senang kalau pendapatnya didengar pejabat."

Daniel mengangguk.

"Jadi semuanya soal uang?"

"Tidak selalu. Kadang orang lebih mudah tergoda oleh pengakuan daripada uang."

Corneles menyesap kopinya.

"Bayangkan, dulu dia hanya bicara di ruang kelas, seminar. Sekarang dia diundang rapat dengan para pejabat. Teleponnya dijawab pejabat. Namanya disebut dalam acara resmi."

"Dan itu salah?"

"Tentu tidak. Yang berbahaya kalau dia mulai merasa harus selalu menyenangkan orang-orang yang memberinya tempat."

Percakapan itu menyentuh satu kenyataan yang sering luput ketika kita membicarakan pengkhianatan intelektual. Manusia tidak selalu mengubah pendiriannya melalui keputusan besar yang dramatis.

Kadang perubahan berlangsung sedikit demi sedikit. Mula-mula seseorang hanya diminta mempertimbangkan pilihan kata agar kritiknya tidak terlalu keras.

Kemudian ia diminta memahami situasi politik. Sesudah itu, ia mulai menunda kritik karena merasa waktunya belum tepat.

Lama-kelamaan, ia terbiasa mencari alasan untuk tidak mengatakan sesuatu yang sebenarnya perlu dikatakan.

Tidak ada yang memaksanya berbohong. Ia hanya semakin pandai memilih bagian mana dari kebenaran yang sebaiknya tidak dibicarakan. Dan ketika kebiasaan itu berlangsung cukup lama, diam tidak lagi terasa sebagai kompromi. Diam menjadi bagian dari pekerjaannya.

Ketika Pengetahuan Menjadi Alat Pembenaran

Kekuasaan membutuhkan banyak hal untuk bertahan. Ia membutuhkan hukum, birokrasi, anggaran, aparat, dan dukungan politik. Tetapi kekuasaan juga membutuhkan alasan agar tindakannya dapat diterima masyarakat.

Di sinilah pengetahuan memiliki kedudukan penting. 

Seorang ahli ekonomi dapat menjelaskan mengapa kebijakan anggaran tertentu dianggap perlu.

Seorang ahli hukum dapat memberikan penafsiran atas keputusan pemerintah.

Seorang akademisi dapat menyusun kajian untuk menilai dampak sebuah program.

Semua itu merupakan pekerjaan yang sah dan dibutuhkan.

Masalah muncul ketika kesimpulan telah ditentukan terlebih dahulu, sementara penelitian hanya diminta menyediakan pembenarannya.

Pengetahuan kemudian kehilangan fungsi untuk menguji keputusan. Ia menjadi perangkat untuk mempertahankan keputusan. Bayangkan sebuah kebijakan yang menimbulkan keberatan masyarakat.

Alih-alih mendengarkan kritik, pengambil keputusan mengundang sejumlah ahli untuk menjelaskan bahwa kebijakan tersebut sudah tepat. Para ahli berbicara menggunakan istilah teknis, grafik, dan angka-angka.

Masyarakat yang mengajukan pertanyaan dianggap tidak memahami persoalan. Padahal, keahlian seharusnya membantu masyarakat memahami kebijakan, bukan digunakan untuk membuat pertanyaan masyarakat terdengar tidak penting.

Seorang intelektual tidak menjadi lebih benar hanya karena berbicara menggunakan istilah ilmiah. Gelar akademik pun tidak membuat sebuah pendapat kebal terhadap kritik.

Justru semakin besar otoritas pengetahuan yang dimiliki seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk menjelaskan dasar pendapatnya secara terbuka. Sebab, ketika pengetahuan digunakan untuk membenarkan kekuasaan tanpa pengujian yang jujur, masyarakat menghadapi dua persoalan sekaligus.

Mereka harus berhadapan dengan keputusan penguasa. Dan mereka juga harus menghadapi otoritas para ahli yang memberi keputusan itu kesan seolah-olah tidak dapat dipersoalkan.

Tidak Semua yang Masuk Pemerintahan Berkhianat

Namun, ada satu hal yang perlu ditegaskan. Tidak adil menganggap setiap akademisi, penulis, atau pemikir yang bekerja bersama pemerintah otomatis telah mengkhianati prinsip intelektualnya.

Negara membutuhkan orang-orang berpengetahuan. Kebijakan publik justru dapat menjadi lebih baik apabila disusun dengan melibatkan ilmuwan, peneliti, dan kalangan profesional yang memiliki integritas.

Seorang akademisi yang masuk pemerintahan mungkin memperoleh pemahaman baru tentang persoalan yang sebelumnya tidak diketahuinya.

Ia boleh mengubah pendapat. Bahkan, kesediaan mengubah pendapat ketika berhadapan dengan bukti baru merupakan salah satu tanda kematangan intelektual. Yang patut dipersoalkan bukan perubahan sikap itu sendiri. Melainkan alasan di balik perubahan tersebut.

Apakah perubahan itu lahir dari pengetahuan baru?

Apakah ia didasarkan pada bukti yang dapat diperiksa?

Apakah orang tersebut masih bersedia mengkritik kebijakan yang menurut penilaiannya keliru?

Atau apakah pendapatnya selalu bergerak mengikuti kepentingan pihak yang memberinya kedudukan?

Pertanyaan-pertanyaan ini jauh lebih penting daripada sekadar menilai seseorang berdasarkan kedekatannya dengan pejabat.

Integritas intelektual tidak ditentukan oleh apakah seseorang berada di dalam atau di luar pemerintahan.

Ia ditentukan oleh apakah orang tersebut masih memiliki keberanian untuk mempertahankan penilaiannya ketika penilaian itu tidak menyenangkan pihak yang berkuasa.

Harga dari Sebuah Kata Tidak

Ada alasan mengapa kemerdekaan berpikir sering lebih mudah dibicarakan daripada dipraktikkan. Mengatakan tidak kepada kekuasaan dapat membawa konsekuensi.

Seseorang mungkin kehilangan jabatan, kesempatan penelitian, akses terhadap pengambil keputusan, atau hubungan baik yang telah dibangunnya selama bertahun-tahun. Tidak semua orang siap menghadapi risiko itu. Karena itulah, integritas intelektual tidak cukup diukur dari seberapa tajam seseorang berbicara ketika berada di luar lingkaran kekuasaan.

Ujian yang lebih sulit datang ketika ia berada cukup dekat untuk memperoleh keuntungan dari kedekatan tersebut. 

Apakah ia masih berani berbeda pendapat?

Apakah ia bersedia mengatakan bahwa sebuah kebijakan tidak didukung bukti yang memadai?

Apakah ia mampu mengakui kesalahan pihak yang selama ini dibelanya?

Dan yang mungkin paling sulit: apakah ia bersedia kehilangan sesuatu demi mempertahankan penilaiannya?

Tentu tidak setiap perbedaan pendapat harus disampaikan dengan kemarahan. Kritik dapat diberikan dengan tenang, melalui penelitian, nasihat tertutup, atau perdebatan terbuka.

Keberanian intelektual tidak selalu membutuhkan mikrofon. Tetapi keberanian itu menuntut satu hal: kebebasan untuk tidak menyetujui.

Ketika kebebasan tersebut hilang, seorang pemikir mungkin masih memiliki gelar, jabatan, dan reputasi. Namun, sesuatu yang lebih mendasar telah berkurang. Kemerdekaan pikirannya.

Siapa yang Akan Mengingatkan Kekuasaan?

Hari mulai gelap ketika Daniel dan Corneles meninggalkan rumah kopi kopi. Hujan telah reda. Lampu kendaraan bermotor memantul di jalanan yang masih basah.

Sebelum berpisah, Daniel kembali mengajukan pertanyaan.

"Jadi, menurut ngana, orang pintar sebaiknya jangan dekat-dekat dengan pemerintah?"

Corneles menggeleng.

"Bukan begitu."

"Lalu?"

"Kalau orang pintar tidak mau membantu pemerintah, siapa yang akan membantu membuat kebijakan lebih baik?"

Daniel menunggu kelanjutannya.

"Tapi kalau semua orang pintar yang masuk ke sana hanya mau mengatakan iya, siapa yang akan mengingatkan kalau pemerintah salah?"

Daniel tersenyum.

"Berarti yang penting bukan di mana dia duduk?"

"Betul. Yang penting, apakah dia masih bisa berdiri ketika harus mengatakan tidak."

Mereka berpisah di depan rumah kopi.

Corneles berjalan perlahan menuju kendaraan yang diparkir tidak jauh dari sana. Daniel masih berdiri beberapa saat, memperhatikan orang-orang yang berlalu-lalang.

Di tengah kehidupan masyarakat, persoalan intelektual mungkin terdengar jauh dari urusan sehari-hari.

Orang lebih sibuk memikirkan harga beras, biaya sekolah anak, pekerjaan, atau bagaimana memenuhi kebutuhan keluarga hingga akhir bulan. Tetapi justru dalam kehidupan seperti itulah integritas intelektual menjadi penting. Sebab, keputusan yang memengaruhi kehidupan masyarakat sering disusun, dijelaskan, dan dibenarkan oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan.

Ketika mereka menggunakan pengetahuannya untuk menguji kekuasaan, masyarakat memperoleh kesempatan untuk memahami apakah sebuah kebijakan benar-benar dibuat demi kepentingan publik. Sebaliknya, ketika pengetahuan hanya digunakan untuk menyenangkan penguasa, masyarakat kehilangan salah satu sumber kritik yang seharusnya dapat dipercaya.

Julien Benda telah mengingatkan persoalan ini hampir seratus tahun lalu. Peringatannya tidak mengharuskan kaum intelektual menjauhi politik atau menolak bekerja untuk negara.

Yang dipertaruhkan adalah kesediaan mereka untuk tetap menempatkan kebenaran, keadilan, dan penalaran di atas kepentingan kelompok maupun keuntungan pribadi. Sebab, kekuasaan akan selalu menemukan orang yang bersedia membelanya.

Yang tidak selalu mudah ditemukan adalah orang yang cukup merdeka untuk mengingatkannya. Dan barangkali, di situlah perbedaan antara orang yang sekadar memiliki pengetahuan dan orang yang sungguh-sungguh menjaga martabat intelektualnya.

Bukan pada seberapa dekat ia duduk dengan kekuasaan, melainkan pada apakah ia masih sanggup mengatakan bahwa kekuasaan bisa salah.

Catatan Penulis: Tulisan ini merupakan esai opini dengan pendekatan naratif. Tokoh Corneles, Daniel, dan Adrian beserta percakapannya adalah rekaan untuk menggambarkan persoalan etika intelektual. Pembahasan mengenai Julien Benda dan para pemikir Pencerahan didasarkan pada gagasan dan konteks sejarah mereka, bukan rekonstruksi peristiwa atau percakapan faktual.

Rujukan:

• Julien Benda, La Trahison des Clercs (1927), diterjemahkan ke bahasa Inggris sebagai The Betrayal of the Intellectuals.
• Denis Diderot dan Jean le Rond d'Alembert (ed.), Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (1751–1772).
• Immanuel Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? (1784).